Meruncing, Perselisihan Alokasi Dana Bosda dan Bosnas di Banten

persepsi.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten mengalokasikan anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun anggaran 2020 ke sektor biaya langsung honorarium tenaga sekolah dan pengajar.

Sedangkan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menginginkan anggaran Bosda digunakan untuk membantu biaya penunjang internet siswa yang selama pandemi Covid-19 ini membebani orangtua siswa.

“Masalah pulsa untuk kebutuhan daring ini jangan sampai menjadi beban terus menerus bagi orangtua siswa. Oleh karena itu kita akan bantu dengan mekanisme subsidi dari Bosda Provinsi,” kata WH beberapa waktu lalu.

Namun, rencana WH itu terbentur kebijakan Plt Kadis (Pelaksana Tugas Kepala Dinas) Dindikbud Banten, M Yusuf yang terlebih dahulu sudah membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bosda 2020 yang pengalokasiannya telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

Dalam DPA Bosda 2020, tertuang pengalokasian anggaran Bosda Provinsi Banten untuk honorarium Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan dan Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis. Padahal, secara aturan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Bosda nomor 23 Tahun 2017, tertuang jelas penggunaan Bosda salah satunya diperuntukan operasional sekolah, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan mengurangi angka putus sekolah.

Muhammad Yusuf, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi mengatakan, Bosda untuk sekolah negeri ini berdasarkan instruksi dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Al Muktabar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten, yang diarahkan untuk honorarium guru.

“Kalau untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) 50 persennya bisa digunakan untuk operasional dan honor guru. Tetapi kita mengarahkan Bosnas itu seluruhnya untuk operasional, boleh juga untuk menunjang pembelajaran daring karena Kemendikbud juga memberikan kebebasan untuk penggunaannya,” jelasnya.

Muhammad Yusuf mengaku, dirinya diminta secara resmi oleh Al Muktabar untuk menghitung pengalokasian anggaran Bosda berdasarkan jumlah guru, dengan alasan Bosda merupakan kewenangan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam penggunaannya, tidak seperti Bosnas.

“Acuan kerja kita sudah tertuang dalam DPA. Di sana jelas peruntukannya,” katanya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar

Al Muktabar mengklaim penghitungan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis.

Menurutnya, dalam Pergub tersebut tertulis penghitungan penyaluran dana Bosda berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar, dengan besaran dana yang diterima masing-masing Rp5,5 juta per siswa.

“Basis perhitungannya tetap jumlah siswa. Adapun terkait sasaran penerimanya, itu bisa disesuaikan dengan 14 item pilihan yang tertuang dalam Pergub tersebut,” katanya, Rabu (21/07/2021).

Skema bantuan dalam menunjang pendidikan gratis di Banten sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat, diantaranya lewat komponen pembiayaan Bosda dan Bosnas. Kedua skema bantuan itu peruntukannya paralel, saling mengisi.

“Tidak ada pertentangan antara itu, antara skema Bosda dengan Bosnas, termasuk untuk pembiayaan internet itu sudah sesuai Permendikbud. Bosnas membuka ruang untuk itu,” ujarnya.

*Bosda Berbeda dari Tahun Sebelumnya*

Mulyadi, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cikande, saat dihubungi melalui sambungan telepon mengkonfirmasi jika bantuan Bosda dari Provinsi tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, penggunaan dana Bosda diperuntukan honorarium tenaga pendidik dan pendidikan.

“Kalau tahun lalu kita masih bisa melakukan rehabilitasi ruangan, toilet dan pengecoran lapangan basket, dan lain-lain. Tapi tahun ini dana Bosda hanya untuk tenaga honorer, jadi untuk kegiatan operasional kita hanya mengandalkan dana Bosnas saja,” jelasnya.

Mulyadi menerangkan besaran dana Bosda yang diterimanya menurun sekitar Rp. 700 juta dibanding tahun lalu yang diterimanya sekitar Rp 3 miliar lebih. Sedangkan untuk bantuan dari Bosnas Rp1,773 miliar. Dengan perhitungan Rp 1,5 juta per siswa dari total siswa sebanyak 1.182.

“Penurunan itu ada, cuma di sekolah saya tidak terlalu drastis. Dari Bosnas juga sudah kami lakukan subsidi pulsa internet bagi siswa tidak mampu,” tambahnya.

Selaras dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Cikande, Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Serang, Rahmat memgaku, untuk tahun ini alokasi anggaran yang diterima dari Bosda tidak lagi menghitung jumlah siswa seperti tahun sebelumnya.

Pembiayaan Bosda, kata dia, lebih kepada untuk honorarium tenaga pendidik dan pendidikan. “Dananya juga langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan, tidak melalui rekening sekolah,” katanya.

Untuk menunjang pulsa internet siswa, lanjutnya, pihak sekolah hanya bisa mengalokasikan dari Bosnas sebesar Rp25 ribu per siswa. “Kalau dari Bosda tidak bisa sama sekali,” akunya.

*Tak Sesuai Hasil Pembahasan*

Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengungkapkan, peruntukan Bosda menjadi salah satu hal yang dipersoalkan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu yang lalu.

Pada saat pembahasan anggaran tahun 2020, hitungan Bosda setiap sekolah diberikan per siswa. Skema anggaran itu tidak mengalami perubahan sampai DPRD mengetuk palu pengesahan APBD 2020.

“Tapi kok tiba-tiba dalam pelaksanaannya Bosda itu penghitungannya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non ASN (Aparatur Sipil Negara), tidak sesuai dengan hasil pembahasan pada saat penganggaran,” ujar Yeremia.

Hal ini, pernah ia ditanyakan dasar hukum pelaksanaannya dan Dindikbud Banten mengaku dasar hukumnya adalah Permendikbud yang baru, dan itu bisa menjadi acuan.

“Kalau untuk Permendikbud itu kan mengatur Bosnas, saya juga tahu itu. Bahkan Bosnas bisa dipakai untuk pembelian pulsa siswa dan sudah ada aturannya. Tetapi ini kan Bosda, yang dasar hukumnya harus mengacu kepada Pergub,” ungkap Yeremia.

Yeremia mengaku bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dindikbud Banten, dengan salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait penggunaan dana Bosda ini.

“Kalau hitungannya guru honorer, pasti ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Ada anggaran yang tidak terserap. Kita akan tanyakan itu,” pungkasnya.

Tanggapan lain datang dari Ketua Maha Bidik Indonesia (MBI) Ojat Sudrajat, dalam rilisnya menyatakan, Penyaluran Dana Bosda 2020 di Provinsi Banten tidak sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2018.

Karena penyalurannya, berdasarkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang didasarkan pada jam belajar dan gaji guru honorer. Padahal dalam Pergub tersebut jelas tertulis peruntukan Bosda dihitung berdasarkan jumlah siswa.

“Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga menjadi Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), Bosda 2020 sudah melenceng dari Pergub 31,” kata Ojat Sudrajat, Kamis (22/07/2021).

Ia menilai kebijakan yang diambil oleh pemprov sangat ironi. Masalahnya Bosda 2020 hanya mengakomodir 2 item dari 14 item yakni gaji guru dan staf Tata Usaha (TU) honorer dengan dalih pemerataan.

Padahal dalam Pergub itu, tepatnya di pasal 14 poin (e) perhitungan dana Bosda dasarnya adalah jumlah siswa sama seperti Bosnas.

“Para pejabat seolah-olah menutup mata terkait persoalan Bosda 2020 ini. Saya juga semakin heran dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur yang menyatakan Bosda bisa digunakan untuk pembelian pulsa dalam rangka pembelajaran daring. Lalu pernyataan Sekda yang menyatakan Bosda dihitung per-siswa. Dan saya menduga statemen itu masuk dalam kategori pembohongan publik,” tambahnya.

Bahkan kata Ojat, pihaknya juga telah melayangkan gugatan terkait permasalahan Bosda ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Bahkan dalam persidangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten berupaya untuk menang. Yang perlu digaris bawahi, saya menggugat bukan tujuan menang atau kalah, tapi mengingatkan agar penggunaan Bosda sesuai dengan aturan yaitu Pergub 31 Tahun 2018. Apalagi ini menyangkut program prioritas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,” terangnya.

Untuk diketahui, dalam Pergub 31 tahun 2018 pasal 10 tentang peruntukan pendidikan gratis, ada 14 item pengalokasian Bosda, yakni seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru, pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan, kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

Lalu untuk kegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru.

Bisa juga untuk pembelian bahan-bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol,kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan,minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor, serta biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset.

Perselisihan alokasi Bosda dan Bosnas di Banten yang kian meruncing ini perlu diselesaikan bersama supaya tidak melanggar aturan, dan melenyapkan keraguan bagi para penerimanya.(Laporan : Victor Manuel)

Sharing is Caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *