Website PPDB Tidak Dikelola Profesional, Masyarakat Resah

 

persepsi.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Banten tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang seharusnya diselenggarakan pada 21 Juni hingga 23 Juni 2021 dinilai kacau. Hal ini dikarenakan bermasalahnya Situs web PPDB Provinsi Banten.

Masalah tersebut muncul pada saat calon siswa melakukan login pada situs resmi PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2021/2022.

Irna, salah seorang wali murid mengaku sebelumnya bisa melakukan login di ppdb.bantenprov.go.id, situs yang disiapkan oleh Pemprov Banten. Namun beberapa saat kemudian muncul masalah, karena tak sampai selesai.

“Anak saya pertamanya sulit login, setelah beberapa jam baru bisa masuk, tapi sekarang malah tidak bisa mengunggah dokumen kelulusan, ga tau kenapa” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ujang, orang tua Siti Aminah, warga Kelurahan Unyur, Serang, Banten. “Aplikasinya payah, eror terus, ini pendaftaran anak saya mandeg waktu mau milih sekolah yang dituju. Sampai sekarang halamannya eror,” ujar Ujang.

Trafik Pengunjung Tinggi

Tingginya pengunjung yang melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan ditambah pengunjung website PPDB dari luar Provinsi Banten diduga menjadi penyebab website resmi PPDB mengalami gangguan pada Senin (21/06) pagi.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taqwim, yang juga menjadi Ketua Pelaksana PPDB Provinsi Banten menyampaikan, bahwa jumlah pengunjung yang membuka website resmi PPDB Provinsi Banten pada Senin (21/06) pukul 06.00 pagi sudah mencapai 10 ribu pengunjung.

Jumlah tersebut, belum termasuk dengan jumlah pengunjung yang ingin melakukan pendaftaran, dan adanya pengunjung yang berasal dari luar Provinsi Banten. Tentunya hal tersebut diluar dugaan panitia.

Ia mengaku langsung meminta tim untuk segera memperbaiki agar ganguan tersebut segera diperbaiki.

Terkait dengan pengunjung dari luar Banten. Taqwim mengaku belum tahu motifnya.
“Kami bergerak cepat untuk memperbaiki gangguan tersebut, dan alhamdulilah ganguan tidak berlangsung lama. Saya pun masih mencari motif dari pengunjung yang berasal dari luar Banten,” kata Taqwim, Selasa (22/06/2021).

Meski pada hari kedua jadwal PPDB Banten, Selasa (22/06/2021) pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengatakan bahwa masalah tersebut telah ditangani dan diklaim sudah tidak bermasalah Dedy Irsan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021-2022 tingkat SD, SMP, SMA/sederajat di wilayah Provinsi Banten melalui siaran pers mengatakan bahwa Kendala sistem online masih terjadi hingga hari keempat/terakhir (24/06/2021).

Hal ini berdasarkan pemantauan dan pengawasan (baik melalui penerimaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun obervasi, dan pemeriksaan langsung di lapangan).

Berikut adalah beberapa temuan yang didapat Ombudsman Banten :

1. Website PPDB online untuk tingkat SMA yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bermasalah. Dampaknya, sistem PPDB online tidak bisa diakses oleh masyarakat maupun sekolah. Selain tidak bisa diakses, masalah yang muncul dalam sistem online tahun ini antara lain:

a. Terdapat laman tertentu yang tidak bisa ditampilkan (informasi penting bagi pendaftar);

b. Laman monitoring hasil sementara tidak update (informasi tidak realtime) sehingga menyulitkan pendaftar untuk mengambil keputusan/tindakan. Misalnya untuk mengganti pilihan apabila hasil sementara menunjukkan tidak diterima di pilihan pertama dan kedua;

c. Ketidaksinkronan data yang diinput pendaftar dengan data keluaran dari sistem. Contoh: peserta dalam daerah malah dinyatakan luar daerah, pilihan sekolah dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak keluar pada saat dicetak, dll.

d. kesulitan akses bagi operator sekolah yang diantaranya bertugas melakukan verifikasi sehingga terjadi pelambatan proses.

2. Kendala sistem online terjadi sejak hari pertama hingga hari keempat/terakhir (21-24 Juni 2021).

Upaya perbaikan yang dilakukan sejak hari pertama masih belum dapat mengatasi permasalahan yang dikeluhkan pendaftar dan tidak membuat sistem berjalan dengan stabil;

3. Akibat kendala pada pendaftaran online dan kesimpangsiuran informasi, masyarakat mendatangi sekolah hingga dinas guna memperoleh penjelasan maupun melakukan pendaftaran secara offline. Masyarakat menghabiskan lebih banyak energi, biaya, dan waktu;

4. Meski pendaftaran offline memang dimungkinkan sejak awal bagi yang memiliki keterbatasan mendaftar secara online, namun kendala pada sistem online membuat kerumunan meningkat akibat banyak yang ingin melakukan pendaftaran di sekolah yang dirasa lebih pasti dan aman. Sekolah pun kesulitan mengantisipasi dan memberlakukan prokes;

5. Walaupun diberlakukan sistem online, masyarakat/pendaftar tetap diwajibkan mengantarkan berkas pendaftaran secara fisik ke sekolah.

Pada dasarnya, verifikasi berkas bisa dilakukan setelah dikeluarkan pengumuman (diberlakukan bagi yang sudah dinyatakan diterima).

Hal ini seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh Dinas melalui integrasi data pendidikan dan kerja sama dengan Dinas terkait. Akibatnya, masyarakat masih tetap mengantre untuk meminta legalisasi dokumen kependudukan;

6. Tiap sekolah memberlakukan syarat tambahan selain persyaratan yang dipublikasikan melalui website PPDB maupun yang tercantum dalam regulasi.
Syarat tambahan tersebut juga berbeda-beda di tiap sekolah.

Contohnya antara lain: pas foto dengan latar belakang warna tertentu, fotokopi KTP orangtua, akta kelahiran dan kartu keluarga yang dilegalisir instansi terkait, dan surat pernyataan orangtua bermaterai. Informasi syarat tambahan seringkali baru diperoleh pada saat pendaftar datang ke sekolah;

7. Kanal atau saluran informasi dan pengaduan PPDB online (help desk) tidak responsif. Kalaupun merespon, tidak informatif, dan tidak dapat membantu permasalahan pengadu sesuai kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. dari 3 (tiga) nomor yang disediakan, hanya 1 (satu) nomor yang memberikan respon meski kerap memberikan jawaban template;

Ombudsman Banten menilai PPDB sebagai penyelenggaraan pelayanan penting bagi masyarakat sehingga perlu dilaksanakan dengan cermat, profesional, dan akuntabel. Permasalahan pada proses PPDB SMA tahun ini mencerminkan kemunduran tata kelola pendidikan di Provinsi Banten.

Untuk itu, Ombudsman Banten minta Gubernur Banten dan jajaran khususnya Dinas Pendidikan Banten agar:

1. Mengambil kebijakan yang diperlukan secara cepat dan tepat agar permasalahan PPDB tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat;

2. Kebijakan dimaksud perlu dibuat dengan payung hukum yang memadai dan dikomunikasikan kepada publik melalui berbagai kanal resmi Pemerintah Provinsi Banten serta media massa dalam waktu segera;

3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap instansi yang berwenang, penanggung-jawab PPDB tahun ini, serta pihak ketiga atau vendor yang terlibat untuk identifikasi permasalahan sebagai bahan perbaikan dan mengantisipasi supaya tidak berulang terjadi di masa yang akan datang;

4. Membentuk tim yang dapat secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya untuk menangani dan menyelesaikan laporan/pengaduan maupun konsultasi masyarakat.

Sampai dengan hari ini (24/06/2021) pukul 15.45 WIB, sistem PPDB online dapat diakses namun masih belum dapat dimanfaatkan oleh pendaftar, maka Ombudsman Banten mendorong agar Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang masa pendaftaran online dan memastikan sistem berjalan dengan baik.

Jika masih belum dapat memastikan sistem berjalan dengan baik, sebaiknya mengambil kebijakan lain dengan payung hukum yang jelas untuk memastikan hak masyarakat tidak dirugikan.

Memperpanjang Jadwal Pendaftaran

Menanggapi keluhan masyarakat dan temuan Ombudsman Banten, Gubernur Banten menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Banten memperpanjang waktu pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMAN tahun 2021 hingga tanggal 28 Juni 2021.

“Diperpanjang sampai tanggal 28 Juni,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, Kamis (24/6/2021).

Perubahan sistem pendaftaran PPDB SMA juga kita ganti menjadi manual atau offline dan nanti akan akan dipantau oleh Inspektorat sehingga tidak ada oknum yang bermain atau praktik titip menitip siswa.”tambah Wahidin.

Sementara itu, Kepala Bidang SMA Dindikbud Provinsi Banten, Lukman mengatakan penambahan waktu pendaftaran PPDB yakni untuk memberikan kesempatan calon siswa yang belum mendaftar.

“Kita melihat dari pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan agar masyarakat terlayani,namun sistem pendaftaran akan tetap dilakukan secara online dengan memanfaatkan website sekolah masing- masing.”ucap Lukman

Berikut jadwal lengkap terbaru PPDB SMA di Banten:

Pendaftaran
a. Jalur Zonasi 21-28 Juni
b. Jalur Afirmasi 1-5 Juli
c. Jalur Perpindahan orangtua 1-5 Juli
d. Jalur Prestasi 1-5 Juli

Pengumuman
a. Jalur Zonasi 30 Juni
b. Jalur Afirmasi 7 Juli
c. Jalur Perpindahan orangtua 7 Juli
d. Jalur Prestas 7 Juli

Daftar ulang
a. Dilakukan selama dua hari, pada tanggal 8-9 Juli 2021.

Laporan : Victor Manuel

Sharing is Caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *