Cerdaskan Masyarakat, Sekda Banten : Perlu Peran Pemerintah

PANDEGLANG ( Persepsi.co.id)- Hadirnya pemerintah dikarenakan adanya pemberdayaan masyarakat desa, hal itu diungkap Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Al Muktabar saat mengisi materi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang (Jumat, 02/08/2019).

Ditambahkan, nantinya di Pemprov Banten melaksanakan project perubahan berbasis waktu serah terima jabatan. Sehingga kalau menciptakan suatu agenda kerja, siapapun yang memegang selanjutnya ada agenda dasar untuk menindaklanjutinya.

Diawali dari pemberdayaan masyarakat yang hadir di era 1970-an  berusaha menjawab persoalan-persoalan negara dunia ketiga.

“Ada ketimpangan dalam percepatan negara, padahal berada dalam potensi yang sama,” ungkap Sekda Banten.

Dalam sosiologi pembangunan, dikenal kemiskinan struktural. Masyarakat sendiri tidak merasa miskin. Namun pemerhati pembangunan melihatnya ada masalah.

“Kemiskinan struktural harus diagendakan untuk diberi solusi. Mulai riviu keadaan struktural ada proses pendampingan,” ungkapnya.

Selanjutnya pada era 1980-an, agenda yang dijalankan ada nilai baru yang diinput oleh pendekatan charity. Pada pendekatan ini, yang masih bermasalah makan atau tidak makan besok, solusinya diberi makan melalui charity.

Pada tahap kedua, mampu memberdayakan sendiri. Membantu nilai baru yang membuat ketergantungan pada masyarakat seperti peminta peminta yang terorganisir.

“Untuk berdaya sendiri, lantas ada agenda agar mampu bertahan dengan diberi kail. Mampu bertahan dalam tatanan hidup yang berdaya,” jelas Sekda Banten.

Pada tahapan ini menimbulkan nilai baru kelompok, merasa inklusif. Meningkat untuk mengorganisir diri, terbangun ketahan diri pada diri kelompok.

Pada tahap ketiga, mampu menggiatkan diri dengan kelompok jaringan dalam nilai tambah. Yang mampu menghubungkan mereka sampai dunia usaha.

Pada tahapan ini, menurut Sekda Banten, tantangannya adalah dari dana yang disediakan adanya pembiayaan yang idle alias pembiayaan yang tidak terserap. Pada tahap ini, anatara nilai-nilai bank dengan kondisi masyarkat yang diberdayakan masih belum sinkron.

“Bicara pemberdayaan, diperlukan komitmen pemerintah daerah yang hadir sampai tingkat operasional,” tegasnya.

Beberapa contoh kasus pemberdayaan masyarakat juga ditampilkan. Mulai di Indonesia sendiri hingga model permberdayaan masyarakat di Jepang, Vietnam, dan Malaysia.

Di Indonesia, beberapa contoh kasus yang diambil diantara program pemberdayaan masyarakat desa di di Purbalingga, Jawa Tengah yang kini telah berhasil di produksi keripik pisang, knalpot motor, bulu mata, hingga sistem balong ayam (longyam) yang berhasil meningkatkan produktivitas kolam

Tukar pikiran atau sumbang saran kasus pemberdayaan masyarakat dari daerah masing-masing juga terjadi peserta asal Provinsi Lampung, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan hingga Kementerian Perhubungan.

Sebagai informasi saat ini BPSDM Daerah Provinsi Banten menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Pelatihan ini diikuti oleh 52 peserta yang mewakili provinsi yang ada di Indonesia.(Red)

 

Sharing is Caring

Baca Juga

– Advertorial –

Berita Terpopuler