Kategori
PANDEGLANG

Dekatkan Diri Dengan Ulama, AKBP Edhi Cahyono Sambangi KH. Abuya Muhtadi

PANDEGLANG (Persepsi.co.id) – Kapolres Serang Kota Polda Banten, AKBP Edhi Cahyono kembali melakukan silaturahmi ke tokoh ulama Banten KH Abuya Muhtadi di Kampung Cidahu Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Kamis (19/09/2019).

Ia didampingi Wakapolres Serang Kota Kompol Mi’rodin, beserta Kabag Ops Kompol Abul Mafahir, dan Kasat Intelkam AKP Deni Ramdani.

Kedatangan Kapolres Serang Kota tersebut, Ia katakan untuk meningkatkan silaturahmi dan memohon doa restu kepada KH.Abuya.

“Agar dalam melakukan tugas selalu dalam lindungan Allah dan dengan harapan kepada Abuya dapat bersinergi bersama sama membangun Banten,” Ujar AKBP Edhi Cahyono.

Sementara itu,KH. Abuya Muhtadi menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan Kapolres Serang Kota beserta para Pejabat Utama dan dirinya mengaku siap membantu dan mendoakan seluruh personel Polres Serang Kota dalam melaksanakan tugas.

“Tentunya agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata ala,” Ujarnya mengakhiri. (Charles)

Kategori
HUKUM

Polres Serang Kota Terjunkan Personel Amankan Aksi Long March Mahasiswa

SERANG (Persepsi.co.id)-  Polres Serang Kota Polda Banten melakukan pengamanan atas aksi long march dari SMH UIN Banten ke Alun-alun Barat Kota Serang, Kamis (19/8/2019).

Aksi long March di ikuti puluhan mahasiswa yang terdiri dari organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Banten merupakan bentuk solidaritas atas terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang terjadi saat ini.

Selain menyampaikan orasi, puluhan mahasiswa juga menggalang dana, hal tersebut dikatakan Jams Kordinator lapangan.

“Adapun hasil penggalangan dana yaitu berjumlah Rp.1.263.000,-dan uang tersebut akan di sumbangkan ke pengurus pusat KAMMI,” kata Jams.

Sementara itu, Kapolres Serang kota Polda Banten AKBP Edhi Cahyono, melalui Kabagops Polres Serang Kota Kompol Abul Mafahir, selaku koordinator pengamanan aksi Mengatakan, pihaknya menerjunkan puluhan personel gabungan dari satuan fungsi dan Polsek Jajaran untuk mengamankan jalannya aksi Mahasiswa dari KAMMI tersebut” Katanya Kabagops.

Lanjutnya, pihaknya menempatkan personel mulai dari depan kampus UIN Serang sampai dengan Alun-alun Barat Kota Serang hingga Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang”.

” Alhamdulillah, selama pelaksanaan aksi dari organisasi Mahasiswa KAMMI sampai berakhirnya aksi berjalan dengan lancar, aman terkendali”. pungkasnya. (TP/HUMAS/Charles)

Kategori
NUSANTARA

Wartawan Kita

Catatan Ilham Bintang

Dalam banyak acara diskusi dengan wartawan di banyak daerah di Indonesia, saya mencatat beberapa data mencengangkan. Ternyata tidak semua wartawan berorganisasi. Saya pernah menghentikan pemaparan oleh sebab itu. Sia- sia berdiskusi dengan pihak yang mengaku wartawan tapi tak berinduk pada satu pun organisasi wartawan.

Tidak berorganisasi otomatis yang bersangkutan juga tidak menaati kode etik jurnalistik. Bagaimana mereka bisa bekerja benar sebagai wartawan? Bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat sebagai pengemban amanah fungsi kontrol sosial secara terukur menurut prinsip kerja jurnalistik yang benar? Namun faktanya, mereka tetap aman bekerja, dipercaya publik dan didengar para pejabat. Mungkin berkat itu, karena sampai hari ini, wartawan masih termasuk satu dari 4 professi yang diakui oleh masyarakat.

UU Pers no 40 / 99 menyebut terang benderang kedudukan organisasi wartawan dan kode etik jurnalistik di dalam Pasal 7. Ayat 1 pasal 7 UU Pers itu menyebutkan “ wartawan bebas memilih organisasi wartawan”. Sedangkan Ayat 2, menyebutkan “wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”.

Memang pernah dalam satu kurun ayat 1 “ wartawan bebas memilih organisasi wartawan” menimbulkan perdebatan. Padahal, pasal itu hanya menggugurkan kedudukan PWI yang puluhan tahun menjadi satu- satunya organisasi wartawan di Indonesia. Bukan dimaksudkan wartawan bebas tidak berorganisasi.

Persoalan makin keruh karena paham itu justru dikembangkan oleh seorang tokoh pers yang pernah memimpin Dewan Pers. Ini bertentangan sendiri dengan tujuan Dewan Pers mendata dan melakukan verifikasi terhadap organisasi wartawan.

Tidak jelas apakah itu yang menyebabkan hingga saat ini hanya tiga organisasi wartawan yang diakui atau memenuhi syarat Dewan Pers. Padahal, kita mencatat ada puluhan organisasi wartawan yang ikut membentuk Dewan Pers di awal reformasi. Termasuk menyusun KEJ itu.

Turut menambah kegaduhan adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang mau mengatur pula produk jurnalistik. Landasannya hanya pada P3SPS produk KPI. Padahal itu domain UU Pers No 40 /1999. UU no 32 Tentang Penyiaran tahun 2002 sendiri pun mengecualikan karya jurnalistik dari pengawasan KPI. Lihat pasal 42. “ Wartawan penyiaran yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan lainnya.”

Pertanyaan berikutnya: kode etik jurnalistik apa yang dipedomani oleh wartawan yang tidak berorganisasi itu? Padahal, kita tahu kode etik jurnalistik pada awal reformasi adalah produk dan pemberlakuannya disepakati bersama oleh 26 organisasi wartawan pada tahun 1999 dengan nama KEWI.

Yang jelas, beberapa hasil survey yang pernah dilaksanakan Dewan Pers di lapangan mengkomfirmasi tingkat pengabaian kode etik jurnalistik oleh wartawan.

Hasil penelitian Dewan Pers terhadap pemahaman Kode Etik Jurnalistik tahun 2007 berikut ini.

1. Sebanyak 22% pernah membaca KEJ seluruhnya.
2. Sebanyak 18% tidak pernah membaca sama sekali.
3. Sebanyak 60% pernah membaca tetapi sebagian (beberapa pasal KEJ aja).
Dengan kata lain, 78% tidak pernah membaca KEJ secara lengkap (Wina Armada Sukardi, Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers, Oktober 2007)

Tahun 2010 Dewan Pers memulai usaha mengatasi problem pengabaian kode etik jurnalistik melalui ujian kompetensi wartawan. Tujuannya mengetatkan rekrutmen wartawan. Supaya hanya wartawan yang telah mengantongi sertikat kompetensi wartawan yang boleh beroperasi di lapangan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 15 ribu wartawan telah mengantongi sertifikat kompetensi itu, terbanyak dari PWI, sekitar 13 ribu. Selesaikah persoalan?

Menurut Marah Sakti Siregar, Tenaga Ahli dan anggota Pokja Pendidikan dan Pengembangan profesi kewartawanan Dewan Pers, UKW itu belum efektif. “
Data pertengahan Juli 2017 tercatat peningkatan pelanggaran KEJ sampai 20 %. Jika pd periode yg sama masuk 800 laporan pengaduan masyrakat. Maka pertengahan Juli saja sudah ada 600 laporan yg masuk. Jadi diperkiran angka laporan itu bisa naik mencapai minimal 1000 pengaduan.

Dan sama sepert hasil tahun sebelumnya, 75-80 % pengaduan tersebut setelah diperiksa Komisi Pengaduan, benar pelanggaran KEJ. Dan terbanyak adalah pelanggaran pasal 1 (berita kurang atau tidak berimbang) dan pasal 3 ( kurang uji informasi alias kurang verifikasi). Namun, mantan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat ini, masih akan meneliti lebih dalam soal jumlah pengaduan itu. Apakah berkaitan langsung dengan pelanggaran wartawan atau lebih menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengadu,” tambah Sakti.

Konsep operasional moral wartawan

Prinsip kerja jurnalistik secara universal adalah membuka semua hal, termasuk hal yang mau ditutupi oleh orang lain. Siapa pula yang mau dibuka hal yang justru mau ditutupnya. Itulah sebabnya wartawan dilengkapi kode etik jurnalistik yang wajib ditaati selain peraturan perundang-undangan yang memberi hak dan perlindungan terhadap professi wartawan.

Kode etik itu yang mengajari wartawan bersikap kesatria, jujur, tidak manipulatif, tidak berniat buruk, — meski peluang itu terbuka luas dan bisa terbebas dari jerat hukum. Ambil contoh misalnya, kode etik itu melarang wartawan berlaku seperti intel. Kode etik itu mencegah wartawan jadi maling, misalnya menaruh alat rekam secara tersembunyi.

Memang betul, tidak semua kasus yang menyalahi asas kepatutan bisa diidentifikasi sebagai pelanggaran etik, dan juga pelanggaran hukum sekaligus. Pelanggaran kode etik pun belum tentu melanggar hukum. Atau melanggar hukum tidaklah dengan sendirinya melanggar kode etik.

Kita memiliki contoh kasus media yang sangat bagus yang terkait dengan pelanggaran hukum tetapi justru oleh karena kepatuhannya mentaati kode etik. Kasus itu terjadi pada tahun 1968 — hanya beberapa waktu saja setelah Orde Baru berkuasa untuk mengoreksi penyimpangan rezim pemerintah Orde Lama. Kasus itu menyebabkan Majalah Sastra ditutup dan pemimpinnya HB Jassin diseret ke penjara dengan tuduhan menghina Islam dan Tuhan. HB Jassin dihukum karena bersikukuh tak mau menyebut penulis cerita pendek “Langit Makin Mendung” karya Ki Panjikusmin.

Langit Makin Mendung dimuat pada tanggal 8 Agustus 1968 di Majalah Sastra. Polemik keras yang timbul setelah pemuatan cerpen itu tidak hanya melibatkan para sastrawan tetapi juga melibatkan pelbagai unsur masyarakat. Akhir kasus itu, Majalah Sastra diberangus, dan HB Jassin dihukum penjara satu tahun.

Sampai sekarang pun 51 tahun setelah peristiwa itu berlalum nama Ki Panjikusmin, pengarang cerita pendek Langit Makin Mendung, masih menyisakan misteri.
Hingga HB Jassin sampai tutup usia nama itu tak pernah terang. Ada dua pendapat yang sempat beredar. Pendapat pertama, Kipandjikusmin adalah nama samaran HB Jassin sendiri, maka itu dia tak mau buka mulut ketika dia diadili di pengadilan.

Pendapat kedua, Ki Panjikusmin adalah nama pena seorang sastrawan pemula yang saat cerpen tersebut dilarang, pengarang tersebut berdiam di Yogyakarta dan kuliah di salah satu perguruan Islam. Banyak yang setuju pada pendapat kedua ini.

Sikap HB Jassin ini sepenuhnya tunduk pada pasal kode etik jurnalistik yang mengatur mengenai kewajiban melindungi sumber berita. Kewajiban ini diatur dalam pasal 7 KEJ : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “ off the record” sesuai dengan kesepakatan”

Urusan narasumber ini memang sangat utama bagi wartawan. Wartawan diminta untuk memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita. Kewajiban ini diatur dalam pasal 11 KEJ PWI. Dalam Pasal 3 KEJ Dewan Pers, ditulis : “ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Coba luangkan waktu beberapa jenak. Buka gadget Anda. Akses beberapa link media on line. Niscaya dengan mudah bisa ditemukan berbagai sumber berita yang tidak kompeten. Biasanya sumber cukup ditulis, viral di media sosial. Masih lumayan kalau wartawan kemudian mengkonfirmasi peristiwa itu pada sumber terkait. Yang banyak terjadi, media melepaskan saja berita itu turun, dan menganggap informasi di media sosial adalah fakta tanpa perlu diverifikasi lagi.

Baru beberapa hari lalu saya membaca berita yang meliput video yang diklaim viral di medsos. Peristiwa itu genting. Namun, wartawan dengan ringan menyebut, sampai berita diturunkan belum jelas kapan dan dimana peristiwa itu terjadi.

Memang benar, wartawan bebas menerima informasi darimana pun datangnya. Hatta, dari hantu blau sekalipun. Namun, secara bersamaan wartawan juga diberi kehormatan oleh UU dan kode etiknya untuk bersikap meragukan informasi dari mana pun datangnya, kecuali dari Tuhan dan Nabi. Prinsip utama di sini adalah melakukan verifikasi, cek dan ricek sebelum berita dipublish.

Prinsip cek dan ricek memang tidak sederhana dalam pelaksanaannya. Pada banyak karya jurnalistik prinsip itu dipraktekkan secara sedehana, standar minimun. Paling banyak hanya meminta tanggapan pihak terkait atas tuduhan satu sumber berita. Padahal yang benar adalah terlebih dahulu meneliti kebenaran materi yang dituduhkan sumber pertama.

Itu cukup menjelaskan mengapa banyak berita isinya hanya menyiarkan fakta orang bicara dibandingkan fakta peristiwa. “ Talking news, istilah sekarang.

Pernah di sebuah stasiun televisi ada sebuah peristiwa dibahas berhari-hari dengan hanya menyajikan fakta orang bicara, bertengkar, saling menuding, namun sampai berita itu selesai, tidak jelas bagi pemirsa apa duduk perkaranya. Saya khawatir wartawannya sendiri pun tidak menguasai duduk perkara yang dibahasnya.

Yang sering diberitakan akhir-akhir ini adalah laporan masyarakat kepada polisi. Kasusnya macam- macam, mulai dari dugaan perselingkuhan, ujaran kebencian, sampai urusan dugaan penistaan agama. Padahal, wartawan tahu, polisi sekarang memang wajib menerima laporan apa saja , darimana saja, kapan saja, dan laporan kepada siapa saja. Namun laporan kepada polisi faktanya baru sebatas laporan. Namun sudah ramai diberitakan sebelum diverifikasi sendiri oleh polisi apakah laporan cukup layak, didukung bukti-bukti material yang kuat. Makanya sering pula pemberitaan menimbulkan kegaduhan di masyarakat sebelum jelas duduk perkaranya.

Saya ulang kembali pengutipan pasal 3 KEJ : “ Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Dasar pertama sebuah berita adalah fakta. Tetapi wartawan yang baik tahu tidak semua fakta dapat diberitakan. Bagaimana mengetahui batasan sebuah fakta tidak layak diberitakan? Tanya seorang kawan. Kode etik menyandarkan kepada hati nurnani wartawan. Namun, kita bisa menyederhanakan dengan melokalisir pada persoalan yang bermuatan SARA. Negeri kita diberi berkah oleh Tuhan memiliki banyak suku, ras dan agama. Tetapi fitrah itu juga rentan. Ibarat korek api, satu batu batangnya yang tersulut bisa membakar satu korek api itu.

Kegamangan wartawan juga dapat kita lihat saat memberitakan kasus asusila dan kasus anak- anak yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

“ Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” ( Pasal 5 KEJ).

Lihatlah pada kasus Manohara dan Abul Qadir Jaelani yang merebak dan menjadi trending topic di media beberapa bulan.

Pada awalnya semua wartawan berempati lantaran Manohara perempuan di bawah umur mengalami pelecehan seksual oleh suaminya. Kita “ perjanjikan bersama” dia sebagai korban. Namun, kita tak kuasa menahan diri saat memberitakannya. Bukan hanya identitas, tetapi dada wanita muda yang disayat-sayat oleh suaminya kita pertontonkan habis kepada publik siang malam.

Begitu pula halnya ketika bocah AQJ mendapat musibah mengalami kecelakaan yang merenggut banyak jiwa. Kita memang menyingkat namanya menjadi AQJ, tetapi tanpa sadar kita membuka habis identitasnya. Bukan hanya menyebut nama orang tua dan rumahnya, bahkan sampai kita masuk dalam ruang perawatannya di rumah sakit dan menyiarkannya.

Saya mengusulkan dalam forum komunitas Pemred ini untuk membuat pedoman penulisan di bidang- bidang yang kerap memperangkap wartawan melanggar kode etik. Pedoman semacam itu pernah dibuat oleh PWI pada program Karya Latihan Wartawan ( KLW) yang dipimpin wartawan senior Rosihan Anwar. Ada banyak pedoman penulisan berita berbagai bidang liputan pers yang lahir di masa tahun 70 an itu.

Dalam banyak acara diskusi dengan wartawan di banyak daerah di Indonesia, saya mencatat beberapa data mencengangkan. Ternyata tidak semua wartawan berorganisasi. Saya pernah menghentikan pemaparan oleh sebab itu. Sia- sia berdiskusi dengan pihak yang mengaku wartawan tapi tak berinduk pada satu pun organisasi wartawan.

Tidak berorganisasi otomatis yang bersangkutan juga tidak menaati kode etik jurnalistik. Bagaimana mereka bisa bekerja benar sebagai wartawan? Bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat sebagai pengemban amanah fungsi kontrol sosial secara terukur menurut prinsip kerja jurnalistik yang benar? Namun faktanya, mereka tetap aman bekerja, dipercaya publik dan didengar para pejabat. Mungkin berkat itu, karena sampai hari ini, wartawan masih termasuk satu dari 4 professi yang diakui oleh masyarakat.

UU Pers no 40 / 99 menyebut terang benderang kedudukan organisasi wartawan dan kode etik jurnalistik di dalam Pasal 7. Ayat 1 pasal 7 UU Pers itu menyebutkan “ wartawan bebas memilih organisasi wartawan”. Sedangkan Ayat 2, menyebutkan “wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”.

Memang pernah dalam satu kurun ayat 1 “ wartawan bebas memilih organisasi wartawan” menimbulkan perdebatan. Padahal, pasal itu hanya menggugurkan kedudukan PWI yang puluhan tahun menjadi satu- satunya organisasi wartawan di Indonesia. Bukan dimaksudkan wartawan bebas tidak berorganisasi.

Persoalan makin keruh karena paham itu justru dikembangkan oleh seorang tokoh pers yang pernah memimpin Dewan Pers. Ini bertentangan sendiri dengan tujuan Dewan Pers mendata dan melakukan verifikasi terhadap organisasi wartawan.

Tidak jelas apakah itu yang menyebabkan hingga saat ini hanya tiga organisasi wartawan yang diakui atau memenuhi syarat Dewan Pers. Padahal, kita mencatat ada puluhan organisasi wartawan yang ikut membentuk Dewan Pers di awal reformasi. Termasuk menyusun KEJ itu.

Turut menambah kegaduhan adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang mau mengatur pula produk jurnalistik. Landasannya hanya pada P3SPS produk KPI. Padahal itu domain UU Pers No 40 /1999. UU no 32 Tentang Penyiaran tahun 2002 sendiri pun mengecualikan karya jurnalistik dari pengawasan KPI. Lihat pasal 42. “ Wartawan penyiaran yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan lainnya.”

Pertanyaan berikutnya: kode etik jurnalistik apa yang dipedomani oleh wartawan yang tidak berorganisasi itu? Padahal, kita tahu kode etik jurnalistik pada awal reformasi adalah produk dan pemberlakuannya disepakati bersama oleh 26 organisasi wartawan pada tahun 1999 dengan nama KEWI.

Yang jelas, beberapa hasil survey yang pernah dilaksanakan Dewan Pers di lapangan mengkomfirmasi tingkat pengabaian kode etik jurnalistik oleh wartawan.

Hasil penelitian Dewan Pers terhadap pemahaman Kode Etik Jurnalistik tahun 2007 berikut ini.

1. Sebanyak 22% pernah membaca KEJ seluruhnya.
2. Sebanyak 18% tidak pernah membaca sama sekali.
3. Sebanyak 60% pernah membaca tetapi sebagian (beberapa pasal KEJ aja).
Dengan kata lain, 78% tidak pernah membaca KEJ secara lengkap (Wina Armada Sukardi, Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers, Oktober 2007)

Tahun 2010 Dewan Pers memulai usaha mengatasi problem pengabaian kode etik jurnalistik melalui ujian kompetensi wartawan. Tujuannya mengetatkan rekrutmen wartawan. Supaya hanya wartawan yang telah mengantongi sertikat kompetensi wartawan yang boleh beroperasi di lapangan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 15 ribu wartawan telah mengantongi sertifikat kompetensi itu, terbanyak dari PWI, sekitar 13 ribu. Selesaikah persoalan?

Menurut Marah Sakti Siregar, Tenaga Ahli dan anggota Pokja Pendidikan dan Pengembangan profesi kewartawanan Dewan Pers, UKW itu belum efektif. “
Data pertengahan Juli 2017 tercatat peningkatan pelanggaran KEJ sampai 20 %. Jika pd periode yg sama masuk 800 laporan pengaduan masyrakat. Maka pertengahan Juli saja sudah ada 600 laporan yg masuk. Jadi diperkiran angka laporan itu bisa naik mencapai minimal 1000 pengaduan.

Dan sama sepert hasil tahun sebelumnya, 75-80 % pengaduan tersebut setelah diperiksa Komisi Pengaduan, benar pelanggaran KEJ. Dan terbanyak adalah pelanggaran pasal 1 (berita kurang atau tidak berimbang) dan pasal 3 ( kurang uji informasi alias kurang verifikasi). Namun, mantan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat ini, masih akan meneliti lebih dalam soal jumlah pengaduan itu. Apakah berkaitan langsung dengan pelanggaran wartawan atau lebih menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengadu,” tambah Sakti.

Konsep operasional moral wartawan

Prinsip kerja jurnalistik secara universal adalah membuka semua hal, termasuk hal yang mau ditutupi oleh orang lain. Siapa pula yang mau dibuka hal yang justru mau ditutupnya. Itulah sebabnya wartawan dilengkapi kode etik jurnalistik yang wajib ditaati selain peraturan perundang-undangan yang memberi hak dan perlindungan terhadap professi wartawan.

Kode etik itu yang mengajari wartawan bersikap kesatria, jujur, tidak manipulatif, tidak berniat buruk, — meski peluang itu terbuka luas dan bisa terbebas dari jerat hukum. Ambil contoh misalnya, kode etik itu melarang wartawan berlaku seperti intel. Kode etik itu mencegah wartawan jadi maling, misalnya menaruh alat rekam secara tersembunyi.

Memang betul, tidak semua kasus yang menyalahi asas kepatutan bisa diidentifikasi sebagai pelanggaran etik, dan juga pelanggaran hukum sekaligus. Pelanggaran kode etik pun belum tentu melanggar hukum. Atau melanggar hukum tidaklah dengan sendirinya melanggar kode etik.

Kita memiliki contoh kasus media yang sangat bagus yang terkait dengan pelanggaran hukum tetapi justru oleh karena kepatuhannya mentaati kode etik. Kasus itu terjadi pada tahun 1968 — hanya beberapa waktu saja setelah Orde Baru berkuasa untuk mengoreksi penyimpangan rezim pemerintah Orde Lama. Kasus itu menyebabkan Majalah Sastra ditutup dan pemimpinnya HB Jassin diseret ke penjara dengan tuduhan menghina Islam dan Tuhan. HB Jassin dihukum karena bersikukuh tak mau menyebut penulis cerita pendek “Langit Makin Mendung” karya Ki Panjikusmin.

Langit Makin Mendung dimuat pada tanggal 8 Agustus 1968 di Majalah Sastra. Polemik keras yang timbul setelah pemuatan cerpen itu tidak hanya melibatkan para sastrawan tetapi juga melibatkan pelbagai unsur masyarakat. Akhir kasus itu, Majalah Sastra diberangus, dan HB Jassin dihukum penjara satu tahun.

Sampai sekarang pun 51 tahun setelah peristiwa itu berlalum nama Ki Panjikusmin, pengarang cerita pendek Langit Makin Mendung, masih menyisakan misteri.
Hingga HB Jassin sampai tutup usia nama itu tak pernah terang. Ada dua pendapat yang sempat beredar. Pendapat pertama, Kipandjikusmin adalah nama samaran HB Jassin sendiri, maka itu dia tak mau buka mulut ketika dia diadili di pengadilan.

Pendapat kedua, Ki Panjikusmin adalah nama pena seorang sastrawan pemula yang saat cerpen tersebut dilarang, pengarang tersebut berdiam di Yogyakarta dan kuliah di salah satu perguruan Islam. Banyak yang setuju pada pendapat kedua ini.

Sikap HB Jassin ini sepenuhnya tunduk pada pasal kode etik jurnalistik yang mengatur mengenai kewajiban melindungi sumber berita. Kewajiban ini diatur dalam pasal 7 KEJ : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “ off the record” sesuai dengan kesepakatan”

Urusan narasumber ini memang sangat utama bagi wartawan. Wartawan diminta untuk memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita. Kewajiban ini diatur dalam pasal 11 KEJ PWI. Dalam Pasal 3 KEJ Dewan Pers, ditulis : “ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Coba luangkan waktu beberapa jenak. Buka gadget Anda. Akses beberapa link media on line. Niscaya dengan mudah bisa ditemukan berbagai sumber berita yang tidak kompeten. Biasanya sumber cukup ditulis, viral di media sosial. Masih lumayan kalau wartawan kemudian mengkonfirmasi peristiwa itu pada sumber terkait. Yang banyak terjadi, media melepaskan saja berita itu turun, dan menganggap informasi di media sosial adalah fakta tanpa perlu diverifikasi lagi.

Baru beberapa hari lalu saya membaca berita yang meliput video yang diklaim viral di medsos. Peristiwa itu genting. Namun, wartawan dengan ringan menyebut, sampai berita diturunkan belum jelas kapan dan dimana peristiwa itu terjadi.

Memang benar, wartawan bebas menerima informasi darimana pun datangnya. Hatta, dari hantu blau sekalipun. Namun, secara bersamaan wartawan juga diberi kehormatan oleh UU dan kode etiknya untuk bersikap meragukan informasi dari mana pun datangnya, kecuali dari Tuhan dan Nabi. Prinsip utama di sini adalah melakukan verifikasi, cek dan ricek sebelum berita dipublish.

Prinsip cek dan ricek memang tidak sederhana dalam pelaksanaannya. Pada banyak karya jurnalistik prinsip itu dipraktekkan secara sedehana, standar minimun. Paling banyak hanya meminta tanggapan pihak terkait atas tuduhan satu sumber berita. Padahal yang benar adalah terlebih dahulu meneliti kebenaran materi yang dituduhkan sumber pertama.

Itu cukup menjelaskan mengapa banyak berita isinya hanya menyiarkan fakta orang bicara dibandingkan fakta peristiwa. “ Talking news, istilah sekarang.

Pernah di sebuah stasiun televisi ada sebuah peristiwa dibahas berhari-hari dengan hanya menyajikan fakta orang bicara, bertengkar, saling menuding, namun sampai berita itu selesai, tidak jelas bagi pemirsa apa duduk perkaranya. Saya khawatir wartawannya sendiri pun tidak menguasai duduk perkara yang dibahasnya.

Yang sering diberitakan akhir-akhir ini adalah laporan masyarakat kepada polisi. Kasusnya macam- macam, mulai dari dugaan perselingkuhan, ujaran kebencian, sampai urusan dugaan penistaan agama. Padahal, wartawan tahu, polisi sekarang memang wajib menerima laporan apa saja , darimana saja, kapan saja, dan laporan kepada siapa saja. Namun laporan kepada polisi faktanya baru sebatas laporan. Namun sudah ramai diberitakan sebelum diverifikasi sendiri oleh polisi apakah laporan cukup layak, didukung bukti-bukti material yang kuat. Makanya sering pula pemberitaan menimbulkan kegaduhan di masyarakat sebelum jelas duduk perkaranya.

Saya ulang kembali pengutipan pasal 3 KEJ : “ Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Dasar pertama sebuah berita adalah fakta. Tetapi wartawan yang baik tahu tidak semua fakta dapat diberitakan. Bagaimana mengetahui batasan sebuah fakta tidak layak diberitakan? Tanya seorang kawan. Kode etik menyandarkan kepada hati nurnani wartawan. Namun, kita bisa menyederhanakan dengan melokalisir pada persoalan yang bermuatan SARA. Negeri kita diberi berkah oleh Tuhan memiliki banyak suku, ras dan agama. Tetapi fitrah itu juga rentan. Ibarat korek api, satu batu batangnya yang tersulut bisa membakar satu korek api itu.

Kegamangan wartawan juga dapat kita lihat saat memberitakan kasus asusila dan kasus anak- anak yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

“ Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” ( Pasal 5 KEJ).

Lihatlah pada kasus Manohara dan Abul Qadir Jaelani yang merebak dan menjadi trending topic di media beberapa bulan.

Pada awalnya semua wartawan berempati lantaran Manohara perempuan di bawah umur mengalami pelecehan seksual oleh suaminya. Kita “ perjanjikan bersama” dia sebagai korban. Namun, kita tak kuasa menahan diri saat memberitakannya. Bukan hanya identitas, tetapi dada wanita muda yang disayat-sayat oleh suaminya kita pertontonkan habis kepada publik siang malam.

Begitu pula halnya ketika bocah AQJ mendapat musibah mengalami kecelakaan yang merenggut banyak jiwa. Kita memang menyingkat namanya menjadi AQJ, tetapi tanpa sadar kita membuka habis identitasnya. Bukan hanya menyebut nama orang tua dan rumahnya, bahkan sampai kita masuk dalam ruang perawatannya di rumah sakit dan menyiarkannya.

Saya mengusulkan dalam forum komunitas Pemred ini untuk membuat pedoman penulisan di bidang- bidang yang kerap memperangkap wartawan melanggar kode etik. Pedoman semacam itu pernah dibuat oleh PWI pada program Karya Latihan Wartawan ( KLW) yang dipimpin wartawan senior Rosihan Anwar. Ada banyak pedoman penulisan berita berbagai bidang liputan pers yang lahir di masa tahun 70 an itu.

Kategori
SERANG

Polsek Padarincang Disambangi Ketua FPI

SERANG (Persepsi.co.id)- Kepolisian Sektor Padarincang Polres Serang Kota menerima kunjungan Ketua PAC FPI Kecamatan Padarincang Kab.Serang, Kamis (19/9/2019).

Kapolsek Padarincang Polres Serang Kota Polda Banten Iptu Undang Jumara menerima langsung kunjungan Ketua PAC FPI Kecamatan Padarincang Kab Serang Utsd Samsul tersebut.

Dimana Ketua PAC FPI tersebut tinggal di kampung Kubangingas Desa Bugel Kecamatan Padarincang dan sekaligus sebagai anggota MUI Kecamatan Padarincang.

Kedatangan Ketua PAC FPI Kecamatan Padarincang tersebut untuk bersilaturahmi ke Polsek Padarincang.

“Kedatangan Kami kesini dengan maksud bersilaturahmi kepada Kepolisian Sektor Padarincang dan kami siap membantu kondusifitas di wilayah hukum padarincang,” Kata Samsul.

Ditempat yang sama, Kapolsek Padarincang Polres Serang Kota Iptu Undang Jumara menyampaikan, kamtibmas di wilayah padarincang akan kondusif jika sinergi antara ulama dan umaro berjalan dengan baik. Mari kita bersama sama, untuk mewujudkan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Padarincang ” pungkasnya (Charles)

Kategori
NUSANTARA

Zaki :Pengelolaan Air Untuk Kehidupan dan Bisnis Plan

JAKARTA (Persepsi.co.id)– Persoalan pengelolaan air harus benar-benar dikelola oleh orang yang paham dan mengerti akan kondisi dan pengelolaan air baku, jangan sampai salah pengelolaan, karena air merupakan sumber kehidupan, dan bisnis plannya harus benar diperhatikan.

Demikian dakatakan Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF), yang di gelar di JCC Senayan, Jakarta. Kamis, (19/9/19).

“semoga event ini bisa menjadi salah satu wadah untuk mencari solusi di daerah masing-masing karena permasalahannya beda-beda tiap daerah dengan daerah yang lain, semoga Pemkab Tangerang dengan PDAM Tirta Kerta Raharja nya akan terus senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan layanan baik itu cakupan dan juga kualitas air yang kita hadirkan di Kabupaten Tangerang,” Terangnya.

Zaki menuturkan bahwa Ia hadir di acara Perpamsi ini untuk memberikan gambaran perkembangan PDAM di Kabupaten Tangerang dan sharing informasi sharing pengalaman dan juga berbagi tantangan antara para pimpinan daerah maupun provinsi dan juga kementerian.

Dalam forum tersebut selain Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar yang didaulat menjadi narasumber, ada juga Walikota Padang H. Mahyeldi Anasrullah, Walikota Bogor Wakil Bima Arya, serta Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana.

Sementara itu Ir. Mujiyaman, selaku Sekertaris Perpamsi mengatakan, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF), adalah event dua tahunan yang diselenggaran oleh PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Sebelumnya, event ini dikenal dengan nama Nusantara Water hingga akhirnya diubah menjadi IWWEF dengan berbagai pertimbangan.

“Penyelenggaraan IWWEF yang diselenggarakan PERPAMSI dan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait, pada akhirnya ini bertujuan untuk mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang lebih baik,” terangnya. (***)

Kategori
PENDIDIKAN

UPTD Pendidikan Cileles Gelar Sertijab Kepala Sekolah

LEBAK (Persepsi.co.id) – UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.Cileles, Kabupaten Lebak-Banten menggelar Sertijab kepada 11 orang Kepala Sekolah bertempat di kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cileles. Kamis (19/9).

Pada acara, Drs.H.Engkus Kusnadi. M.Pd, Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cileles menjelaskan, Sertijab merupakan etika profesi jabatan yang mudah-mudahan dengan adanya Sertijab ini tidak ada yang di kecewakan melainkan dalam melaksanakan tugas nanti di tempat yang baru bisa di cintai,.di syukuri dan di jadikan pengalaman.

“Setelah Sertijab ini baik yang rotasi maupun yang promosi semoga bisa memperbaiki manajemen ke arah yang lebih baik walaupun untuk saat ini di Kecamatan Cileles masih ada empat sekolah yang masih kosong belum ada kepala sekolahnya,”katanya.

Lebih lanjut, Menurut H.Engkus, Empat sekolah yang kosong masih menunggu seleksi mengingat saat ini untuk menjadi kepala sekolah harus sudah bersertifikat atau sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) sebagai jaminan bahwa sudah layak menjadi kepala sekolah.

Ditempat yang sama Camat Cileles Ahyani.S.Pd yang juga turut hadir pada Sertijab menerangkan, Saya juga termasuk keluarga guru karena keluarga besar saya banyak yang menjadi guru. Adapun tentang rotasi dan promosi harus kita nikmati dan sukai karena, itu hanya untuk penyegaran saja.

“Yang promosi diharap bisa berjuang dengan gigih agar bisa mengimbangi yang rotasi dan mudah-mudahan semua itu bisa diwujudkan. Saya ucapkan selamat bagi yang promosi dan yang rotasi adapun bagi sekolah yang masih kosong semoga kedepan segera terisi kepala sekolahnya,”terangnya.

Sementara itu Nahdiah.S.Pd,.SD salah satu kepala sekolah yang di promosikan ke SDN 2 Margamulya menambahkan, Mudah-mudahan dalam mengemban amanah yang di berikan kepada saya ini kedepan sekolah yang di tempati bisa lebih maju dan meningkat lagi baik dalam prestasi dan kegiatan belajar mengajar nya walaupun saat inipun sudah berjalan dengan baik. pungkasnya.(Handa)

Kategori
SERANG

Kapolsek Serang Jenguk Istri Anggota yang Sedang Sakit

SERANG (Persepsi.co.id)- Kapolsek Serang, Kompol Hadi Sucipto menjenguk istri anggota yang sedang sakit di Kelurahan Kota Baru, Kota Serang, Rabu (18/09).

Dalam menjenguk istri anggota tersebut, Kompol Hadi Sucipto ditemani Ketua Bhayangkari Ranting Polsek Serang.

Lisa istri dari Aiptu Agus Mulus anggota Polsek Serang, Polres Serang Kota Polda Banten saat ini sedang terbaring di kediamannya.

Kompol Hadi Sucipto, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian amanah , selain itu, kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi serta memberikan support dan semangat kepada Ny. Lisa yang tengah sakit.

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dan kita juga mendoakan kepada masyarakat yang sakit agar segera di berikan kesembuhan dari sakitnya sehingga bisa menjalankan aktifitasnya sehari hari seperti saat dalam keadaan sehat,” Ujarnya.

Selain itu, Kapolsek Serang Beserta ibu bhayangkari Ranting Serang memberikan suport kepada Ny. Lisa agar selalu kuat menghadapi cobaan dan berharap segera sembuh dan beraktifitas kembali seperti biasa. ” Semoga cepat sembuh,” Ujarnya mengakhiri (Charles)

Kategori
LEBAK

Wabup Lebak Canangkan Gerakan Makan 100 Juta Telur

LEBAK ( Persepsi. Co. Id) -Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi bersama siswa Paud, TK dan SD di Kecamatan Curugbitung, menandai pencanangan Gerakan Makan (Gema) 100 Juta Telur, di PT. PT Charoen Pokphand Indonesia, desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Lebak, Banten (19/19/2019).

Gerakan makan 100 juta telur merupakan kerja sama PT Charoen Pokphand Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pihak perusahaan PT Charoen Pokphand yang telah mendukung program ini. Menurut Wabup, perusahaan ini bukan hanya profit oriented tetapi juga sosial oriented.

“Terimakasih kepada perusahaan yang telah mendukung program ini, berarti sosial orientednya berjalan, dengan makan telur, ini dapat mencegah stunting karena memberikan asupan gizi” ujar Wabup.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga meminta agar perusahaan mendukung program pemerintah untuk pengembangan sektor pariwisata, Wabup berharap agar perusahaan dapat membangun taman sebagai obyek wisata buatan di Kecamatan Curugbitung.

Managemen PT Charoen Pokphand Indonesia, Iwan Hermawan mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam pembangunan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Ini persembahan kami untuk Indonesia yang diutamakan anak usia dini mulai dari tingkat Paud sampai dengan SMP” kata Iwan,

Iwan juga mengatakan bahwa keberadaan perusahaannya ingin memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar, selain itu, dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Iwan mengaku bahwa pihaknya akan selalu mendukung program pemerintah, untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan.

“Kami akan mendukung setiap program pemerintah agar terjadi simbiosis mulualisme” pungkasnya. ADH

Kategori
SERANG

Bersama Ulama dan Umaro Danrem 064/Maulana Yusuf jalin silaturahmi dan sinergitas

SERANG ( Persepsi.co.id)- Kehadiran para Ulama dan Umaro merupakan wahana dalam mempererat tali silaturahmi dan hubungan yang lebih baik. Bahkan bagi Korem 064/MY sendiri, hal ini merupakan bagian dalam menjalankan tugas pembinaan kewilayahan, Kamis (19/9/19 ).

Dihadapan para hadirin Danrem 064/MY, Kol Inf Windiyatno merasa bangga karena tidak hanya ulama dan umaro saja, akan tetapi Kapolda Banten, Irjen Polisi Tomsi Tohir hadir dalam acara ini.

” Rasa bangga serta ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan, kepada Kapolda Banten, Ulama dan Umaro atas kehadirannya ” sapa Danrem 064/MY.

” Kegiatan ini sangat penting sebagai media dalam membina hubungan silaturahmi serta wahana untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Pertemuan ini merupakan sarana yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan kebersamaan guna membangun komunikasi diantara kita semua, sehingga dapat diperoleh kesamaan pandang dalam memahami setiap permasalahan yang terjadi” lanjut Danrem 064/MY.

Ikatan kebersamaan seperti ini perlu kita tumbuh suburkan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan guna menghadapi permasalahan khususnya di Provinsi Banten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perlu diketahui bahwa kondisi dan situasi umum wilayah Banten saat ini sudah banyak mengalami kemajuan, baik dari sisi politik, ekonomi dan keamanan. Stabilitas wilayah yang kondusif merupakan modal utama untuk membangun daerah ini” pungkas Danrem.

Damai dan aman di Provinsi Banten, tidak terlepas dari peran Ulama dan Umaro yang telah berupaya menciptakan perdamaian di masyarakat, membangun rasa saling percaya, dapat saling mengingatkan diantara warga masyarakat dan juga memberikan perlindungan dan rasa aman seluruh lapisan masyarakat khususnya Provinsi Banten.

Sumber : L/Penrem 064/MY.

Kategori
HUKUM

Jalin Silaturahmi, Kapolsek Serang Kunjungi Ponpes Riyadul Qur’an

SERANG ( Persepsi.co.id)- Kapolsek Serang Kompol Hadi Sucipto, SH melaksanakan Silaturahmi kepada H. Syaroi Pimpinan Ponpes Riyadul Qur’an Kp. Widara Indah Kelurahan Cimuncang Kec. Serang Kota Serang, beberapa hari lalu.

Kegiatan tersebut dalam rangka membangun kerja sama dan sinergitas Polri dengan masyarakat demi mewujudkan stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif diwilayah hukum Polsek Serang.

Kapolsek mengatakan, giat ini rutin harus dilakukannya (polisi), karna Silaturahmi memperpanjang umur, tugas polisi ciptakan rasa aman dan nyaman dimasyarakat,” terang kapolsek

Dikatakannya juga bahwa kunjungan yang dilakukannya guna menegaskan kamtibmas yang telah dikukuhkan beberapa hari lalu di Mapolsek, terus berjalan dan berkelanjutan jaga situasi kondusif diwilayah.

“Polsek Serang mengucapkan terima kasih pada .H Syaroi yang hadir dan mendukung penuh Kamtibmas diwilayah hukum polsek Serang ”Ujarnya

Selain silaturahmi, Pihak Polsek Serang memberikan santunan untuk anak yatim, hal tersebut dilakukan untuk saling berbagi sesama umat. (Charles)