Kategori
EKONOMI

BPJS Ketenagakerjaan Resmi Rilis Laporan Kinerja Tahun 2023, Berikut Prestasinya!

JAKARTA, (Persepsi.co.id) – BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)  Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali sukses mengantongi opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujar Zuhri.

“Kami, Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,”ungkap Anggoro.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, di mana sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022 .

Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta.

Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.

Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.

Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai “highly commended Top Investment House” dan “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023” dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.

Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.

“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas menuju Indonesia Emas 2045” ujar Anggoro.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.

Di akhir keterangannya, Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).

“Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud,” pungkas Anggoro.

Di tempat yang berbeda Dewi Mulya Sari selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pulo Gebang menambahkan pihaknya turut berbahagia Resmi Rilis Laporan Kinerja Tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan ke depan pihak-nya akan terus memaksimalkan mencatatkan pertumbuhan kepesertaan untuk mensukseskan Terciptanya Universal Coverage, tutup Dewi.

Kategori
EKONOMI

BPJS Ketenagakerjaan Resmi Rilis Laporan Kinerja Tahun 2023, Ini Dia Prestasinya

Jakarta, (Persepsi.co.i) – BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)  Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali sukses mengantongi opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujar Zuhri.

“Kami, Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,”ungkap Anggoro.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, di mana sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022 .

Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta.

Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.

Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.

Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai “highly commended Top Investment House” dan “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023” dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.

Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.

“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang *Kerja Keras Bebas Cemas* menuju *Indonesia Emas 2045*” ujar Anggoro.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.

Di akhir keterangannya, Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).

“Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar *Perlindungan Pekerja Sejahtera* dan *Universal Coverage Jamsostek* dapat segera terwujud,” pungkas Anggoro.

Muhyidin selaku Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel menambahkan pencapaian ini adalah bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi dan mengelola dana milik Peserta.

“Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi dan mengelola dana milik peserta”, Ungkap Muhyidin

Kategori
Artikel EKONOMI

Sudah Jauh Lebih Baik, Bank Banten Siap Berikan Pelayanan Maksimal

Serang  – (9/7/24) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten saat ini kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya Pembenahan itu merupakan komitmen Bank Banten yang terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat Banten.

 

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengatakan “likuiditas Bank Banten saat ini sama dengan bank umum besar lainnya. Termasuk juga produk dan layanan Bank Banten yang sudah cukup memadai dan mudah diakses oleh semua unsur lapisan masayarakat tidak hanya itu produk dan layanan kami semuanya sudah terkakses ke digital sehingga bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat“ Ungkapnya.

 

Layanan perbankan berbasis digital ini dapat melayani nasabah retail, korporasi, serta memudahkan berbagai pembayaran iuran masyarakat seperti, M-Banking Jawara, SAMSAT, PBB, Perumdam, QRIS, serta puluhan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota Untuk menunjang kebutuhan Kabupaten dan Kota, kami juga akan memenuhi kebutuhan masing-masing Pemda,” tambahnya.

 

Sebagai BUMD, Bank Banten mempunyai tanggungjawab untuk berperan aktif mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya hal itu akan lebih mudah dengan dukungan pengelolaan keuangan seluruh Pemda di Bank Banten.

 

“Saat ini, Bank Banten sudah mejalin kerjasama dengan Pemkab Lebak, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Lebak atas kepercayaan ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak melalui penatausahaan keuangan di Bank Banten,” jelasnya.

 

Dengan rencana terjalinnya kerjasama antara Bank Banten dengan seluruh Pemda di Provinsi Banten yang saat ini terus dikomunikasikan dengan baik untuk itu sinergitas Bank Banten di seluruh Pemda ini merupakan bagian dalam rangka menindahlanjuti arahan dari Kemendagri termasuk juga menjalankan amanat Perda nomor 5 tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

 

Bank Banten terus membangun kepercayaan publik dengan meningkatkan kinerja usaha melalui pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan serta secara pro aktif selalu menjadi solusi atas seluruh kebutuhan perbankan masyarakat serta komitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik, yang selalu berorientasi kepada keperluan dan kepuasan nasabah dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, selaras dengan tagline Bank Banten, Mitra Terpercaya, Sejahtera Bersama“.

Kategori
EKONOMI

Ahli Waris Alm Juju, Terima Santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper Rp. 42 Juta 

TANGERANG, (Persepsi.co.id) – BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper bersama dengan Teja Kusuma yang merupakan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Batuceper serahkan Santunan Kematian Rp42 Juta Kepada Ahli Waris Pedagang Warung Kelontong di Kecamatan Batuceper.

Penerima santunan tersebut adalah Toni Adirohim yang merupakan ahli waris dari seorang pedagang warung kelontong Almh Juju.

Penyerahan santunan ini dilakukan secara simbolis oleh Pps. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper, Suharnam, Account Representative Khusus BPJAMSOSTEK Muhammad Yoga Adhi WIcaksono dan didampingi Tokoh Masyarakat Kecamatan Batuceper Teja Kusuma kepada ahli waris, yaitu anak almarhum dengan besaran santunan sebesar Rp42.000.000.

Penyerahan ini dilakukan secara langsung kepada ahli waris di Batuceper Tangerang, Suharnam menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya almarhumah Juju. Ia berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi kepergian Almarhumah.

“Pertama tama, kami sampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga santunan ini dapat menjadi manfaat bagi kelangsungan hidup keluarga. Untuk diketahui, santunan kematian (JKM) ini diserahkan karena almarhumah Juju selama bekerja sebagai pedagang, beliau sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan” ungkapnya.

Suharnam juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak program jaminan yang diberikan kepada pekerja penerima upah (Formal) maupun pekerja mandiri (informal). Jaminan Kematian (JKM) adalah salah satu program jaminan yang diberikan.

Ia berharap dengan adanya penyerahan santunan ini dapat menjadi kanal informasi bagi warga lingkungan sekitar khususnya para pekerja, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kehidupan kita sebagai pekerja.

“Perlindungan diberikan dari berangkat kerja hingga sampai kembali ke rumah. Sehingga dengan begitu, masyarakat pekerja tidak perlu merasa cemas saat menghadapi risiko risiko yang mungkin terjadi pada saat bekerja, karena telah terlindungi oleh Program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Teja Kusuma turut menambahkan khususnya bahwa ia bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan terus berkolaborasi dan berupaya agar maysarakat di wilayahnya khususnya Kecamatan dapat terlindungi secara menyeluruh ke Program BPJS Ketenagakerjaan agar ketika terjadi risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap para pekerja.

“Kami tentunya bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wolayah Kecamatan Batuceper, agar semua pekerja khususnya di lingkungan kami bisa terlindungi dari risiko kerja’’ pungkas nya

Lanjut disampaikan Suharnam, penyerahan santunan jaminan kematian ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen dan keseriusan Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat di berbagai sektor, baik pekerja formal maupun pekerja informal seperti khususnya para pedagang.

Acara penyerahan santunan Kematian ini diharapkan dapat memberikan bantuan finansial kepada ahli waris Almarhumah Juju dalam menghadapi masa-masa sulit setelah kepergian beliau. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya dalam Perlindungan ketenagakerjaan.

Kategori
EKONOMI

Masyarakat Adat Baduy Terlindungi Program BPJamsostek

Baduy, (Persepsi.co.id) – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Serang melakukan Silaturahmi serta sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat adat Baduy luar yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.(03/07/2024)

Selain melakukan sosialisasi, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan aktivasi kepesertaan serta pemasangan stiker di rumah-rumah yang menjadi peserta dan melakukan kegiatan ekonomi.

Hadir dalam kegiatan ini ialah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Ahmad Fatoni, Kepala Kantor Cabang Lebak Dicky Hardiyanto, Fiterman Aris Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus Keagenan dan Dodi Rachman Saputra Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional.

Kedatangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang serang dalam kegiatan ini disambut langsung oleh masyarakat adat baduy serta ketua adat masyarakat baduy, Jaro Oom.

Saat ditemui, Ahmad Fatoni Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang mengatakan pemasangan stiker di rumah warga adat baduy adalah bentuk bahwa mereka sudah terlindungi dan merasa aman ketika melakukan kegiatan ekonomi (bekerja).

“Kegiatan kita kali ini disambut baik oleh ketua adat masyarakat Baduy, Jaro Oom. Guna memastikan masyarakat adat baduy yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan merasa aman ketika mereka bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi” Ujar Fatoni.

“Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adat baduy cukup beragam. Ada yang bekerja sebagai petani, ada juga yang melakukan kegiatan ekonomi di rumah seperti berdagang kain dan aksesoris khas Baduy serta menenun kain dan lainnya” tambah Fatoni.

Di tempat yang sama, Dicky Hardiyanto Kepala Kantor Cabang Lebak menuturkan bahwa hari ini BPJS Ketenagakerjaan Lebak didampingi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang dan Wilayah Banten berkesempatan menguraikan secara langsung bentuk perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/pelaku usaha di desa adat baduy luar.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat secara langsung menguraikan manfaat-manfaat jaminan sosial yang akan diterima oleh pekerja/pelaku usaha di desa adat baduy dan salah satunya kita bertemu dengan ibu Dalih yang telah menjadi peserta dan mendapatkan perlindungan dengan kegiatan usaha menenun kain.” ujar Dicky.

“Mudah-mudahan kegiatan usaha yang dilakukan lancar dan tidak lagi cemas akan resiko saat menjalankan usahanya, karena saat resiko itu timbul sudah jadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Dan harapannya BPJS Ketenagakerjaan dapat Melindungi seluruh pekerja baik sektor Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU).” tambah Dicky.

Sebagai Informasi, jumlah masyarakat adat baduy sebelumnya yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 100 peserta dan kegiatan kemarin menambakan peserta sebanyak 30 peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kategori
EKONOMI

SAH RKUD Kabupaten Lebak Pindah ke Bank Banten

Keterangan : Pj. Bupati Lebak, Iwan Kurniawan; Plh. Sekda Banten, Virgojanti; Plt. Direktur Utama Bank Banten, Rodi Judo Dahono; Kepala BPKAD, Rina Dewiyanti; Direktur Operasional Bank Banten, Bambang Widyatmoko; Direktur Kepatuhan Bank Banten, Eko Virgianto; sekda lebak, Budi Santoso; Kepala BKAD Lebak, Halson Nainggolan; Kepala BAPENDA Lebak, Dodi Irawan; dan Pejabat Eselon II Kabupaten Lebak.

 

Jakarta – PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pembayaran pajak dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Setelah penandatanganan PKS dilanjuti dengan forum sosialisasi dan diskusi mengenai produk dan layanan Bank Banten oleh Kepala Bapenda Lebak, Kepala BKAD Lebak, Direktur Operasional Bank Banten, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan Pimpinan Cabang Rangkasbitung, di Aula Multatuli, Sekretariat Daerah (Setda) pada Selasa, 02 Juli 2024.

 

Penandatanganan Kerja Sama (PKS) ini dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Bank Banten, Rodi Judo Dahono dengan Kepala BKAD Lebak, Halson Nainggolan dan Kepala BAPENDA Lebak, Dodi Irawan di damping oleh Pj. Bupati Lebak, Iwan Kurniawan; Sekda Lebak, Budi Santoso; Plh. Sekda Provinsi Banten, Virgojanti; Direktur Operasional Bank Banten, Bambang Widyatmoko dan turut dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti; Direktur Kepatuhan Bank Banten, Eko Virgianto; Pejabat Eselon II Kabupaten Lebak, Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Lebak.

 

Pj. Bupati Lebak, Iwan Kurniawan menyampaikan, “Penempatan RKUD di Bank Banten ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwasannya kepala daerah menempatkan pengelolaan keuangannya di Bank umum yang sehat, Hal itu kemudian juga diperkuat dengan arahan bapak Mendagri untuk menempatkan RKUD di Bank Banten. Artinya secara legalitas dan kesehatan, Bank Banten ini sudah sangat layak untuk mengelola RKUD, harapannya setelah PKS ini, jajarannya langsung berkoordinasi dengan Bank Banten untuk melakukan tahapan teknis lainnya dalam rangka mempercepat penempatan RKUD Termasuk juga melakukan koordinasi dengan tingkat kecamatan sampai desa”  Tegasnya.

 

Plh. Sekda Provinsi Banten sekaligus sebagai Komisaris Bank Banten, Virgojanti, “Berharap PKS ini bisa menjadi salah satu komitmen bersama dalam rangka peningkatan pergerakan perekonomian di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Lebak melalui Bank Banten, Untuk itu saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Lebak atas kepercayaan ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak melalui penatausahaan keuangan di Bank Banten,” jelasnya.

“Kedepan saya berharap penempatan RKUD ini bisa diikuti oleh Pemda lainnya di Provinsi Banten. Apalagi kita mempunyai tujuan bersama menjadikan Bank Banten sebagai regional champion dengan begitu maka, keberadaan Bank Banten akan memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakatnya di Provinsi Banten,“ tambahnya.

Plt. Direktur Utama Bank Banten Rodi Judo Dahono dalam sambutannya menyampaikan “setelah dilakukannya Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Kabupaten Lebak, kami segenap Direksi, Komisaris dan jajaran pegawai Bank Banten mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari berbagai pihak, ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi Bank Banten dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan semangat baru, inovasi, dan pelayanan yang lebih baik lagi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah bagi Kabupaten Lebak, kerjasama ini diharapkan tidak hanya akan membawa manfaat dalam hal efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai awal dari berbagai inisiatif dan program yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak, Seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Stabilitas Ekonomi Daerah, Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Daerah”.

Sekda Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan, “salah satu pertimbangan Pemkab Lebak penempatkan RKUD di Bank Banten adalah melihat dari penilaian kinerja yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan jika Bank Banten sudah dalam kondisi sehat. Selain itu, Bank Banten ini merupakan satu-satunya bank milik masyarakat Banten, kita harus bangga dan mendukung penuh kinerja operasional Bank yang kita miliki ini. Itulah semangat dan komitmen Pemkab Lebak untuk bisa ikut berkontribusi membesarkan Bank Banten yaitu salah satunya dengan menempatkan RKUD di Bank Banten”.

“Dengan menempatkan RKUD di Bank Banten, akan menambah kepercayaan atau trust masyarakat terhadap Bank Banten, apalagi didukung juga oleh seluruh Pemda di Provinsi Banten” lanjutnya.

“Oleh karena itu, kami harapkan Pemda lainnya bisa menyusul untuk kita Bersama-sama membesarkan bank kebanggaan masyarakat Banten ini” pungkasnya.

Bank Banten berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan profesional dan juga siap untuk bekerja sama dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati hatian bank serta mengutamakan Good Corporate Governance (GCG).

 

Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik, yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan, selaras dengan tagline “Bank Banten, Mitra Terpercaya, Sejahtera Bersama“.

Kategori
EKONOMI

Pajak Kosambi Gelar Tax Gathering Apresiasi Wajib Pajak

Kota Tangerang, (Persepsi.co.id) – KPP Pratama Kosambi menggelar acara Apresiasi Wajib Pajak dengan tema “Sinergi Membangun Negeri” yang dihadiri oleh 25 wajib pajak prominen, antara lain PT Wahana Utama Karya, PT Kukuh Mandiri Lestari, PT Bangun Kosambi Sukses, PT Smart Meter Indonesia, PT Cokro Sempurna Jaya, dan PT Bangun Laksana Persada.

Acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Kosambi serta telah menjadi teladan dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

“Sampai dengan tanggal 22 Juni Tahun 2024 ini jumlah wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Banten yang telah melaporkan SPT Tahunan mencapai 804.668 atau meningkat sebesar 2,33% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 dan penerimaan pajak Kanwil DJP Banten telah mencapai Rp32 Triliun atau sebesar 41,23% dari target yang diamanahkan,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Cucu Supriatna dalam sambutannya.

Selain itu, Cucu juga mengajak seluruh wajib pajak untuk mendukung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten sebagai institusi pemerintah yang bersih (good governance) menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) atau Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM).

Kepala KPP Pratama Kosambi Win Susilo Hari Endrias menyampaikan harapannya bahwa melalui acara ini, pihaknya dapat terus memberikan pelayanan prima kepada para Wajib Pajak dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

“Kami berharap para Wajib Pajak dapat terus berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kemandirian bangsa dapat terwujud ke depannya,” ujar Win.

Direktur PT Smart Meter Indonesia ST Andika Sutejo menyampaikan apresiasi dan testimoni positif atas layanan yang diberikan KPP Pratama Kosambi. “Kami merasa puas karena pengembalian lebih bayar diproses tepat waktu dan sesuai prosedur,” ujar Andika.

Begitu pula testimoni yang diberikan perwakilan dari PT Kukuh Mandiri Lestari bahwa KPP Pratama Kosambi bisa menjadi mitra yang baik dalam mengatasi kendala yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Bagi PT Bangun Laksana Persada, pelayanan yang berikan KPP Pratama Kosambi sangat baik dan memudahkan pihaknya ketika melakukan proses Validasi PHTB yang diselesaikan kurang dari jangka waktu yang ditentukan.

Layanan prima merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terus dipupuk oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan, dan begitu pula yang dilakukan oleh KPP Pratama Kosambi.

Kategori
EKONOMI

Revisi Undang-undang Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek

Jakarta, (Persepsi.co.id) -Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa). Diantara beberapa kebijakan yang diatur dalam beleid tersebut, salah satu poin penting yang ditetapkan pemerintah ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai bentuk respon cepat atas terbitnya aturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan diseminasi kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang digelar di Jakarta, Kamis (20/6).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam keterangannya mengatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan Nawacita Presiden RI Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, salah satunya dengan memperkuat desa-desa di Indonesia.

Peran desa yang sangat penting dalam menyokong pertumbuhan perekonomian nasional, membuat pemerintah mengambil langkah-langkah konkret tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pekerja, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Pihaknya juga menyoroti besarnya manfaat dari program jaminan sosial dan sekaligus mendorong seluruh pemerintah daerah yang hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh perangkat dan masyarakatnya, sesuai dengan amanah yang termaktub dalam undang-undang.

“Betul-betul saya sangat berharap untuk berbagi kesejahteraan bagi teman-teman yang ada di desa tadi. Perangkat desa maupun masyarakat,”ujarnya.

“Tentunya ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk terus berusaha menyejahterakan masyarakat nya melalui perlindungan dan jaminan sosial yang ada,”imbuhnya.

Dalam diskusi yang menjadi rangkaian kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo akan mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan instrumen operasional lainnya agar program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat segera direalisasikan.

“Salah satu spirit kita melakukan revisi ini adalah bagaimana perlindungan itu sampai ke desa,”tegasnya.

Sejalan dengan itu Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin turut mengapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di desa. Bahkan Zainudin menambahkan terdapat 2 Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan erat dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Inpres Nomor 2 Tahun 2021 serta Inpres 4 tahun 2022 terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena di Undang-Undang Desa yang baru ini secara detail menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini sangat penting karena merupakan mandat konstitusi dan program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional,”terang Zainudin.

Lebih jauh Zainudin menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan serta menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa melalui manfaat beasiswanya.

Menurut data, hingga saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor Non ASN di tingkat desa dan RT RW sejumlah 1,7 juta pekerja, dan 547 ribu pekerja rentan yang berada di desa. Sementara itu jika melihat struktur pekerja secara nasional, terdapat 61,47 juta pekerja informal yang bekerja di desa, sehingga masih sangat luas potensi pekerja yang harus dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menambahkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah fokus meningkatkan perlindungan jaminan sosial melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dalam perlindungan bagi pemerintahan desa. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian/Lembaga lainnya juga terus mendorong untuk perlindungan pekerja pada ekosistem pasar yang didalamnya terdapat pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.

Dari sisi manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 1,91 juta klaim untuk seluruh pekerja di desa, dengan total manfaat senilai Rp19,06 triliun.

Zainudin menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan pekerja yang sejahtera dan bebas cemas.

“Dalam rangka lahirnya Undang-Undang desa yang baru ini, mari kita sama-sama saling bersinergi menghadirkan program yang sangat baik ini di pelosok-pelosok desa. Karena salah satu fungsi jaminan sosial ialah untuk mengangkat harkat dan martabat pekerja dan keluarganya,”Pungkas Zainudin.

Sementara itu di lokasi yang berbeda, Suharnam Pps. Kepala BPJAMSOSTEK Tangerang Batuceper turut menyampaikan bahawa pihaknya pun sedang fokus meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor UMKM.

“Sejalan dengan kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementrian Dalam Negeri, kami di daerah juga menjalankan sinergitas bersama pemerintah daerah kota Tangerang dalam upaya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya bagi para pelaku UMKM di Kota Tangerang” ungkap Suharnam.

Ia pun menambahkan bahwa selain fokus di perluasan perlindungan pihaknya juga tetap fokus untuk menjaga kualitas layanan klaim.

“Selain dari pada itu, kami pun tetap berupaya memberikan layanan terbaik yang cepat, nyaman, dan pasti bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sedang melakukan layanan klaim Kacab Tangerang Batuceper” pungkasnya.

Kategori
EKONOMI

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKK dan JKM Kepada Agen SRC

TANGERANG, (Persepsi.co.id) – Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang bersama PT SRC Indonesia Sembilan menggelar Empowering UMKM pada Selasa, (25/06).

Kegiatan ini dihadiri oleh Romulus Sutanto selaku Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan, Wira selaku Asdep Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat dan Nining selaku penggiat UMKM.

Dalam kegiatan Empowering UMKM tersebut, juga dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada dua orang ahli waris peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari mitra SRC.

Diketahui bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan santunan JKK ialah Tatang Handarso sedangkan ahli waris Alm Nurhayati dan Asinah mendapatkan santunan JKM.

Adapun Tatang Hendarso mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja sebesar Rp.87.094.720. Sedangkan ahli waris dari Alm Nurhayati dan Asinah mendapatkan santunan JKM masing-masing sebesar Rp.42.000.000.

Penyerahan santunan tersebut diserahkan langsung oleh Romulus Sutanto selaku Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan dan Wira selaku Asdep Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang, Ibkar Saloma mengatakan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di Indonesia baik formal maupun informal.

“Saya mengucapkan turut berdukacita kepada keluarga Almarhum Nurhayati dan Asinah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan untuk Bapak Tatang Hendarso agar segera diberikan kesembuhan,” ucapnya.

“Dan kami hadiri disini untuk menyerahkan hak kedua Almarhum. Semoga dengan santunan ini bisa bermanfaat bagi keluarga yang tinggalkan,” harapnya.

Sementara itu, Wira selaku Asdep Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaaan menambahkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi seluruh pekerja formal maupun informal, termasuk pelaku UMKM.

“Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Wira.

“Untuk itu, saya mengajak agar seluruh pelaku UMKM untuk segera bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hal ini agar para pelaku UMKM dapat pppterlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Romulus Sutanto selaku Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan mengapresiasi program BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengaku bahwa program tersebut sangat bermanfaat.

“Program ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi mitra SRC. Dan kami mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan santunan kepada mitra SRC yang juga peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Kategori
EKONOMI

Punya Banyak Keuntungan, Ini Alasan Kenapa Harus Daftar Merek Kolektif

TANGSEL, (Persepsi.co.id) – Serupa tapi tak sama, merek dan merek kolektif sama-sama memberikan pelindungan terhadap objek Kekayaan Intelektual.

Merek sendiri adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Lalu, apa yang membedakan antara Merek dan Merek Kolektif?

Disampaikan Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Banten, Sofiyan Firdaus saat menjadi Narasumber dalam Diseminasi dan Penguatan Teknis Pendaftaran Merek Kolektif di Days Hotel and Suites, Kota Tangerang, Selasa (25/06), berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama.

“Jika Merek Individual dimohonkan dan dimiliki oleh seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau perusahaan/badan hukum, maka Merek Kolektif dapat dimiliki oleh suatu komunitas, koperasi, paguyuban, perkumpulan, asosiasi, dan lainnya, sehingga dalam permohonan pendaftaran mereknya perlu melampirkan perjanjian penggunaan merek kolektif”, papar Sofiyan.

“Tujuannya, untuk membedakan barang/jasa anggota dari barang/jasa pihak lainnya yang bukan anggota, baik mengenai: ciri, kualitas/mutu dan asal daerah sekaligus sebagai sarana untuk menginformasikan keanggotaan perkumpulan dimaksud (identitas anggota)”, sambungnya.

Dalam pendaftarannya, Sofiyan bilang, Merek Kolektif memiliki ketentuan yang salah satunya adalah dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif dan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif.

Pengaturannya sendiri, paling sedikit harus memuat antara lain sifat, ciri umum, atau mutu produk yang akan diproduksi; pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan sanksi atas ketentuan pelanggaran penggunaan merek kolektif.

Kenapa harus Merek Kolektif?

Sofiyan menjawab, ditujukan bagi kelompok usaha, koperasi, paguyuban, sentra usaha dan komunitas, Merek Kolektif memiliki banyak keuntungan salah satunya, mampu menekan biaya pendaftaran karena ditanggung renteng oleh para anggota.

“Pemasaran dan Pengawasan produk juga bisa dilakukan secara bersama-sama dan kepemilikannya bersifat dinamis (jumlahnya bertambah) tanpa melalui Lisensi (Lisensi berbayar PNBP 1 Juta)”, pungkasnya.