Akibat Sistem Zonasi dan “Overload”, Sekolah Swasta Terancam Tutup

persepsi.co.id – Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Seperti pisau bermata dua, penerapan sistem zonasi juga memiliki dampak negatif. Hal ini dapat mengancam peserta didik dan bahkan sekolah itu sendiri.

Misal, mungkin tidak tersedianya fasilitas sekolah yang masuk dalam zonasi, sementara sekolah yang dengan fasilitas yang bagus berada dalam jangkauan di luar wilayah pemerintahan tempat mereka tinggal, sehingga mereka terancam tak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan ancaman untuk sekolah adalah terpaksa tutup karna kurangnya peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut.

Zonasi Buat Sekolah Swasta Sepi Peminat

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP negeri di Kota Serang, beberapa waktu lalu yang menggunakan sistem zonasi telah menjadikan sekolah swasta kalah bersaing sehingga sepi peminat.

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Kota Serang Atang, mengatakan PPDB dengan sistem zonasi tidak menguntungkan sekolah swasta, dengan model penerimaan tersebut sekolah swasta kesulitan mendapatkan siswa baru.

“Sejak sistem zonasi diterapkan atau tepatnya 2 tahun lalu siswa baru di sekolah kami terus berkurang. Hingga tahun ini jumlah siswa hanya 15 orang yakni kelas 8 berjumlah 4 siswa dan kelas 9 berjumlah 11 siswa sedangkan untuk peserta didik baru yang daftar baru 1 orang,” ujarnya Atang (14/07/2021).

Menurutnya, sistem zonasi membuat sekolah swasta sepi peminat, dan pendaftaran PPDB melalui online pada 2021 membuat semua siswa memilih Sekolah Negeri.

“Faktor utama sepi peminat, dikarenakan sekolah negeri yang overload atau tidak sesuai dengan aturan syarat Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 dan Surat Edaran Walikota tentang PPDB tahun Pelajaran 2020/2021 yaitu jumlah peseta didik maksimal 32 Rombongan Belajar (Rombel) dan jumlah rombel maksimal 33 tiap satuan pendidikan atau sekolah,” Lanjut Atang.

Ia menuturkan, selain SMP PGRI 1 yang sepi peminat akibat dari sistem zonasi tersebut terdapat SMP swasta lain yang tahun ini terancam tutup, Sebagai contoh SMP Nurul Ma’arif, SMP 17-1 dan SMP 17-2. Sebenarnya sekolah swasta memiliki segment pasar yang berbeda-beda, dan prestasi di segala bidang kejuaraan,” tuturnya.

Saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang lama, sekolah swasta siswanya terpenuhi, tetapi setelah adanya Permendikbud baru, siswanya semakin berkurang.

“Sekolah swasta sudah menyesuaikan dengan Permendikbud yang lama. Kini aturan diubah membuat sekolah swasta semakin tercekik,” ujarnya

Untuk mengantisipasi kekurangan siswa baru, sekolah terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Salah satunya dengan menyasar ke para siswa yang berada di luar zonasi yang berkaitan dengan program-program unggulan yang dimiliki sekolah.

“Ini jadi tantangan bagi sekolah swasta karena dengan zonasi banyak calon siswa yang memilih sekolah negeri. Asal jarak sekolah dekat dengan rumah, maka peluang siswa diterima akan semakin besar tanpa memperhatikan nilai yang diperoleh,” katanya.

Selaras dengan Kemendikbudristek. Sekretaris Dindik Kota Serang Sarnata mengatakan, pelaksanaan PPDB ini prinsipnya adalah untuk pemerataan peserta didik baru baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Namun ia mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan Sarnata meminta sekolah swasta pun untuk melakukan evaluasi kualitas pelayanan pendidikan agar dapat tetap bersaing di era sekarang.

“Masyarakat kita sudah melek informasi dan teknologi sehingga bisa memilih dan memilah. Ketika swasta standar kualitas sama bahkan dibawah negeri ini yang menjadi tantangan bagi SMP swasta,” katanya.

Sesuai data yg dimiliki bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, bahwa jumlah peserta didik kelas 7 pada tahun ajaran 2021 ada sekitar 7.000 siswa, sedangkan lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat pada tahun ajaran tersebut mencapai 13.500 siswa.

“Kemungkinan besar sisanya sekolah di Pondok Pesantren (Ponpes). Ini tantangan, artinya kami sama-sama tetap mendukung sekolah swasta meningkatkan pengelolaan,” Ucap Sarnata.

Overload Peserta Didik Ancam Sekolah Swasta

Dampak dari kelebihan kapasitas (overload) dari sekolah negeri di Kota Serang dalam menerima siswa baru, mengancam sekolah swasta yang ada di Kota Serang.

Sebelumnya, Walikota Serang, Syafrudin telah mengimbau ke Kepala Sekolah Negeri agar menerima siswa sesuai kuota. Kalau lebih dari kuota, ini sama saja mematikan sekolah swasta.

“Kalau siswa diterima di sekolah negeri semua, sekolah swasta nanti mati. Makanya saya menegaskan ke kepala sekolah penuhi kuota tapi jika melebihi kuota jangan diterima,” ucapnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang Deni Gumelar Nasihin mengatakan overload di sekolah negeri karena, banyak sekali broker-broker yang menitip calon peseta didik.

“Jadi kuota peserta didik sudah penuh (sekolah negeri), tapi mereka masih menjejel-jejelkan,” katanya (15/07/2021).

Dikatakan Deni, untuk sekolah swasta yang ada di Kota Serang setiap tahunnya menerima tidak lebih dari 32 siswa.

“Kalau Swasta, satu rombel tidak lebih 32 siswa, bahkan sekarang miris sekali kurang dari 20 bahkan ada hanya 5. Jadi kontras lah antara negeri dan swasta,” ujarnya.

Dituturkan Deni, akibat overload dari sekolah negeri membuat 30 sekolah swasta yang ada di Kota Serang terancam tutup atau gulung tikar.

“Sekolah swasta juga harus hidup, karena ada 30 sekolah swasta yang terancam marger atau di tutup jika negerinya terus overload,” katanya.

untuk sekarang saja ada 23 sekolah negeri yang sudah mengalami overload dan mengancam keberadaan dari sekolah swasta.

“Ini harus segera di hentikan supaya swasta di kota Serang sebagai etalase pendidikan juga terus hidup dan ikut mencerdaskan masyarakat Kota Serang,” katanya.

Kasus overloadnya sekolah negeri ini, dikatakan Deni sudah berlangsung sejak lama dan baru tahun ini pihaknya bersuara.

Dikatakan Deni pihaknya sengaja menyuarakan ini, karena ada 30 sekolah yang terancam gulung tikar jika tidak disuarakan.

untuk tahun kemarin saja, ada sebanyak lima sekolah swasta yang sudah tutup atau gulung tikar.

“Betul ada lima sekolah yang gulung tikar. Jadi kalau ini tidak dihentikan 30 sekolah itu yakin merger,” katanya.

Sekolah yang gulung tikar itu diantaranya, SMP Nurul Ma’arif, SMP Yasmu, SMP YP 17-1, SMP 17-2 dan SMP PGRI Curug.

Selain itu, dampak lainnya dikatakan Deni, akan terciptanya pengangguran intelektual di Kota Serang, karena guru itu kan termasuk intelektual.
“Jika ini dibiarkan maka akan ada pengangguran baru di Kota Serang,” ujarnya.

Dirinya berharap, kepada Komisi II Kota Serang yang sudah memfasilitasi untuk mengawal permendikbud nomor 22 tahun 2016.

“Intinya tidak boleh melebihi 32 siswa per rombel jadi kalau ada yang melebihi sanksi hukumnya sudah jelas yakni pidana,” ujarnya.

“Kalau ini tidak ditegakkan kita akan sampaikan ke pusat dan kita akan Kementerian dan juga Ombudsman sampai sekolah di Kota Serang ini berkeadilan untuk swasta,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto menyatakan dukungan pelaksanaan PPDB di Kota Serang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016.

“ PPBD itu dilaksanakan berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang batas maksimal peserta didik per rombel sebanyak 32 siswa. Dan jika terjadi pelanggaran atas Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang batas maksimal rombel di sekolah kita akan berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku kepada sekolah yang bersangkutan.” Ucap Pujiyanto.

Untuk diketahui Jumlah sekolah swasta di kota Serang ada 51 sekolah, sementara sekolah negeri 27, dan yang terancam gulung tikar ada 30 sekolah swasta. (*)

Sharing is Caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *