persepsi.co.id | KPK menggelar rapat kordinasi (rakor) dengan kepala daerah se-Banten melalui konferensi video. Rakor menyinggung soal pengelolaan APBD.
“Saya harap jajaran pemerintah se-Provinsi Banten dan kepala daerah untuk memastikan pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum,” kata Komisioner KPK Alexander Marwata, Rabu (6/5/2020).
Rapat itu berlangsung pada Selasa (5/5). Marwata menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 ini mengacu Pasal 6 (a) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rapat ini dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Banten.
“Rapat ini kita lakukan melalui video conference di wilayah II bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Banten bertujuan untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga mengatakan jika rapat ini sangat perlu dilakukan meskipun di tengah pandemi virus Corona. Karena rapat ini bisa membahas kepentingan terkait anggaran daerah yang akan digunakan.
“Dalam pandemi COVID-19 ini semoga kita dapat melaksanakan dan melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan tetap melayani masyarakat dengan maksimal,” ucap Zaki.
Gubernur Banten H Wahidin Halim mengungkapkan jika rapat koordinasi ini dapat memberikan pencegahan dan pengawasan untuk Provinsi Banten. Kemudian ia juga mengucapkan terima kasih kepada daerah yang terus berjuang dalam situasi wabah pandemi Corona.
“Rapat koordinasi ini untuk memaparkan pengawasan dan pencegahan KPK di tahun 2020 dan memberikan masukan kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada daerah yang terus berjuang dalam situasi seperti ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah,” ucap Wahidin.
