Kategori
EKONOMI

Bupati Serang : UMKM Kabupaten Serang Harus Kuat

SERANG, (Persepsi.co.id)- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membuka pelatihan kewirausahaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di gedung Kopri Kabupaten Serang, Kamis (05/03/2020).

Pelatihan tersebut hasil kerjasama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Serang dengan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Grup)

Diketahui, pelatihan tersebut merupakan hasil dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Indomart Grup dengan Pemkab Serang pada Januari 2020 lalu.

“Kemarin perjanjiannya sekarang pelatihannya, Indomaret langsung merespons kegelisahan saya,”ujar Tatu dalam sambutannya.

 

Tatu mengakui, jika upaya Pemkab Serang dalam mendorong para pelaku UMKM dilakukanya sejak menjabat menjadi Wakil Bupati Serang. Menurutnya, UMKM sudah teruji saat kondisi Indonesia mengalami krisis moneter.

“Waktu Indonesia krismon (krisis moneter) perusahaan besar tumbang, tapi UMKM masih berdiri tegak. Itu yang mendasari saya terus mengembangkan UMKM,” katanya.

Dia menilai, dengan mendorong UMKM untuk bertumbuh di Kabupaten Serang dengan membantu pemasaran dan meningkatkan hasil produknya maka pengusaha lokal akan mendapat peran secara utuh untuk mengatur SDM dari warga sekitar. “Akan Kami bimbing sampai bisa berjalan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Tatu mengapresiasi Indomaret yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Serang untuk mendorong pelaku UMKM melalui pelatihan dan produknya bisa dipasarkan melalui Indomaret.

“Kalau ada tamu yang datang ke Kabupaten Serang tidak perlu repot mencari oleh-oleh cukup di Indomaret semua ada,” katanya.

Dia juga menjelaskan, produk yang masuk di Indomaret harus memiliki kejelasan mutu, kemasan, dan kesehatan. Sehinga, UMKM harus menjadikan produknya berkualitas agar bisa dipasarkan di Indomaret.

“Diperlukan ketekunan daya juang yang luar biasa dan harus ada keinginan yang kuat. Semua mengalami jatuh bangun. Intinya, UMKM Kabupaten Serang tidak boleh cengeng,” tegas Tatu.

Kepala Disperindagkop Kabupaten Serang Abdul Wahid memastikan, pihaknya tidak akan putus memberikan pembinaan pelatihan dan permodalan bagi para pelaku UMKM seperti saat ini yang bekerjasama dengan Indomaret. “Karena Indomaret juga punya pelayanan promosi melalui online,” katanya.

Sementara itu, Deputi Brand Manager Indomaret Cabang Lebak Aang Uhanda mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya dengan tujuan memajukan UMKM. “Dari 140 kota dan kabupaten se Indonesia, hari ini Kabupaten Serang yang ke sembilan digelarnya pelatihan,” ujarnya.( Nasri )

Kategori
EKONOMI

Dua Desa Di Tanara Ikuti P2WKSS, Sekda: Tingkatkan Pola Hidup Sehat

 

SERANG, (Persepsi.co.id)- Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran wanita dalam keluarga.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud menargetkan, melalui perlombaan P2WKSS para penggiat rumah tangga bisa meningkatkan ekonomi keluarga lebih mandiri. “Kami tetapkan dua Desa di Kecamatan Tanara yaitu Desa Cibodas dan Desa Lempuyeng untuk mengikuti lomba P2WKSS tingkat Kabupaten Serang,” ujarnya saat koordinasi P2WKSS di Aula Tb Syamun, Kamis (05/02/2020).

Dia juga meminta agar masyarakat Kabupaten Serang menjaga pola hidup sehat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Pemenang dari lomba ini akan diikutsertakan tingkat Provinsi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anakk (DKBP3A) Kabupaten Serang Tarkul Wasyit menjelaskan, Program terpadu P2WKSS upaya peningkatan peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang berkualitas.

“Ini juga upaya kami untuk mengembangkan sumber daya manusia guna mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat Desa,” ucapnya.

Ia menuturkan, peserta P2WKSS ditentukan hasil survei dan ditetapkan melalui SK Bupati Serang. Sehingga, dalam pembinaan dilaksanakan secara dari pemerintah, Swasta serta Partisipasi penuh masyarakat.

“Kami pilih dua Desa tersebut karena masih ada rumah yang belum layak huni, belum memanfaatkan lahan kosong, dan ada keterampilan warga tetapi perlu ada pembinaan,” tuturnya. ( Nasri )

Kategori
PENDIDIKAN

Persyaratan dan Batas Pengumpulan Pemberkasan Status CPNS Menjadi PNS Kabupaten Lebak.

LEBAK.(Persepsi.co.id)- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 33, 34 dan 36 bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan hal tersebut di atas dapat kami informasikan kepada seluruh CPNS yang telah melaksanakan Pendidikan Latihan Dasar/Prajabatan serta dinyatakan lulus melalui Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), agar segera melaksanakan pemberkasan sebagai syarat perubahan status CPNS ke PNS dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

 

1.Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;

2.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

3.Foto copy SK CPNS, legalisir;

4.Foto copy STTPP 5.Pendidikan Latihan Dasar/Prajabatan, legalisir;.

6.Foto copy SKP, legalisir;

7.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

Medical chek up kesehatan dan pemeriksaan kejiwaan dari RSUD dr. Ajidarmo;

8.Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotoprika, precursor dan zat aditif lainnya dari dari RSUD dr. Ajidarmo;

9.Daftar Riwayat Hidup;

10.Pas foto berwarna ukuran 2×3 dan 3×4 masing-masing 4 lembar;

11.Foto copy ijazah dan transkrip nilai, legalisir;

Persyaratan pemberkasan di atas disusun sesuai urutan, rangkap 2 (dua) menggunakan map snelhecter plastik (warna biru untuk tenaga pendidik, warn kuning untuk kesehatan dan merah untuk tenaga teknis).

Pemberkasan peryaratan sebagaimana tersebut di atas disampaikan melalui Bidang Pembinaan dan Data Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak, mulai tanggal 16 s.d. 18 Maret 2020. Apabila CPNS tidak dapat melengkapi persyaratan sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. (Elpan/BKPP Kabupaten Lebak)

 

 

Kategori
SERANG

Gubernur Banten Pantau Seleksi TPHD Pakai Batik Sawarna

persepsi.co.id | Gubernur Banten Wahidin Halim mengenakan batik khas Sawarna dari Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak saat pantau seleksi Tenaga Petugas Haji Daerah (TPHD) Provinsi Banten (5/3/2020).

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH berpesan kepada panitia seleksi untuk tidak melaksanakan seleksi layaknya ujian pada anak-anak sekolah. Panitia seleksi diminta untuk lebih memperhatikan kemauan peserta untuk membantu para jamaah haji yang dibimbingnya. Gubernur juga menilai rasio perbandingan antara pembimbing dan jamaah haji yang dibimbing belum ideal.

Sementara itu kepada para peserta seleksi, Gubernur juga berpesan untuk ikhlas dalam membimbing para jamaah haji. Mempunyai hati mulia untuk menjadi pembimbing.

“Kita akan berkirim surat untuk mengajukan penambahan kuota jamaah haji asal Banten,” ungkapnya.

Warga Banten, lanjut Gubernur WH, sudah banyak yang masuk kelas menengah. Hal itu turut ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Selain itu, juga untuk mengurangi lama daftar tunggu jamaah haji asal Banten. Sebagai informasi, lama daftar tunggu jamaah haji Provinsi Banten pada tahun 2020 mencapai 22 tahun. Artinya, calon jamaah haji yang daftar di tahun 2020 baru bisa berangkat pada tahun 2042.

Berdasarkan data Biro Kesra Setda Provinsi Banten, jumlah Petugas Haji Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H /2020 M sebanyak 73 Petugas Haji Daerah/TPHD.

Petugas Haji Daerah/TPHD bertugas membantu Petugas Kloter yang terdiri dari rekrutmen Kementerian Agama RI yakni Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). Serta rekrutmen Kementerian Kesehatan untuk Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Untuk Petugas Haji 2020 Provinsi Banten total 197 orang. Terdiri dari : TPHD sebanyak 73 orang, TPHI sebanyak 25 orang, TPIHI sebanyak 24 orang, dan TKHI sebanyak 75 orang.

Sementara itu, jumlah jamaah haji Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H /2020 M, sebanyak 9.461 Jamaah Haji, termasuk TPHD di dalamnya. Rasio petugas haji terhadap jamaah haji di Provinsi Banten saat ini mencapai 47,6 dari 9.388 jamah haji dibagi 197 petugas haji.(red)

Kategori
NUSANTARA

Pengendalian IMEI dengan Skema White List Berlaku 18 April 2020

Pengendalian IMEI dengan Skema White List 

  1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan seluruh operator seluler berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara melalui pengendalian IMEI.
  2. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jumat (28/2) yang dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail MT, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perdagangan Luar Negri Indrasari WisnunWardhana, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronik (ILMATE) Kemenperind Haryanto dan Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys.
  3. Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail MT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    • Pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.
    • Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI sesuai dengan peraturan 3 kementerian yang berlaku, yaitu terhitung mulai tanggal 18 April 2020 dengan skema White List yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya.
    • Pemerintah menghimbau masyarakat untuk membeli perangkat handphone, computer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang legal. Pastikan untuk kritis dan cerdas (Know Your Mobile) dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin (imei.kemenperin.go.id) sebelum melakukan pembelian perangkat HKT baik melalui took maupun online.
    • Regulasi ini berlaku ke depan, sehingga bagi masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah aktif meski tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah. Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual.
    • Masyarakat yang membawa perangkat HKT dari luar negeri atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah tanggal 18 April 2020 agar dapat digunakan di Indonesia maka wajib mendaftarkan IMEI perangkat tersebut melalui sistem aplikasi yang akan disiapkan.
    • Kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan/atau dicuri melalui operator seluler masing-masing, sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat HKT.
Kategori
NUSANTARA

Pengendalian IMEI dengan Skema White List Berlaku 18 April 2020

Pengendalian IMEI dengan Skema White List 

  1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan seluruh operator seluler berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara melalui pengendalian IMEI.
  2. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jumat (28/2) yang dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail MT, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perdagangan Luar Negri Indrasari WisnunWardhana, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronik (ILMATE) Kemenperind Haryanto dan Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys.
  3. Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail MT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    • Pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.
    • Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI sesuai dengan peraturan 3 kementerian yang berlaku, yaitu terhitung mulai tanggal 18 April 2020 dengan skema White List yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya.
    • Pemerintah menghimbau masyarakat untuk membeli perangkat handphone, computer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang legal. Pastikan untuk kritis dan cerdas (Know Your Mobile) dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin (imei.kemenperin.go.id) sebelum melakukan pembelian perangkat HKT baik melalui took maupun online.
    • Regulasi ini berlaku ke depan, sehingga bagi masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah aktif meski tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah. Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual.
    • Masyarakat yang membawa perangkat HKT dari luar negeri atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah tanggal 18 April 2020 agar dapat digunakan di Indonesia maka wajib mendaftarkan IMEI perangkat tersebut melalui sistem aplikasi yang akan disiapkan.
    • Kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan/atau dicuri melalui operator seluler masing-masing, sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat HKT.
Kategori
NUSANTARA

Menkominfo Imbau Jaga Ruang Publik untuk Kendalikan Dampak Penyebaran Covid-19

Persepsi.co.id | Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap, seluruh elemen masyarakat, termasuk ekosistem pers di Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah saling menjaga ruang publik. Hal itu ditujukan agar bisa mengendalikan dampak penyebaran virus Corona atau Coronavirus (Covid-19).

“Diskusi tadi adalah sharing informasi bersama Pemred, bagaimana kita bersama-sama menjaga ruang publik kita, bagaimana kita sama-sama menjaga agar Indonesia bisa mengendalikan penyebaran virus Covid-19,” tutur Menteri Johnny usai Forum Pemred di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (03/03/2020) malam.

Menteri Johnny mengatakan, semua pihak yang turut serta mengendalikan dampak Covid-19, menjadi perisai untuk bangsa dan negara. Dalam situasi yang tengah berkembang saat ini, membutuhkan kerja sama, baik pemerintah, masyarakat dan pers di Tanah Air.

“Karena saat ini, kita sama-sama tadi berdiskusi, Ibu Pertiwi memanggil kita semuanya untuk menjaga Ibu Pertiwi kita, untuk menjaga bangsa kita dari penyebaran yang lebih luas dari Covid-19,” imbuhnya

Menurut Menteri Kominfo penyebaran Covid-19 ini bisa berdampak terhadap perekonomian, politik dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, secara teknis, diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pejabat negara guna menyampaikan situasi dan kondisi terkini yang berhubungan dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Turut hadir dalam diskusi tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta sejumlah pemimpin redaksi dari berbagai media massa.

Kebijakan Terukur Atasi Covid-19

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo mengingatkan agar masyarakat tetap waspada akan penyebaran Covid-19. Menurut Menteri Johnny, Presiden juga mengimbau masyarakat tidak panik hingga mengakibatkan ketakutan yang lebih luas. Pemerintah juga telah mengambil langkah kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Pemerintah bekerja secara sungguh-sungguh dan serius, terukur dan mengambil kebijakan-kebijakan yang setelah dibicarakan dan didiskusikan secara matang,” jelas Menteri Kominfo.

Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan sekitar 100 rumah sakit di berbagai daerah. Bahkan mengerahkan paramedis serta menyiapkan laboratorium dan fasilitas pendukung lain guna penanganan dari dampak Covid-19.

“Tetapi sisi lainnya juga instrumen negara, KSSK juga mengambil langkah-langkah relaksasi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian kita, dan untuk juga menjaga sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi, pemerintah melakukan semuanya sungguh-sungguh, sekali lagi, pesan untuk kita bersama-sama bahwa jangan membuat atau mengakibatkan masyarakat panik, walaupun kita tetap harus waspada,” tutur Menteri Johnny.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, salah satu topik pembahasan dari diskusi bersama Forum Pemred tersebut terkait dengan perkembangan laporan harian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

“Jadi setiap hari WHO mengeluarkan report, pasti ada terjadi pergeseran angka, tetapi yang paling penting dari informasi yang kami sampaikan itu adalah membaca kecenderungan, baik yang terjadi di Tiongkok saat ini seperti apa, kemudian bagaimana dengan wilayah-wilayah atau negara-negara di luar Tiongkok,” kata Menlu Retno.

Mengutip Situation Report Nomor 42 dari WHO, Menlu mengatakan angka penderita Covid-19 di Tiongkok menunjukkan tren penurunan, Namun demikian, terjadi peningkatan di negara-negara di luar Tiongkok, antara lain Iran, Jepang, Korea Selatan dan Italia.

Menurut Menlu Retno Marsudi, informasi tersebut menjadi panduan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya perlindungan bagi  warga negara. Pemerintah, lanjutnya, terus memantau kondisi WNI secara keseluruhan, tetapi fokusnya terhadap negara-negara yang saat ini sedang tersebar Covid-19, di mana ada WNI yang berdomisili.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, hal utama yang perlu diperhatikan untuk mencegah terhindar dari penyebaran Covid-19 adalah dengan menjaga imunitas tubuh.

Selain itu, segala informasi yang diterima dan menimbulkan persepsi yang membuat kuatir dan cemas, maka imunitas tubuh juga ikut turun, “Itu merupakan langkah yang paling baik, tidak ada di dunia ini yang lebih hebat, lebih bagus kecuali Imunitas tubuh kita sendiri,” jelas Menkes Terawan.

Menkes Terawan kembali mengimbau kepada masyarakat kalau tidak menggunakan masker bagi yang tidak positif terkena Covid-19, hal itu karena berdasarkan ketentuan dari WHO. “Untuk hal teknis mungkin menyangkut pasien dan sebagainya, akan disampaikan secara rutin sehari dua kali oleh juru bicara yang sudah ditunjuk,” imbuhnya. (***)

Kategori
SERANG

Gubernur WH: Ibadah Apapun, Semangatnya Disiplin

Persepsi.co.id | “Ibadah haji, sholat dan lainnya harus dengan disiplin. Ibadah apapun, semangatnya disiplin,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam Pembukaan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Banten Tahun 20220 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daeran (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Kamis, 5/3/2020).

“Oleh karena itu, disiplin menjadi penting,” tegas Gubernur WH.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga berpesan kepada panitia seleksi untuk tidak melaksanakan seleksi layaknya ujian pada anak-anak sekolah. Panitia seleksi diminta untuk lebih memperhatikan kemauan peserta untuk membantu para jamaah haji yang dibimbingnya. Gubernur juga menilai rasio perbandingan antara pembimbing dan jamaah haji yang dibimbing belum ideal.

Sementara itu kepada para peserta seleksi, Gubernur juga berpesan untuk ikhlas dalam membimbing para jamaah haji. Mempunyai hati mulia untuk menjadi pembimbing.

“Kita akan berkirim surat untuk mengajukan penambahan kuota jamaah haji asal Banten,” ungkapnya.

Warga Banten, lanjut Gubernur WH, sudah banyak yang masuk kelas menengah. Hal itu turut ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Selain itu, juga untuk mengurangi lama daftar tunggu jamaah haji asal Banten. Sebagai informasi, lama daftar tunggu jamaah haji Provinsi Banten pada tahun 2020 mencapai 22 tahun. Artinya, calon jamaah haji yang daftar di tahun 2020 baru bisa berangkat pada tahun 2042.

“Kita lanjutkan tradisi para ulama. Kita sekarang menuntaskan pembangunan Kawasan Kesultanan Banten. Membangun aula di atas lahan 4,5 hektar. Semua aktivitas keagamaan kita pusatkan di sana,” jelasnya.

Dikatakan, Kawasan Kesultanan Banten merupakan ikon Provinsi Banten. Para peziarah Walisongo belum merasa tuntas kalau belum ziarah ke para wali dan Sultan Banten.

“Makanya, para peziarah saya fasilitasi dengan melakukan perbaikan. Insya-Allah menjadi ikon, bahwa Banten siap dengan segalanya. Kita kembangkan juga peziarahan Syech Asnawi Caringin. Jalannya kita lebarkan. Sehingga dari Pintu Tol Serang Timur bisa langsung ke Caringin,” ungkap Gubernur WH

Menurutnya, Banten pada masa lalu luar biasa. Orang Banten harus bangga. Tidak hanya pada peran Syeh Nawawi tapi juga peran Kesultanan Banten yang di masanya merupakan kerajaan besar di Nusantara.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga sampaikan program pembangunan lainnya seperti program sekolah gratis dan pembangunan gedung sekolah, program PBI untuk BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu, hingga bantuan untuk pondok pesantren.

“Kalau administrasi pesantren benar, anggaran bantuan saya tambah. Anggaran kita cukup. Cuma anggaran ada akuntabilitasnya, administrasinya dan pertanggungjawabannya. Kalau anggaran kita pergunakan untuk menolong orang, ada saja rejeki. Buktinya anggaran kita meningkat terus,” ungkapnya.

“Doakaan, semoga Banten menjadi baldatun thoyyibatun warabbun ghoffur. Amiin,” pungkas Gubernur WH.

Berdasarkan data Biro Kesra Setda Provinsi Banten, jumlah Petugas Haji Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H /2020 M sebanyak 73 Petugas Haji Daerah/TPHD.

Petugas Haji Daerah/TPHD bertugas membantu Petugas Kloter yang terdiri dari rekrutmen Kementerian Agama RI yakni Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). Serta rekrutmen Kementerian Kesehatan untuk Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Untuk Petugas Haji 2020 Provinsi Banten total 197 orang. Terdiri dari : TPHD sebanyak 73 orang, TPHI sebanyak 25 orang, TPIHI sebanyak 24 orang, dan TKHI sebanyak 75 orang.

Sementara itu, jumlah jamaah haji Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H /2020 M, sebanyak 9.461 Jamaah Haji, termasuk TPHD di dalamnya. Rasio petugas haji terhadap jamaah haji di Provinsi Banten saat ini mencapai 47,6 dari 9.388 jamah haji dibagi 197 petugas haji.

Kategori
NUSANTARA

Dewan Pers: Pemberitaan Corona Harus Patuhi KEJ

Persepsi.co.id | Dewan Pers mengimbau media massa untuk memperhatikan kode etik jurnalistik (KEJ), dalam melaksanakan peliputan terkait wabah virus Corona (Covid-19), yang saat ini sudah menjadi isu dunia.

Imbauan ini dikeluarkan pasca Pemerintah Indonesia, mengumumkan bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona, Senin (2/3) lalu.

Dewan Pers mengatakan media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan dan kontrol sosial.

“Media massa harus memperhatikan kode etik terkait pemberitaan kasus virus corona di Indonesia, baik cetak maupun elektronik,“ kata Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, dalam siaran pers yang diterima AJNN, Kamis (5/4).

 

Ada enam hal yang perlu diperhatikan media massa mengenai pemberitaan wabah virus corona, sebagaimana dikeluarkan Dewan Pers melalui siaran persnya, yaitu:

1. Pemberitaan mengenai kasus virus corona ini memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beritikad buruk serta dilakukan secara proporsional.

2. Media massa tidak meberitakan kasus virus corona ini secara berlebihan segingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam KEJ. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus virus corona ini.

3. Media massa melalui ruang redaksinya untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan mengenai virus coronan ini tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

4. Media massa tidak memuat identitas pasien baik yang dinyatakan positif terkena virus corona, maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan baik nama, foto atau alamat tinggalnya, karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya.

5. Media massa menjaga keselamatan awak media dalam virus corona, sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti terjangkit virus corona saat bertugas di lapangan.

6. Media massa bersama orotitas kesehatann menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat.[Sumber : ajnn.net]

Kategori
NUSANTARA

Presiden Perintahkan Lindungi Hak Pribadi WNI Teridentifikasi Positif Covid-19

persepsi.co.id | Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri dan pejabat terkait untuk melindungi hak-hak pribadi warga negara Indonesia (WNI) yang telah diidentifikasi positif terkena Virus Korona (Covid-19).

“Tadi sudah saya sampaikan kepada Menteri untuk mengingatkan agar yang namanya hak-hak pribadi yang berkaitan dengan privasi itu betul-betul dilindunginya,” ujar Presiden menegaskan kepada wartawan saat memberikan keterangan di Beranda Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (03/03/2020).

Saat ditanya mengenai ketersediaan masker, Presiden menjawab bahwa stok yang ada di dalam negeri ada kurang lebih 50 juta masker, meski emang pada masker-masker tertentu itu ada yang barangnya langka. Soal rumah sakit khusus di Galang, Kepulauan Riau, Presiden menjawab bukan membangun namun karena fasilitas itu sudah ada tetapi sudah lama tidak digunakan sehingga akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat.

“Sehingga kesiapan kita, kita memiliki Pulau Sebaru, kita memiliki Pulau Galang, kita juga pernah di Natuna, sehingga ada pilihan-pilihan, tidak harus semuanya dibawa ke 1 tempat di Pulau Sebaru,” Presiden menjelaskan.

Mengenai perbaikan rumah sakit tersebut, Presiden memang ingin ada kecepatan, fasilitas yang memang betul-betul siap setiap saat dan tidak hanya tergantung karena Indonesia sangat luas sekali sehingga harapannya pada titik-titik tertentu itu memiliki. “Meskipun, juga perlu saya sampaikan, bahwa kita juga setiap daerah sekarang ini ada rumah sakit, ada 132 rumah sakit yang siap dengan fasilitas isolasi tetapi juga kita perlukan seperti yang ada di Sebaru, di Pulau Galang dalam rangka semuanya persiapan,” pungkas Presiden di akhir tanya jawab dengan wartawan. (**)