Kategori
OPINI

Inspirasi Bisnis: Milad Gaido Travel Ke 21 Tahun

 

Oleh : Muhammad Ghazi Brand Ambasador Gaido Travel 

 

(persepsi.co.id) – Gaido Travel di dirikan oleh Muhammad Hasan pada tanggal 18 Februari 2003 dan hari ini bertepatan 18 Februari 2024. Untuk itu, saya mengucapkan selamat milad Gaido Travel ke 21 tahun. Semoga terus menginspirasi mengabdi untuk negeri berkhidmat untuk umat.

 

Menurut saya, perjalanan bisnis 21 tahun tidaklah mudah banyak ujian dan tantangan yang harus di lewati mulai bagaimana melengkapi perizinan perusahaan agar tidak melanggar aturan pemerintah.

 

Saat ini, Gaido Travel tercatat memiliki izin biro perjalanan pariwisata, izin umrah, izin haji dan izin Franchise. Dimana membuat produk unggulan dari Gaido Travel ini bisa menjawab kebutuhan pelanggan sehingga paket haji umrah dan halal travel yang di tawarkan kepada masyarakat bisa menjawab kebutuhan calon jamaah baik dari sisi perjalanan ibadah dan harga.

 

Selain itu, yang lebih penting Gaido Travel memiliki SDM yang unggul. Karena saat merekrut karyawan, ia telah memberikan pelatihan kepada semua karyawan. Dimana seluruh karyawan mengetahui visi dan misi perusahaan serta tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Sehingga menjadikan karyawan profesional, tertib administrasi laporan pajak dan laporan keuangan.

 

Apalagi, management juga mampu membaca tren adaptif dan inovatif dengan melihat pasar kekinian dan yang akan datang sehingga perusahaan bisa terus berkembang bukan hanya bertahan tapi menjadi pemenang dalam usaha di bidangnya. Mengembangkan perusahaan dengan memperbanyak cabang dan tim pemasaran karena kunci sukses bisnis itu adalah marketing.

 

Proses berikutnya, ketika perusahaan sudah berjalan dengan baik dan benar serta tim yang solid. Diharapkan mampu bekerja secara profesional dan juga meningkatkannya kepercayaan dari masyarakat. Sehingga akan dapat keuntungan, maka tahapan berikutnya adalah meningkatkan perusahaan naik kelas dari perusahaan kecil menjadi menengah dan berikutnya menjadi perusahaan besar.

 

Momentum milad ke 21 tahun sudah di rancang dan ditetapkan dengan tema Gaido Connected yaitu Gaido Travel terkoneksi dengan semua platform sosial media, terkoneksi dengan ekosistem haji umrah dan ekonomi syariah di Gaido Group. Serta terkoneksi dengan ekosistem haji umrah dan ekonomi syariah di Indonesia, Terkoneksi ekosistem haji umrah dan ekonomi syariah di dunia.

 

Pada hari Sabtu 17 February 2024 kemarin, Gaido Travel telah memberangkatkan umrah milad tahap 1 yang di pimpin oleh KH Deden Gozal Cabang Kabupaten Bandung, yang mana kami melakukan kerja sama dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor.

 

Hari Minggu 18 Februari 2024 ini, Cabang Kudus Jateng, Cabang Balikpapan dan cabang lainnya juga berangkat ke airport Jakarta untuk bersama-sama berangkat umrah pada hari Senin 19 February 2024 nanti yang di pimpin langsung oleh Founder Gaido Travel, Muhammad Hasan Gaido.

 

Adapun kegiatan milad Gaido Travel ke 21 tahun ini akan dilakukan doa bersama di masjid Rasulullah di Madinah dan Masjidil Haram’ Makkah waktu melaksanakan tawaf umrah. Semoga semua hajatnya Allah kabulkan.

 

Perusahaan bisa bertahan dan menjadi pemenang apabila;

 

1. Memiliki strong leadership yang memiliki visi dan misi yang mampu di capaiannya.

 

2. Memiliki strong management yang mampu membuat perencanaan dan melakukannya dengan setrategi yang jitu dengan team yang solid.

 

3. Memiliki produk unggulan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau pelanggan.

 

4. Memiliki konsep berkelanjutan adaptif dan inovatif serta mampu menjawab era jaman now dan yang akan datang.

 

Untuk itu, saya memberikan gambaran singkat bahwa Gaido Travel perusahaan dengan izin yang lengkap pengalaman 21 tahun produk unggulannya haji dan umrah dengan jaminan dari Allah SWT. Dari Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda: “Ikutkanlah umroh atau haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak.

 

Gaido Travel melalui program Gaido connected kami akan proses untuk menjadi perusahaan terbuka sehingga para alumni, calon jamaah serta bapak ibu sudah bisa menjadi pemilik saham di Gaido travel. Miliki sahamnya, ikut program haji umrahnya dapatkan keuntungan dan keberkahannya barang siapa yang membantu tamuKu kata Allah jemaah haji umrah maka kita mendapatkan pahala yang sama.

 

Gaido Travel menjawab peluang bisnis haji dan umrah di era digital. www.gaidotravel.com

Kategori
Artikel OPINI

Reformasi Perpajakan untuk Kemudahan Wajib Pajak


Oleh: Mawan Triantana, pegawai KPP Pratama Cilegon

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, begitulah bunyi UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Harapan dari para pendiri bangsa untuk Indonesia yang merdeka dan mandiri. Tahun 2001, dalam amandemen ketiga UUD 1945 pasal tersebut dirubah menjadi berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada dasarnya merupakan suara rakyat juga berharap pajak menjadi sumber keuangan negara.

Tidak dapat dipungkiri, penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara dari tahun ke tahun semakin besar. Pajak untuk membangun Negeri tidak hanya kewajiban satu pihak atau kelompok saja, namun tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak merupakan mitra untuk tercapainya penerimaan pajak yang direncanakan.

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, perubahan sosial budaya ataupun kejadian alam menuntut perubahan bagi yang mau bertahandan berkembang. Begitu pula DJP selalu mereformasi diri mulai dari organisasi, pegawai, regulasi, proses bisnis maupun teknologi informasi dan basis data. Tahun 2023, DJP masuk dalam masa reformasi jilid III yang salah satu agenda pentingnya adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang fokusnya mendesain ulang proses bisnis, pembaruan teknologi informasi, dan perbaikan basis data DJP.

Proyek PSIAP diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang sederhana, pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel berbasis teknologi informasi. Terjadi simplifikasi proses mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan maupun pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan lainnya. Sehingga dapat mempermudah DJP untuk memberikan pelayanan dan pengawasan, sedangkan di sisi lain akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Pendaftaran
Kedepan pendaftaran menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless), melalui berbagai saluran (multi-channel) dan tervalidasi dengan sumber data (single source of truth). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pendaftaran menjadi lebih mudah dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Proses bisnis registrasi di masa depan akan memanfaatkan fitur-fitur teknologi terkini, yaitu penggunaan face recognition dan geotagging untuk meningkatkan validasi data. Face recognition akan memberikan kepastian bahwa pihak yang melakukan registrasi adalah benar-benar pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran

NIK sebagai NPWP akan memberikan manfaat kepada Wajib Pajak maupun DJP karena NIK merupakan nomor identitas resmi yang digunakan oleh banyak pihak sehingga diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan dan bagi DJP akan meningkatkan integrasi dan pertukaran data.

Akun Wajib Pajak
Melalui PSIAP, setiap Wajib Pajak akan disediakan akun Wajib Pajak (Taxpayer Profile). Melalui akun tersebut akan diketahui identitas Wajib Pajak, buku besar atas hak dan kewajiban perpajakan, riwayat pembayaran, riwayat pelaporan, riwayat permohonan dan informasi lainnya.

Akun Wajib Pajak mengakomodasi data Wajib Pajak yang dapat diakses melalui sistem layanan secara online. Wajib Pajak memiliki hak akses berbeda dengan petugas pajak dan pihak berwenang lain dalam hal jangkauan akses rincian informasi dalam akun. Ke depan, Wajib Pajak dapat memperoleh dokumen perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak atau menunggu dikirimkan melalui pos. Wajib Pajak dapat langsung mencetak dokumen-dokumen tersebut dari akun Wajib Pajak.

Pembayaran
Melalui proses bisnis pembayaran, wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak dan DJP melaksanakan administrasi pembayaran tersebut. Namun saat ini masih terdapat tantangan-tantangan baik bagi wajib pajak maupun fiskus terkait proses bisnis pembayaran. Wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran harus melakukan input manual pembuatan kode billing di aplikasi yang terpisah dengan aplikasi untuk melakukan pembayaran. Sehingga ada kesan terjadi proses yang panjang dan membuka berbagai aplikasi untuk dapat membayar pajak.

Input manual kode billing oleh juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemindahbukuan (Pbk) yang akhirnya menjadi beban administrasi yang cukup signifikan bagi DJP terkait proses bisnis pembayaran. Sistem inti yang baru secara otomatis akan menyediakan kode billing dalam daftar tagihan yang masih harus dibayar. Adanya daftar kode billing yang belum terbayar juga dapat menolong wajib pajak untuk menghindari tidak melakukan pembayaran yang tidak disengaja karena lupa atau sebab lain.

DJP akan menyediakan kanal pembayaran yang terintegrasi langsung dalam portal wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat langsung melakukan pembayaran melalui sistem bank persepsi yang telah bekerja sama dan terhubung dengan sistem DJP. Pembayaran akan dibuat menjadi lebih mudah dengan adanya super kode billing, satu kode billing untuk semua.

Pelaporan SPT
SPT adalah sarana utama bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP agar Wajib Pajak melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Di sisi lain, pengisian SPT dan lampirannya yang kompleks serta tidak terintegrasi antara proses penyiapan dengan penyampaian SPT menjadi tantangan bagi Wajib Pajak untuk memberikan data yang lengkap dan akurat.

Tantangan lain saat ini adalah kurangnya integrasi dengan pihak ketiga dan proses bisnis lain membuat DJP harus melakukan langkah tambahan untuk meyakini bahwa data dalam SPT telah valid. Data dalam lampiran SPT yang cukup banyak dan kurang terstruktur memerlukan proses yang panjang untuk menjadikan data tersebut siap untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Melalui sistem baru nanti, Wajib Pajak akan menerima notifikasi kewajiban pelaporan SPT melalui akun masing-masing sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan menghindari keterlambatan pelaporan. Pembuatan faktur pajak dan permintaan nomor faktur pajak tidak lagi menjadi dua proses bisnis yang terpisah tetapi e-faktur akan terintegrasi dengan pelaporan SPT di Portal Wajib Pajak.

Layanan dan Edukasi Perpajakan
Layanan Perpajakan adalah sarana administratif pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peran penting layanan perpajakan adalah menyediakan informasi, edukasi, dan layanan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dan non-Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan layanan diantaranya yaitu memberikan edukasi perpajakan, menyediakan informasi, penanganan aduan, saran, dan apresiasi serta menyediakan layanan administratif.

Kemudahan interaksi Wajib Pajak dan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi, serta penyediaan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak. Mayoritas proses bisnis layanan administratif masa depan akan berjalan secara online dan automasi serta terintegrasi dengan proses bisnis lainnya.

Dukungan Masyarakat
Reformasi perpajakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat wajib pajak. Langkah nyata yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah dengan melakukan validasi NIK menjadi NPWP dan melakukan perubahan data nomor telepon serta alamat email secara mandiri melalui laman djponline. NIK, nomor telepon dan alamat email akan dipergunakan dalam akun wajib pajak untuk bermitra dengan DJP.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Kategori
OPINI

PPN Tarif Final Harus Dikenal Oleh : Agus Puji Priyono Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Banten

persepsi.co.id|| Banyak kalangan masyarakat mengenal bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasca UU HPP berlaku tarif tunggal 11%. Hal tersebut sepenuhnya tidaklah tepat. UU HPP sejak 1 April 2022 mulai mengenalkan multitarif PPN dengan aturan PPN Besaran Tertentu atau populer disebut PPN Tarif Final. Kenapa dikenal dengan PPN Tarif Final? Hal ini disebabkan bagi pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa maupun menjalankan kegiatan usaha tertentu, PPN yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan ataupun dibebankan sebagai biaya. PPN Besaran Tertentu tarifnya diperoleh dengan cara mengalikan Tarif PPN umum yakni 11% dengan persentase tertentu sehingga terdapat 7 (tujuh) tarif PPN baru dari 0%; 0,11%, 0,22%, 0,55%; 1,1%; 1,65%, hingga 2,2%. Oleh sebab itu, PPN Masukannya dianggap telah dikreditkan untuk kemudahan, kesederhanaan, serta keadilan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 9 (sembilan) Peraturan Menteri Keuangan.

Jenis Jasa Tertentu
Menteri Keuangan pada tahun 2022 mengatur 5 jenis jasa yang PPN-nya terutang sebesar 1,1% dalam 1 (satu) aturan sekaligus . Pertama, jasa pengiriman paket sesuai ketentuan di bidang pos. Kedua, jasa travel berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, maupun akomodasi. Ketiga, jasa freight forwarding dengan tagihan yang terdapat freight charges moda angkutan. Keempat, jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucer, layanan transaksi distribusi voucer, dan consumer loyalty/reward program. Kelima, jasa perjalanan ke tempat lain di dalam paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan, kecuali tidak dapat dipisahkan maka terutang PPN sebesar 0,55% dari total tagihan.

Jenis Barang Tertentu
Berikutnya barang yang dikenakan PPN dengan tarif final sebesar 1,1% diatur dalam 2 (dua) ketentuan. Pertama, barang hasil pertanian untuk 4 komoditi yakni hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, serta hasil hutan dengan proses tertentu menghasilkan barang tertentu yang rinciannya diatur dalam Permenkeu Nomor 64/PMK.03/2022 seperti Tandan Buah Segar (TBS), ubi segar, bunga dan tanaman hias. Kedua, transaction fee atau mining pool atas kegiatan layanan verifikasi transaksi (mining) aset kripto.
Namun demikian terdapat PPN besaran tertentu selain 1,1% untuk jenis barang tertentu yaitu khusus aset kripto. Pertama, transaksi perdagangan aset kripto terutang PPN sebesar 0,11% dalam hal exchanger terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sedangkan jika tidak terdaftar dikenai PPN sebesar 0,22%.

Jenis Kegiatan Usaha Tertentu
Selain jenis dan barang tertentu, Menteri Keuangan juga mengatur untuk para pelaku usaha yang melakukan 6 (enam) kegiatan tertentu. Ada beberapa sektor usaha tertentu yang dikenai PPN dengan tarif khusus sebesar 1,1%. Pertama, penyerahan emas perhiasan oleh pabrikan kepada sesama pabrikan serta pedagang emas perhiasan. Begitu pula penyerahan emas perhiasan oleh pedagang, syaratnya memiliki Faktur Pajak lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir. Selanjutnya ketentuan ini berlaku juga bagi pabrikan/pedagang yang melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/ atau batu lainnya yang sejenis. Terakhir terkait dengan jasanya seperti jasa modifikasi, perbaikan, pelapisan, penyepuhan, dan pembersihan juga diberikan tarif PPN yang sama.
Kedua, penyerahan agunan oleh kreditur seperti lembaga keuangan yang memberikan kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau pinjaman atas dasar hukum gadai, kepada pembeli agunan. Ketiga, komisi yang diterima oleh agen asuransi perorangan dari perusahaan asuransi atau asuransi syariah. Keempat, penyerahan LPG 3kg yang bagian harganya tidak disubsidi pemerintah pada titik serah agen atau pangkalan. Keempat, penyerahan kendaraan bermotor bekas.
Selain dikenai PPN dengan tarif 1,1% terdapat juga tarif lainnya. Pertama, komisi yang diterima perusahaan pialang asuransi atau reasuransi dari perusahaan asuransi atau asuransi syariah dikenai PPN sebesar 2,2%. Selanjutnya penyerahan emas perhiasan pabrikan kepada konsumen akhir dikenakan PPN sebesar 1,65% termasuk penyerahan emas perhiasan oleh pedagang, syaratnya tidak memiliki Faktur Pajak lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir. Bahkan penyerahan emas perhiasan dari pedagang kepada pabrikan dikenakan PPN sebesar 0%. Terakhir, kegiatan membangun sendiri dengan luas bangunan minimal 200m2 yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dikenai PPN sebesar 2,2%.
PPN tarif final sebenarnya berlaku untuk hal-hal tertentu seperti barang, jasa, kegiatan usaha, dan peredaran bruto. Khusus terkait peredaran bruto sepertinya target sasarannya untuk UMKM dan silakan dinantikan kehadirannya. Demi prinsip keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan pemerintah makin memperhatikan pengenaan PPN bagi para pengusaha kena pajak yang memiliki karakteristik tertentu. Utamanya, PPN yang dibebankan kepada konsumen makin ringan dan PPN yang terutang ke kas negara oleh penjual semakin kecil. Hal ini ditujukan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan berdampak kepada penerimaan yang berkelanjutan.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.

Kategori
Artikel OPINI

Menjiwai Motto Pondok dan Panca Jiwa Pondok Pesantren

persepsi.co.id|| Polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, sedang menjadi sorotan masyarakat luas lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Hal ini bermula dari beredarnya video shaf sholat ied yang dilaksanakan di Pondok Pesantren tersebut dengan mencampurkan jamaáh laki-laki dan perempuan. Beberapa kontrversi lain diantaranya membolehkan perempuan menjadi khotib shalat Jumat, melakukan azan dengan gaya yang tidak lazim, menyampaikan salam ala Yahudi dan dugaan terafiliasi dengan gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII).

Dalam satu dasawarsa terakhir, Pondok Pesantren sering diidentikan dengan sarang teroris dan tempat berkembangnnya bibit-bibit radikalisme di Indonesia. Bahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan beberapa waktu lalu pernah membenarkan adanya beberapa pondok pesantren yang terindikasi terpapar faham radikalisme.

Terlepas dari adanya dugaan berkembangnya faham radikalisme yang muncul di pesantren, keberadaan pondok pesantren sejatinya tidak akan bisa dilepaskan dari kultur masyarakat Indonesia sampai kapanpun. Karena keberadaan pesantren di Indonesia memiliki sejarah panjang dan berperan besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Bahkan Presiden Indonesia ke-4 KH.Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Wakil Presiden Indonesia saat ini yakni KH.Ma’ruf Amin merupakan sosok yang pernah menjalani masa pendidikan di Pondok Pesantren.

Sejarah Pondok Pesantren sendiri bermula dari seorang yang memiliki kharisma dengan ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya, dan timbulnya kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan anaknya belajar menimba ilmu dari orang alim tersebut dan ditempatkan pada sebuah gubuk-gubuk kecil atau yang lebih dikenal dengan kobong, yang dilengkapi pula dengan beberapa sarana tempat ibadah seperti mushola, majlis taklim dan beberapa sarana lainnya yang merupakan kebutuhan santri.

Kehidupan dalam Pondok Pesantren sebagaimana dikutif pada laman gontor.ac.id dijiwai oleh suasana hidup yang harmonis antara kyai yang disegani dengan santri yang taat dan penuh cinta serta hormat berlandaskan Panca Jiwa Pondok yaitu Jiwa Keikhlasan, Kesederhanaan, Berdikari, Ukhuwah Islamiyah dan Jiwa Kebebasan.
Pendidikan di Pondok Pesantren lebih menekankan pada pembentukan pribadi mukmin/muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas.

Kata “kebebasan” yang tertera pada Panca Jiwa Pondok dan Motto Pondok bukan berarti kebebasan tanpa batas, namun kebebasan yang berada dalam garis-garis disiplin positif dan penuh tanggungjawab baik dalam kehidupan di Pondok Pesantren sendiri maupun dalam kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian, sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren sebenarnya justru memiliki andil dalam pencegahan gerakan radikal dalam masyarakat sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam Panca Jiwa Pondok dan Motto Pondok.(Oleh : Mohamad Hopip)

Kategori
OPINI

Satu Jam di Kantor Imigrasi, Pengalaman yang Menyenangkan

Siang tadi, Jumat 17 Maret 2023 saya menerima pesan melalui WA; “Selamat siang, paspor Anda sudah dapat diambil di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, pada Senin sd Jumat, pukul 08.00-15.00.” Lantas ada informasi kelengkapan apa yang harus dibawa untuk mengambil paspor, dan diberi penjelasan siapa yang boleh mengambil. Pun diberikan tenggat waktu, kapan terakhir paspor yang dimohonkan itu dapat diambil.

Membaca pemberitahuan ini, saya melamun, membayangkan ketika mengambil mata kuliah Service Management, 25 tahun lalu. Inilah layanan yang dapat dikategorikan sebagai service excellence, layanan paripurna dari institusi birokrasi pemerintah. Suasana yang diidamkan oleh para pegiat reformasi birokrasi.

Semua dikerjakan dengan digital, ditangani secara profesional, mulai dari antrean mendaftar, wawancara, foto, hingga membayar. Bahkan di kantor itu nyaris tak ada transaksi, kecuali membeli hal-hal kecil seperti meterai. Pembayaran jasa pengurusan paspor sudah dilakukan secara digital, sebelum kita memulai proses di kantor layanan.

Paspor beberapa anggota keluarga memang menjelang berakhir masa berlakunya, jadi kami ramai-ramai mengurusnya. Kami sekeluarga datang pukul 08.00 WIB persis. Mengambil nomor antrean di pintu terdepan, ditanya oleh petugas, “Usia berapa, Bapak?” Rupanya ada jalur khusus bagi yang lanjut usia, tentu disertai bantuan khusus bagi yang membutuhkannya.

Lantas dengan nomor antrean kami duduk menunggu pendaftaran. Tak sampai 5 menit, petugas sudah memanggil untuk memeriksa dokumen yang diperlukan. Selanjutnya kami diminta naik ke lantai 2, ruang pelayanan utama. Di ruangan pelayanan tersedia kopi dan teh gratis, ada koperasi karyawan yang menyediakan jasa layanan fotokopi dan menjual meterai, di suatu sudut playground untuk anak-anak agar mereka tidak gelisah ketika diajak antre.

Di sudut lain, ada counter jasa kurir (saya tidak sebutkan namanya), bagi yang menghendaki paspornya dikirim ke rumah, tidak perlu mengambil sendiri. Yang menarik ada ruang khusus layanan cepat, bagi yang dikejar waktu dapat memperoleh layanan sehari dengan membayar 1 juta rupiah. Hebat! Transparan! Baik dalam soal waktu maupun tarif biaya yang diperlukan.

Sambil menunggu antrean, saya terus mengamati sekeliling, menampilkan suasana kantor yang bersih dan tertata. Juga terlihat interaksi antara petugas dengan para customer-nya yang melegakan. Para petugas berpenampilan rapi dan bersih, ada tanda nama di dada, memberi signal siap melayani dan bertanggung jawab.

Mereka ramah-ramah, bertegur sapa dengan senyum. Rata-rata, satu tamu dilayani paling lama 5 menit, sudah termasuk memeriksa dokumen, wawancara singkat, dan mengambil foto. Kami mengantre di ruang layanan utama sekitar satu jam lamanya, sejak duduk sampai selesai dilayani, tentu karena ada sejumlah orang yang sudah antre lebih dahulu.

Pukul 09.20 WIB kami meninggalkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan suatu kepastian dari petugas, “Pak, tanggal 17 paspor selesai, bisa dikirim ke rumah dengan jasa kurir (berbayar tentu saja), atau mau diambil sendiri.”

Di halaman depan kantor imigrasi, ada beberapa tempat parkir mobil dengan tulisan, khusus wanita, khusus disabilitas, dan khusus pengurusan paspor express. Sangat mengesankan, perlakuan pada warga dengan kebutuhan khusus.

Kiranya perubahan suasana di atas merupakan suatu prestasi yang patut disyukuri. Mengapa? Sebab pada pengurusan paspor sebelum ini, berurusan dengan kantor imigrasi masih terasa jadi momok. Sebisa-bisanya kita meminta bantuan jasa perantara, yang bisa bekerja sama dengan “orang dalam”. Banyak penjual jasa di mana-mana, kita tidak tahu bisa berapa lama harus mengantre, tidak tahu kapan mau dipanggil dan selesai. Sambil menunggu, sering kali kita menyaksikan sejumlah orang tiba-tiba menyeruak menerobos antrean, didampingi petugas berseragam, melewati sejumlah warga pemohon paspor yang sudah antre berjam-jam. Terasa betul bedanya antara warga negara biasa dengan orang-orang yang memperoleh privilege.

Sesungguhnya Dirjen Imigrasi, Pak Silmy Karim adalah sahabat saya. Beliau yang menggantikan saya sebagai Dirut PT Pindad, tahun 2014. Dan sejak lama kami bersama-sama menjadi bagian dari pengurus Yayasan Wakaf Paramadina. Bila saya memberi tahu beliau bahwa kami akan mengurus paspor (dengan setengah Ge-eR) rasanya beliau akan meminta stafnya memberikan perlakukan khusus. Tetapi kami memilih jalur reguler, untuk menikmati hasil karya Pak Dirjen yang tengah sibuk berbenah. Alhamdulillah, inilah pengalaman 1 jam 20 menit yang menyenangkan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Imigrasi hari ini memang telah berbeda. Tak terlihat ada penjual jasa perantara, semua serba transparan, rapi, tertata, dan terduga; mengindikasikan pengelolaan yang professional. Penggunaan teknologi digital disertai dengan perubahan perilaku ternyata mampu mengubah birokrasi kita. Satu lagi, paspor baru rupanya berlaku untuk 10 tahun lamanya. Ini suatu terobosan baru, mengurangi beban birokrasi, dan juga mengurangi kerepotan warga.

Di balik ini semua, pasti ada peran kepemimpinan yang kompeten. Perubahan mendasar hanya dapat dilakukan bila ada kepemimpinan yang kredibel dan menggerakkan. Kita berharap semoga capaian ini terus terjaga kelangsungannya. Bila standar layanan ini terus dapat dipertahankan, kiranya akan menjadi bench mark bagi instansi lain yang memberikan layanan publik.

Bravo, Pak Dirjen Silmy! Salut untuk seluruh tim yang telah menampilkan wajah baru birokrasi kita. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia! (*/Kumparan)

Kategori
OPINI

e-PBK, Layanan Daring Pemindahbukuan Pembayaran Pajak

persepsi.co.id||Ada ungkapan lama yang menyebutkan manusia tempatnya salah dan lupa. Dari kesalahan yang pernah dibuat maka kita akan belajar hal-hal baru. Tak terkecuali dalam dunia perpajakan, dimana kesalahan pembayaran lumrah terjadi karena berbagai sebab. Atas kesalahan tersebut tentu saja dibutuhkan solusi agar hak dan kewajiban perpajakan dapat berjalan lancar.
Direktorat Jenderal Pajak telah mengakomodir kesalahan pembayaran pajak sebagai layanan kepada para stakeholdernya. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemindahbukuan itu sendiri adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Permohonan Pemindahbukuan dapat diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Pembayaran pajak yang dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan adalah pembayaran yang belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
Pemindahbukuan (PBK) menjadi salah satu layanan unggulan bidang perpajakan di lingkungan kementerian keuangan dengan jangka waktu penyelesaian 21 (dua puluh satu) hari setelah dokumen diterima lengkap. Seolah tidak cukup dengan menempatkan PBK ke layanan unggulan, Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan mengembangkan aplikasinya untuk kemudahan para wajib pajak dengan meluncurkan uji coba e-Pbk pertanggal 15 Oktober 2022. Uji coba ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak dengan jumlah permohonan pemindahbukuan tertinggi, antara lain KPP Pratama Tigaraksa, Semarang Barat, Kebumen, Jakarta Pluit, Serpong, Kosambi, Bandung Cibeunying, Surabaya Rungkut, Gianyar, dan Tangerang Barat. 
Sebelum ada layanan daring e-PBK, pengajuan permohonan pemindahbukuan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak ataupun mengirim berkas permohonan melalui ekspedisi tercatat. Saat ini, wajib pajak tidak perlu repot lagi untuk menyiapkan berkas permohonan dan bukti bayar, mengambil antrian online dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk memasukan permohonan PBK. Selama sudah memiliki akun pada laman djponline.pajak.go.id, dan memiliki sertifikat elektronik, maka wajib pajak sudah bisa mengaktifkan dan mengakses layanan e-Pbk. Jika layanan tersebut belum muncul, aktivasi fitur e-Pbk dapat dilakukan di menu profile wajib pajak pada akun DJPonline.
Jika e-PBK sudah aktif, maka akan tersedia di menu layanan DJPonline. Setelah memilih layanan e-PBK, wajib pajak dapat melakukan perekaman permohonan pemindahbukuan secara lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk pengisian. bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran pajak tidak perlu dilampirkan, cukup digantikan dengan data NTPN yang akan dipindahbukukan. Jika diyakini data sudah benar maka klik kirim permintaan untuk mengirim permohonan pemindahbukuan.
Bukan hanya mengirim permohonan saja, wajib pajak juga dapat memonitoring permohonan pemindahbukuan dan melihat progress perkembangan permohonan pemindahbukuannya serta mencetak hasil e-PBK. Kantor Pelayanan Pajak juga akan menyampaikan produk pelayanan berupa dokumen fisik bukti PBK ataupun surat penolakan ke Wajib Pajak.
Setelah melalui tahap ujicoba yang dianggap berhasil di 10 KPP Piloting, maka pertanggal 12 Desember 2022 e-Pbk mulai diimplementasikan secara nasional. Sampai dengan saat ini ruang lingkup aplikasi e-Pbk masih terbatas pada PBK NPWP yang sama, PBK atas SSP, dan PBK untuk semua jenis pajak dan jenis setoran kecuali setoran pajak atas sanksi administrasi dari hasil pemeriksaan, penegakan hukum, dan sengketa pajak.
Dengan adanya e-Pbk wajib pajak memiliki pilihan praktis, namun demikian Direktorat Jenderal Pajak tetap membuka layanan pemindahbukuan secara manual untuk permohonan yang belum dapat diakomodir e-Pbk. Wajib pajak dapat mengirimkan permohonan melalui ekspedisi tercatat ataupun disampaikan langsung ke tempat pelayanan terpadu di Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.

Oleh : Rifliana Sarif , Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Serpong
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja

Kategori
BANTEN HUKUM OPINI

NIK Menjadi NPWP Salah Satu Upaya Menuju Satu Data Indonesia

Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diartikan sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Selanjutnya untuk ketertiban administrasi perpajakan Wajib Pajak diberikan tanda pengenal diri atau identitas yang berupa Nomor Pokok Wajib Pajak. Artinya bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, wajib mendaftarakan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dimana dia tinggal untuk mendapatkan tanda pengenal atau identitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sejak tanggal 29 Oktober tahun 2021, pengaturan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, memberikan kesetaraan serta upaya untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif bagi Wajib Pajak, dan mendukung program kebijakan satu data Indonesia supaya dapat tercapai penggunaan nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam sistem pelayanan perpajakan.
Petunjuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NPWP nya menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Menurut Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sesuai dengan pengertian tersebut berarti terdapat kesamaan fungsi antara Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan yaitu sebagai tanda pengenal atau identitas yang bersifat unik dan tunggal.
Meskipun Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak sama-sama sebagai tanda pengenal atau identitas, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah digit susunan angka yang terdapat pada NPWP dan NIK. Susunan angka yang terdapat pada NPWP terdiri dari 15 digit sedangkan NIK terdiri dari 16 digit angka.
Menyikapi perbedaan format angka antara NIK dan NPWP, maka atas permohonan pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktorat Jenderal Pajak tidak langsung mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Setelah Direktorat Jenderal Pajak menerima permohonan pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, langkah selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi dengan data kependudukan yang berada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila hasil pemadanan data kependudukan dinyatakan valid, maka permohonan pendaftaran Wajib Pajak diterima dan Nomor Induk Kependudukannya digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebaliknya apabila hasil pemadanan dinyatakan belum valid, maka Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi atas data Wajib Pajak sampai dengan valid kemudian NPWP yang sesuai NIK baru bisa diberikan.
Dengan kata lain bahwa upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia melalui mekanisme pengunaan NIK menjadi NPWP, tetap melalui tahapan permohonan dari Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Meskipun melalui tahapan permohonan, apabila Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk belum melakukan pemadanan data, maka penggunaan NPWP dengan format 15 digit hanya dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kesimpulannya bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022, sejak tanggal 1 Januari 2024 seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, telah menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain. Ayo cek validitas data NPWP kamu!

Penulis: Westty Prianti

Kategori
BANTEN OPINI PENDIDIKAN

PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas


Oleh Iman Nurhidayah

persepsi.co.id||Pemerintah mengeluarkan PMK-65/PMK.03/2022 sebagai tindak lanjut UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16G Huruf i. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Tujuan Pemerintah mengeluarkan aturan ini adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Selain itu, PMK ini diterbitkan untuk menyesuaikan perubahan tarif umum PPN.

Pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas bukan merupakan aturan yang benar-benar baru. PMK-65/PMK.03/2022 yang merupakan aturan turunan dari UU HPP juga mencabut aturan sebelumnya tentang pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagaimana diatur dalam PMK-79/PMK.03/2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Penerbitan PMK-65 ini memastikan bahwa PPN dari penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPN.

Kriteria Penyerahan Kena PPN
Membaca PMK-65/PMK.03/2022 ini, mungkin timbul pertanyaan di benak kita. Penyerahan kendaraan bermotor bekas apa saja yang dikenakan PPN, siapa saja yang dikenakan PPN, dan berapa tarifnya. Apa semua orang pribadi yang melakukan penjualan sepeda motor bekas akan dikenakan PPN?.

Berdasarkan PMK-65/PMK.03/2022 ini, semua penyerahan kendaraan bermotor bekas dikenakan PPN, tetapi pengenaan PPN hanya untuk penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). PKP berkewajiban melakukan pelaporan dalam SPT Masa PPN. Jadi penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dikenakan PPN adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh PKP. Walaupun orang pribadi bisa menjadi PKP, tetapi tidak setiap orang pribadi yang melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas merupakan PKP.
Untuk menjadi PKP, wajib pajak harus mendaftaran diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan mendapatkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Wajib Pajak yang mempunyai omset lebih dari 4,8 milyar dalam setahun wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Bagi wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 milyar tidak wajib menjadi PKP, tetapi tetap bisa dan boleh kalau menghendaki menjadi PKP.

Pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dihitung dari harga jual kendaraan bermotor bekas tersebut. Tarif PPN sebesar 1,1% dari harga jual, berlaku mulai 1 April 2022 dan menjadi 1,2% paling lambat 1 Januari 2025.
Dengan terbitnya aturan ini, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib mengenakan PPN.

Kategori
OPINI SOSIAL

Misi Suci Prajurit di Perbukitan Cianjur

Prajurit mana yang menjalankan misi suci kemanusiaan di daratan berbukit-bukit terjal di Cianjur, Jawa Barat, kalau bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Kehadiran mereka di punggung-punggung bukit, berjalan kaki sambil membawa bantuan, menggerung-gerungkan sepeda motor menaiki bukit terjal sambil membawa bantuan paket pangan di punggung dan diikat di sepeda motor, adalah pelaksanaan tugas misi suci kemanusiaan prajurit TNI- AD.

Dilihat dari kejauhan, mereka bagaikan iring-iringan semut yang mengusung makanan bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Dilihat dari tekad dan ketulusan memberi pertolongan kemanusiaan, mereka bagaikan “malaikat” penolong orang banyak, lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Altruistik!

Mereka adalah para prajurit Angkatan Darat yang dikerahkan menyalurkan bantuan dengan sepeda motor untuk korban gempa bumi Cianjur yang masih berada di pelosok desa yang sulit dijangkau mobil pengirim bantuan.

“Pengiriman bantuan harus menggunakan sepeda motor karena mobil belum memungkinkan mengangkut bantuan pasca gempa bumi. Jalan-jalannya masih rusak, jembatan putus, jalan yang berbukit-bukit tertutup tanah longsor,” kata Wakil Asisten lntel KASAD Bidang Manajemen lntel Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva,S.IP.,M.Han yang ditunjuk memimpin pendistribusian bantuan KASAD kepada korban terdampak gempa bumi Cianjur.

Para prajurit TNI AD, terutama dari Batalyon Infanteri Raider 300, pasukan elite Infanteri yang bermarkas di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur
dibantu para relawan dari unsur masyarakat, termasuk para penggemar motor trail, bersama-sama mengangkut bantuan paket pangan dan kebutuhan lainnya yang harus segera disalurkan.

Dengan mengerahkan pasukan bermotor, bantuan yang menumpuk di kota pun segera tersalur hingga pelosok desa yang terkena gempa. “Semua bantuan sudah dapat disalurkan dengan menggunakan sepeda motor. Terima kasih para prajurit Batalyon Infanteri Raider 300, dan komunitas sepeda motor, termasuk motor trabas,” kata Antoninho.

Bantuan yang disalurkan pasukan bersepeda motor bukan hanya bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M, tetapi juga bantuan paket pangan dari masyarakat donatur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami kerahkan prajurit dari Batalyon Infanteri Raider 300 di Cianjur, dari Koramil dan Kodim setempat untuk mengatasi masalah sulitnya pendistribusian bantuan. Alhamdulillah lancar dibantu masyarakat dan komunitas sepeda motor, dan juga kepolisian setempat,” tutur Antoninho ketika berbincang-bincang dengan tim Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dipimpin penasihat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Kamis petang (8/12/2022).

Khusus untuk bantuan KASAD telah disalurkan oleh prajurit bersepeda motor di Desa Mangunjaya, Kecamatan Cugenang, dan di tenda pengungsi sebuah yayasan di Desa Cikendil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Dudung Dielu-elukan

Ketika Jenderal Dudung mengunjungi lokasi gempa, dielu-elukan warga korban gempa yang menaruh harapan besar pertolongan Dudung. Emak-emak dan bapak-bapak memanggil nama Jenderal Dudung. “Pak Dudung, tolong kami, tolong kami,” kata seorang ibu mendekat Dudung.

Jenderal Dudung pun segera merespon dengan mengirim bantuan paket pangan dan perlengkapan yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Sementara Brigjen Antoninho yang ditunjuk oleh Jenderal Dudung untuk mengurus penyaluran bantuan yang menjadi kebutuhan korban bencana, sudah siap di lokasi.

Dia didampingi tim dari Sintelad, antara lain Kol. Inf Agustinus Dedi P, Letkol Arh Tengku Sonny Sontha, Letkon Cku Okyy B, Letkol Inf Teguh Wibowo, dan Mayor Inf Zayed.

“Kami langsung mendata kebutuhan warga dan mengatur strategi pengiriman hingga ke semua tempat pengungsian, termasuk yang paling sulit dijangkau mobil,” kata Antoninho pria kelahiran Viqueque (Timor Timur, kini Timor Leste)
17 Agustus 1968.

Kiprah TNI membantu dan memberi sulosi masyarakat yang sedang mengalami bencana sejalan dengan undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang itu berbunyi, salah satu tugas pokok TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan salah satunya karena bencana alam.

Jadi, berdasarkan undang-undang, TNI punya kewajiban turut membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Bahkan dalam Delapan Wajib TNI juga mendasari apa yang telah dilakukan prajurit TNI dalam berkiprah membantu korban bencana gempa Cianjur dengan berbagai cara, menyalurkan bantuan di medan sulit.

“Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya,” demikian bunyi Delapan Wajib TNI nomor 8.

Gempa Berkedalaman Dangkal

Gempa tektonik di Cianjur terjadi pukul 13.21 WIB, pada 21 November 2022, bermagnitudo 5,6, berepisentrum di Kecamatan Cugenang, berkedalaman dangkal, 11 kilometer.

Lokasi kehancuran bangunan antara lain terlihat di Kecamatan Cianjur, Karang Tengah, Warung Kondang, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Cikalong Kulon, Bojong Picung, Sukaluyu, Gekbrong, dan Pacet.

Gempa Cianjur, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seperti dikutip Antara (Sabtu, 26/11/2022), tercatat 58.049 bangunan rumah rusak, 25.186 rumah di antaranya rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan.

Sementara jumlah korban meninggal dunia tercatat 318 orang, korban luka-luka 7.729 orang, terdiri dari 595 luka berat, dan 7.134 luka ringan.

Menurut Deputi III BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, 73.693 orang tercatat mengungsi karena rumah mereka rusak. Banyak pihak hadir memberi perhatian dan bantuan.

Presiden RI Joko Widodo hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Bupati Cianjur Herman Suherman.

Mereka memberi perhatian, bantuan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca gempa. Sumbangan prajurit dan semua pihak, berupa dana, tenaga, dan waktu dalam mendistribusikan bantuan juga luar biasa hebat.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat.

Kategori
BANTEN OPINI

Upaya Pemerintah Memastikan Penerimaan Pajak Dari Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Online

(Slamet Riyanto Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)

persepsi.co.id|Teknologi informasi berubah begitu cepat. Perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup manusia. Kegiatan transaksi jual beli berbasis online merupakan salah satu perubahan gaya hidup manusia akibat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli di mana saja dan kapan saja.

Transaksi ekonomi mulai beralih dari manual menuju dunia digital berbasis internet. Dikutip dari website Kemenkominfo RI, dikatakan bahwa bisnis online di Indonesia semakin menjanjikan. Di tengah pandemi, bisnis dagang berbasis digital ini diproyeksikan tumbuh 33,2 persen dari 2020 yang mencapai Rp253 triliun menjadi Rp337 triliun pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena dalam dunia digital penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik. Tentu hal ini sangat menguntungkan karena menghemat biaya dan waktu.

Saat ini banyak aplikasi yang digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Aplikasi tersebut menjadi perantara antara penjual dan pembeli secara online. Pembeli bisa memesan barang/jasa di manapun pembeli tersebut berada. Penjual dapat memenuhi permintaan pembeli dan mengirimkan barang/jasa dengan perantara kurir.

Perubahan gaya hidup menuju digital dan berkembangnya digitalisasi sistem pembayaran dikelola secara baik oleh pemerintah. Transaksi jual beli secara online juga digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Dunia digital tumbuh di Indonesia. Apalagi pemain-pemain dalam aplikasi jual beli online merupakan UMKM.

Banyak UMKM yang mengembangkan usahanya menjadi toko online untuk memperluas marketnya sehingga diharapkan menjadi roda penggerak perekonomian negara.
Dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, menggerakkan sektor UMKM, mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, dan menjaga efisiensi serta meningkatkan transparansi belanja pemerintah seiring perkembangan digital menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar belanja pemerintah menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip persaingan yang sehat. Data APBN menunjukan belanja pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Apabila pemerintah dapat mengatur dan mengelola belanjanya dengan benar maka hal-hal tersebut di atas dapat dicapai. Melihat perkembangan dunia digital yang pesat dan belanja pemerintah yang terus naik tiap tahun, apa upaya pemerintah untuk dapat mendukung penggunaan produk dalam negeri, menggerakkan sektor UMKM, mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja pemerintah?.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya yaitu PMK nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 mengatur penunjukan pihak lain meliputi ritel daring atau marketplace pengadaan sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Marketplace pengadaan atau marketplace adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik yang digunakan sebagai wadah bagi rekanan untuk memberikan penawaran barang dan/atau jasa kepada Instansi Pemerintah. Ritel daring adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik yang digunakan sendiri untuk memberikan penawaran barang dan/atau jasa kepada Instansi Pemerintah.

PMK 58 ini bertujuan mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebagai penyedia barang dan / atau jasa pemerintah serta pihak lain sebagai penyelenggara sistem informasi pengadaan pemerintah.

Dengan PMK 58 ini, Instansi Pemerintah mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pengadaan barang atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Barang dan jasa yang diinginkan mudah ditemukan karena area pemasarannya luas dan pajak tidak menjadi masalah lagi karena ada pihak lain yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Hal ini tentu menguntungkan Instansi Pemerintah karena menghemat waktu, biaya, pekerjaan, dan manfaat lainnya seperti dikatakan Teo, Lin & Lay (2009) bahwa keuntungan dari e- procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja.

Kemudahan bertransaksi secara elektronik bagi Instansi Pemerintah dalam pengadaan barang dan/atau jasa ini tentu menguntungkan para pelaku usaha UMKM yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Mereka sangat terbantu karena mendapatkan pasar baru yaitu Instansi Pemerintah. Mereka dapat meningkatkan produktivitas, layanan, dan daya saing untuk meningkatkan omset. Pengadaan barang dan jasa secara online oleh pemerintah yang dilaksakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka berdampak pada peningkatan pelayanan publik, dan menekan kebocoran anggaran (Mulyono, 2016).

Dengan demikian PMK 58 ini memberikan manfaat antara lain dapat menggerakkan usaha sektor UMKM dan perekonomian nasional. Penerimaan pajak tetap terjaga karena ada pihak lain yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas belanja pemerintah ini. Omset UMKM yang meningkat juga meningkatkan penerimaan pajak dari setoran pajak penghasilan. Efisiensi dan transparansi belanja Instansi Pemerintah juga dapat diawasi karena adanya penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Aturan dan sistem pengadaan barang dan jasa secara online yang sudah baik tersebut, dalam pelaksanaannya kadang masih ada kendala seperti tingkat pengetahuan dan kemampuan user dan masalah jaminan keamanan sistem. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Rekanan penyedia barang dan jasa yang bergabung dalam marketplace harus memenuhi ketentuan syarat menjadi rekanan pemerintah. Barang dan jasa yang disediakan juga harus memenuhi standar belanja pemerintah. Jangan sampai kemudahan belanja Instansi Pemerintah ini menjadi boomerang bagi Instansi Pemerintah sendiri karena barang/jasa yang tidak sesuai standar. Efisiensi yang diharapkan tidak tercapai, yang ada malah pemborosan karena harus pengadaan barang/jasa lagi. Pajak yang dipungut oleh marketplace juga harus dipastikan disetorkan ke kas Negara.

Demikian upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan penerimaan pajak dari transaksi pengadaan barang/jasa oleh Instansi Pemerintah secara online. Selain menerbitkan aturan untuk memudahkan belanja Instansi Pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, juga melakukan pengawasan dan evaluasi agar tujuan dari aturan yang telah diterbitkan dapat terwujud.

Oleh Slamet Riyanto
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis, tidak mewakili institusi