Bulan: Maret 2021

KOTA SERANG, (Persepsi.co.id)- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menegaskan, proses perencanaan dan penyusunan APBD sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD merupakan RENCANA keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda, sehingga penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan termasuk di dalamnya penerimaan pinjaman daerah merupakan rencana dan target penerimaan daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Demikian halnya dengan pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan merupakan rencana pengeluaran daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Banten ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sudah sesuai mekanisme. Ditegaskan pula, kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2021 tentu harus sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Banten.

Terkait pinjaman ke PT. SMI Persero, lanjut Rina, dalam proses pinjaman ini pihaknya mengikuti semua aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Vrrus D/Sease 2019 (Covid- 19)

Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor: 577/PKS.05-HUK/VIII/2020, Nomor: PERJ-094/SMI/0820 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, yang sudah mencantumkan rencana penggunaan pinjaman untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.

Sementara terkait dengan terbitnya PMK Nomor 179/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.07 /2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah diketahui setelah Perda APBD TA 2021 ditetapkan.

Pemprov Banten menggunakan fasilitas Pinjaman PEN Daerah yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pemulihan ekonomi di daerah melalui PT SMI. Komposisi pinjaman tersebut, yakni Rp 856 miliar untuk Tahun 2020 dan Rp 4,1 triliun untuk digunakan di Tahun 2021.

Fasilitas pinjaman tersebut, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditandatangani melaui video conference oleh Edwin Syahruzad (Direktur Utama PT SMI) dan Wahidin Halim (Gubernur Banten) serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, M. Ardian Noervianto pada tanggal 03 Agustus 2020 lalu.

Pemerintah Provinsi Banten merupakan pemerintah daerah ketiga, setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mendapat pinjaman program PEN Daerah yang disalurkan melalui PT SMI. Dana pinjaman ini akan digunakan oleh Pemda Provinsi Banten untuk membiayai pembangunan di bidang pendidikan (sarana dan prasarana sekolah umum & berkebutuhan khusus), kesehatan (program peningkatan layanan pembangunan sarana kesehatan), infrastruktur (peningkatan & pembukaan jalan/jembatan baru untuk membuka akses kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya air), ketahanan pangan dan infrastruktur sosial (peningkatan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni).

Rina memastikan kembali bahwa pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Seluruh administrasi dan program yang dicanangkan sangat dijaga agar bisa memberikan manfaat optimal bagi pemulihan ekonomi daerah serta masyarakat.

Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT. SMI Persero senilai Rp. 4,99 triliun. Usulan itu dilayangkan ke Kementerian Keuangan RI melalui Surat Gubernur Banten Nomor : 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus Tahun 2020. Pinjaman akan disalurkan pada dua Tahun Anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp. 856,27 miliar dan pada APBD Murni 2021 sebesar Rp. 4,1 triliun.(***)

SERANG, (Persepsi.co.id)- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menerima kunjungan Komandan Kodim 0602 Serang Kolonel Inf Suhardono di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (31/3).

Dalam kunjungan terkait akan dilaksanakannya TMMD atau TNI Manunggal Masuk Desa 2021 di wilayah Kabupaten Serang itu, Andika mengatakan Pemprov Banten siap memberikan dukungan yang diperlukan.

“Prinsipnya Pemprov Banten siap membantu TNI melaksanakan TMMD tahun ini yang akan dilakukan di Kabupaten Serang,” kata Andika usai pertemuan. Terkait kesiapan Pemprov tersebut dapat terlihat dari hadirnya sejumlah Kepala OPD atau organisasi perangkat daerah Pemprov Banten mendampingi Andika dalam pertemuan tersebut.

Kepala OPD yang hadir di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Enong Suhaeti, Kepala Dinas Pertanian Agus Tauchid, Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Deden Apriandi dan Kepala Biro Pemerintahan Gunawan Rusminto.

Terkait kehadiran para Kepala OPD tersebut, Andika mengatakan, hal itu terkait dengan bantuan yang siap diberikan pemprov dalam TMMD kali ini adalah berupa program-program OPD tersebut yang diintegrasikan dengan TMMD.

Andika menyebut, program-program tersebut di antaranya meliputi pembangunan fisik seperti peningkatan jalan atau betonisasi ruas jalan, pembangunan RTLH atau rumah tidak layak huni, rehabilitasi tempat ibadah. Pembangunan MCK umum hingga pembangunan drainase dan gorong-gorong.

Selain itu, lanjutnya, dukungan Pemprov dalam TMMD kali ini juga diberikan dalam bentuk kegiatan ketahanan pangan, seperti pemerian ikan lele dan ikan mas siap konsumsi, ayam potong dan bebek pedaging hingga sembako. “Ada juga bantuan bibit buah-buahan seperti rambutan, durian dan mangga,” imbuhnya.

Sementara itu Dandim 0602 Serang Kolonel Inf. Suhardono mengatakan, TMMD Kodim 0602 tahun ini akan dilaksanakan di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang pada pertengahn Juni mendatang. “Ini juga sekaligus kami mengundang Pak Wagub untuk hadir dalam launching-nya nanti tanggal 15 Juni,” kata Dandim.

Secara rinci, Dandim juga mengungkapkan bahwa pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pihaknya pada TMMD kali ini di antaranya adalah pembetonan jalan sepanjang 1 km dengan lebar jalan 4 meter. Berikutnya pembangunan gorong-gorong di dua titik, drainase sepanjang 230 meter, pembangunan rumah tidak layak huni 10 unit serta pembangunan 1 unit lapangan sepak bola.

“Sesuai dengan maksud dan tujuannya, TMMD adalah sebuah program sinergi dari TNI kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Tentu saja kami memohon dukungan dari semua pihak supaya program ini terselenggara dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.(***)

KOTA SERANG, (Persepsi.co.id)- Gubernur Banten, Wahidin Halim mendorong agar sekolah cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan pasar. Salah satunya dengan terus mendorong inovasi dan daya saing.

Hal itu diungkapkan Gubernur dalam kegiatan Silaturahmi dan Pembinaan Kepala SMA, SMK dan SKh Negeri Wilayah Cabang Dinas Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, di SMKN 1 Kota Serang, Rabu (31/3).

Seusai memberikan pembinaan, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Banten, Tabrani, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Beni Ismail menyempatkan mengunjungi stan produk karya siswa SMKN 1 Serang.

Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, Gubernur berinteraksi dengan para siswa yang menunggu stan tersebut. Tidak lupa Gubernur mengapresiasi karya inovasi siswa tersebut dengan cara memesan salah satu produk yang disediakan di stan tersebut. “Saya pesan (roti, red) seratus ya,” ujar WH.

Gubernur mengatakan, peluang usaha dan tenaga kerja di Provinsi Banten sangat terbuka. Hal itu ditandai dengan akan beroperasinya Bendungan Sindang Heula dan Waduk Karian yang akan menampung ketersediaan air baku, pengembangan Maja sebagai Kota Satelit yang dipastikan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak.

Rencana pengembangan kawasan industri dan perumahan, Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta serta Pelabuhan Merak, peluang kerja di perusahaan yang sudah berkembang di Banten lainnya.

“Sekolah perlu adaptasi dengan pasar kerja dan pasar usaha. Jika perlu, program studi bisa ditinjau ulang dalam setiap tiga tahun. Sehingga keberadaan sekolah bisa beradaptasi dengan peluang kerja,” kata WH.

Dengan demikian, kata Gubernur, lulusan sekolah di Banten akan mampu memiliki daya saing tinggi.

Gubernur mengakui bahwa untuk mengadaptasikan dengan pasar kerja dan pasar usaha diperlukan tenaga pengajar yang memadai. Sementara pada sisi lain tenaga pengajar masih terbatas.

Solusinya, kata Gubernur, industri harus bekerja sama dengan Pemprov Banten terkait dengan pemagangan siswa di lembaga usaha yang ada di Provinsi Banten.

Berkaitan dengan proses belajar pada era pamdemi sekarang ini, Gubernur mengakui adanya kejenuhan siswa saat belajar di rumah atau daring.

Oleh karena itu, Gubernur langsung menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Gubernur juga meminta kepada Dinas Pendidikam dan Kebudayaan Pemprov Banten serta Kepala Sekolah untuk membuat simulasi tentang pembelajaran tatap muka pada masa pamdemi ini.

“Namun, tetap harus musyawarah dengan Wali Murid. Jangan sampai ketika ada dampak nyalahin pihak lain. Silakan Pak Kepala Sekolah berembuk dengan Wali Siswa dan Dindikbud. Sekolah yang sudah siap Sekolah tatap muka secara terbatas silakan dimulai,“ katanya.

Gubernur juga mengimbau kepada guru, agar terus menjadi panutan dan menjadi contoh teladan bagi para siswa didiknya.

“Guru adalah orang yang mendedikasi dirinya untuk bangsa dan negara. Ini yang harus dibangun dan diapresiasi,” ujarnya.(***)