Kategori
KESEHATAN

Optimis Gula Darah Turun Saat Puasa? Ini Faktanya

Selama puasa, ada banyak perubahan tubuh yang terjadi. Salah satunya adalah penurunan kadar gula darah di dalam tubuh. Meskipun wajar, kondisi ini bisa menjadi masalah besar bagi penyandang diabetes.

Menurut Medical Advisor Kalbe Nutritionals dr. Ervina Hasti W, saat berpuasa penyandang diabetes bisa mengalami komplikasi seperti hipoglikemia. Komplikasi ini bisa meningkat pada penyandang diabetes, khususnya diabetes tipe dua.

“Salah satu komplikasi yang bisa terjadi saat penderita diabetes berpuasa adalah hipoglikemia. Hipoglikemia dapat membahayakan karena bisa memicu serangan jantung yang berujung kematian. Insiden hipoglikemia meningkat pada penderita diabetes, khususnya diabetes tipe dua karena mereka mengalami kekurangan zat gula dari makanan yang dicerna dan diserap sehingga kadar gula dalam tubuh turun secara drastis,” ujar dr. Ervina kepada detikHealth, Selasa (1/5/2019).

dr. Ervina mengatakan bahwa sekitar 1-2 bulan sebelum menjalankan puasa, penyandang diabetes dianjurkan melakukan konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi puasa yang tepat.

“Oleh karena itu, sekitar 1-2 bulan sebelum menjalani puasa penting bagi pasien diabetes melakukan konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi manajemen puasa yang tepat dan mencegah efek samping dari diabetes atau dari obat anti diabetes yang mereka konsumsi sehingga terkadang harus ada penyesuaian jenis obat anti diabetes sesuai rekomendasi dokter,” jelas dr. Ervina.

Menurut dr. Ervina, tidak ada perubahan makanan selama berpuasa bagi penyandang diabetes. Namun penyandang diabetes dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan yang menghasilkan energi secara lambat, yakni yang mengandung indeks glikemik rendah dan berserat tinggi.

Beberapa makanan tersebut antara lain gandum, kacang-kacangan,dan sayuran atau buah tinggi serat sehingga bisa mengurangi risiko lonjakan kadar gula darah setelah makan dan menjaga tubuh agar kenyang lebih lama.

“Selain itu jugaperlu menghindari makanan dengan kandungan asam jenuh yang tinggi. Porsi makanan saat puasa juga disesuaikan dan juga asupan cairan saat berpuasa tercukupi dengan baik setelah buka puasa dan tarawih,” sambungnya.

Selain memperhatikan asupanan makanan, penyandang diabetes tipe 2 juga bisa melakukan aktivitas fisik yang rendah hingga sedang, namun perlu dilakukan modifikasi durasi dan intesitas. Sebab, lanjut dr. Ervina, aktivitas fisik yang berlebihan dapat menimbulkan penurunan kadar gula darah bagi orang yang sedang berpuasa.

“Penusukan jarum ke dalam kulit untuk pemeriksaaan gula darah tidak membatalkan puasa. Jadi, periksa teratur gula darah, terutama apabila merasakan sakit atau ada gejala dari gula darah rendah atau tinggi. Penyandang diabetes dianjurkan membatalkan puasa jika kadar gula darah di bawah 70 mg/dl atau lebih dari 300 mg/dl,” jelas dr. Ervina.

Agar kadar gula darah tetap terkontrol saat puasa, penyandang diabetes bisa mengonsumsi Diabetasol sebelum tidur dan setelah sahur. Nutrisi makanan pengganti ini mengandung asupan nutrisi lengkap dan seimbang untuk para penyandang diabetes. Diabetasol juga mengandung Vita Digest Pro dan indeks glikemik rendah yang bisa membantu menstabilkan kadar gula darah agar puasa berjalan lancar.



Kategori
POLITIK

Situng KPU 60%: Jokowi-Amin Unggul 11,98% dari Prabowo-Sandi

Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 60%. Situng, yang juga kerap disebut sebagai ‘Real Count KPU‘, mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat detikcom dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Rabu (1/5/2019), pukul 18.04 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 488.317 TPS (60,03775%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini hasil real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 51.422.154 suara (55,99%)
02. Prabowo-Sandiaga 40.418.494 suara (44,01%)

Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Kategori
POLITIK

Yusuf Martak: Habib Rizieq Sarankan BPN Desak KPU Hentikan Real Count

Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak mengungkapkan, Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU untuk menghentikan real count. Habib Rizieq menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.

“Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya,” ujar Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Yusuf menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah.

“Coba sekarang lihat, setiap hari, siang, malam, angka 54-43, terus gitu. Jadi daerah manapun yang masuk, perolehan manapun yang masuk, ya tetep segitu,” katanya.

Selain itu, Yusuf juga meminta pemerintah segera membenahi sistem di KPU dan Bawaslu. Dia menilai jika terus dibiarkan kecurangan ini akan bersifat sistematis dan masif.

Meski begitu, dia mengatakan rekomendasi Ijtimak Ulama III ini bukan salah satu upaya mendelegitimasi KPU ataupun Bawaslu. Namun, dia bicara terkait Ketua KPU yang memiliki nilai rendah saat fit and proper test.

“Oh tidak (mendelegitimasi KPU) kami tetap memahami bahwa KPU adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, tapi, bukan rahasia lagi siapa Ketua KPU-nya, waktu fit dan proper test nilainya terendah dan sebagainya, jelas semua ini sebenarnya. Ini sudah gamblang, tinggal keterpanggilan pemerintah memutuskan ini, tapi tidak ada penindakan apa-apa,” katanya. (Detik.com)



Kategori
POLITIK

Ini Hasil Ijtimak Ulama III Soal Pilpres 2019

Panitia Ijtimak Ulama III telah memutuskan kesimpulan terkait masalah kecurangan di Pilpres 2019. Hasilnya, ada lima rekomendasi yang disimpulkan di ijtimak ini.

“Kepengurusan ijtimak ulama dan tokoh nasional tentang sikap terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019,” ujar Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Martak mengatakan setidaknya ada lima rekomendasi dari Ijtimak ini. Salah satunya, ijtimak mendesak Bawaslu-KPU untuk mendiskualifikasi paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dari Pilpres 2019.

Berikut lima rekomendasi Ijtimak Ulama III:

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.

3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar ma’ruf naim mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Ditetapkan di Bogor 1 Mei 2019, 25 Sya’ban 1940 Hijriah, pimpinan sidang pleno Ijtimak Ulama III dan tokoh nasional Indonesia III tahun 2019,

KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie
Ustaz Yusuf Muhammad Martak
Ustaz Zaitul Rasmin
Ustaz Slamet Maarif
KH Sobri Lubis
Ustaz Bachtiar Nashir

Demikian keputusan Ijtimak III kami bacakan. (detik.com)

Kategori
POLITIK

TKN Jokowi Ajak BPN Prabowo Sama-sama Lapor Kecurangan ke Bawaslu

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengajak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama melaporkan kecurangan Pilpres 2019 ke Bawaslu. TKN meminta tim BPN untuk berhenti menyebarkan informasi soal adanya kecurangan pemilu.

“Besok kami (akan) ke Bawaslu, saya mengajak teman-teman dari (BPN), bisa saja direktorat hukum dan advokasi pihak 02, kita sama-sama laporkan, kalau memang ada dugaan pelanggaran, ada dugaan kecurangan, kita sama-sama melaporkan ke Bawaslu,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan pada wartawan, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, pada Rabu (1/5/2019).

Irfan mengajak BPN untuk menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan main dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau misalnya pihak 02 mengatakan ada sebuah pelanggaran, kecurangan yang terjadi, yang korbannya mereka, ayo kita sama-sama (laporkan), kita selesaikan dengan mekanisme hukum yang ada, agar masyarakat bisa melihat hasil pemilu ini secara demokratis, aman dan tertib,” ujar Irfan.

Baginya, dalam pemilu ini kedua kubu harus memberi pemahaman dan edukasi yang baik kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang bisa dinikmati kedua belah pihak.

“Jangan teriak-teriak di media, jangan membuat video-video viral, yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah masyarakat merasa ada ketidakpercayaan terhadap pelaksana-pelaksana pemilu,” ujarnya. (detik.com)