Laporan : Victor Manuel
Persepsi.co.id – Virus ganas Covid-19 kembali membara di wilayah Provinsi Banten. Situasi yang gawat itu membuat banyak rencana, terutama kembali ke sekolah terancam tidak bisa dilaksanakan.
Gubernur Banten, DR H. Wahidin Halim menilai Provinsi Banten kini masuk darurat Covid-19. Pernyataan itu disampaikan setelah penambahan kasus harian Covid-19 per 21 Juni yang mencapai 476 kasus.
Jumlah itu yang tertinggi di Banten selama pandemi Covid-19 ini.
“Tulis gede-gede, BANTEN DARURAT COVID-19!” kata Wahidin kepada wartawan di Kota Serang, Senin (21/6/2021).
Berdasarkan data yang didapatkan dari Pemprov Banten per 21 Juni, total kasus Covid-19!aktif berjumlah 54.216 kasus, dirawat 2.962 pasien, sembuh 49.854 pasien, dan meninggal berjumlah 1.390 pasien.
Penyebab Kenaikan Covid-19
Wahidin menilai, masyarakat sudah jenuh dengan pembatasan yang dilakukan pemerintah sehingga mobilitas warga tinggi dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan.
Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga dinilai tidak efektif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menambahkan, penyebab lonjakan kasus selama sepekan terakhir ini disebabkan varian baru Covid-19 dengan tingkat potensi penularan tinggi.
PTM TERANCAM BATAL
Sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Banten, Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021 terancam batal terlaksana.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tabrani mengatakan, “Pak Menteri minta Juli efektif, tapi melihat tren bahwa pekan ini Banten masuk zona orange dan Pak Gubernur juga mengatakan dengan Covid-19 yang sedang meningkat di Banten , kita pertimbangkan saja dulu, kita bahas efeknya, dampaknya. Tentu kita tidak ingin belajar tatap muka menimbulkan masalah baru, itu menjadi bahan buat kita evaluasi,” ucap Tabrani (21/06/2021).
Tentunya, perkembangan ini perlu mendapatkan masukan ke Satgas COVID-19. Tapi mudah-mudahan, kata Tabrani, kenaikan jumlah kasus ini tidak berlangsung hingga Juli.
“Artinya sepanjang masih mengancam keselamatan warga, saya kira itu jadi pertimbangan utama. Bagi saya keselamatan adalah segala-galanya meskipun ada pertimbangan lain. Bahwa saya harus punya rasa kekhawatiran wajar, sebagai Kepala Dinas yang jadi penyelenggara pendidikan,” tuturnya.
Menurut Tabrani, mayoritas orangtua mengharapkan agar PTM bisa dilakukan pada Juli. Namun, pihak Dindikbud Banten belum bisa memprediksi bila ada fluktuasi kasus penyebaran virus Corona.
FSGI Minta PTM Ditunda
Melalui siaran pers (23/06/2021), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar ujicoba pembelajaran tatap muka (PTM) ditunda.
FSGI menyebut, sejumlah daerah sudah memperlihatkan tingkat positivity rate-nya di atas 5%. Karena itu, FSGI menilai penghentian ujicoba perlu dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi Covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik yang juga harus dilindungi dari penularan virus corona.
“Jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah di atas 5%, bahkan ada yang mencapai 17%. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka,” ujar Heru Purnomo, Sekjen FSGI.
Wakil Sekjen FSGI Mansur menambahkan, untuk wilayah dengan positivity rate di bawah 5%, pemerintah daerah dapat membuka sekolah, dengan catatan memiliki mekanisme kontrol yang langsung ke sekolah.
“Data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar. Data lokasi/zona sekolah dan kondisi Geografis lingkungan sekolah diperoleh, barulah pemerintah dapat memberikan ijin sekolah untuk tatap muka terbatas (bisa uji coba 25%, atau 50%). Selama pelaksanaan ujicoba itulah dilakukan pemantauan langsung untuk dapat melanjutkan PTM,” imbuhnya.
Atas kondisi yang terjadi saat ini maka FSGI merekomendasi empat poin, diantaranya:
1. FSGI mendorong Pemerintah menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan dosen. Karena sebagai kelompok prioritas vaksin, ternyata banyak pendidik yang belum mendapatkan kesempatan di vaksin.
2. FSGI mendorong Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama mensosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk kelompok yang tidak mau di vaksin;
3. FSGI mendorong Satgas Covid Daerah dapat bertindak tegas untuk menghentikan PTM, termasuk ujicoba PTM di daerahnya ketika positivity rate di atas 5%. Kemudian kebijakan PTM tidak perlu diseragamkan. Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity rate di bawah 5%, FSGI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/SOP yang ketat.
4. FSGI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) harus mengutamakan hak hidup nomor satu, hak sehat nomor dua dan hak pendidikan nomor tiga.
Peningkatan BOR di Banten
Sebagai informasi tambahan, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, terjadi peningkatan bed occupancy rate (BOR) di ruang ICU, ruang isolasi, dan rumah singgah di Banten.
Per 19 Juni, ruang ICU yang terisi mencapai 350 ruangan (78,57 persen), dan 75 ruang ICU (21,43 persen) masih kosong.
Dari ruang isolasi Covid-19 yang berjumlah 3.445, keterisiannya mencapai 2.786 (80,87 persen), sisanya 659 (9,23 persen) tersedia.
Peningkatan juga terjadi pada angka positive rate atau total jumlah kasus positif dibagi jumlah total swab yang diperiksa, sebesar 5,539 persen.
Sedangkan target pelaksanaan swab sudah melebihi standar WHO, yaitu 1 persen dari jumlah penduduk.
“Namun, angka positive rate masih di atas 5 persen, karena itu masih perlu ditingkatkan upaya testing dan tracing,” ujar Andika.
