KOTA SERANG, (Persepsi.co.id) – Sekitar 13.000 pekerja rentan dan pelayan masyarakat ber-KTP Kota Serang kini resmi terlindungi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk menanggung iuran mereka yang tersebar di 6 kecamatan dan 67 kelurahan.

Wali Kota Serang Budi Rustandi merinci, ribuan penerima manfaat tersebut mencakup 2.968 pengurus RT dan RW, 3.218 kader Posyandu, 3.542 guru ngaji, 809 marbot, serta 2.136 pemandi jenazah.
Selain itu, terdapat 300 pengemudi ojek online (ojol) yang datanya sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

“Jumlah sekitar 13.000 kurang lebihnya. Dan ini masih bisa terus bertambah sambil menunggu data-data yang lain,” ujar Budi usai audiensi mebahas kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Wali Kota, Kamis 19 November 2026.

Budi menjelaskan, program perlindungan sosial tersebut sejatinya sudah dapat berjalan melalui anggaran perubahan tahun ini.

Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian verifikasi data warga di sejumlah kelurahan.

Budi pun mendorong jajarannya agar mempercepat proses pendataan tersebut supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaat perlindungan.

“Jadi ojol juga ini untuk mereka ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa berikan santunan,” tegas Budi.

Budi mencontohkan manfaat nyata dari program jaminan sosial ini pada kasus warga Kota Serang yang meninggal dunia di Taiwan.

Keluarga korban tersebut akan menerima santunan sekitar Rp90 juta beserta beasiswa pendidikan untuk anaknya.

Menurut Budi, kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan jaminan sosial bagi warga yang mengemban tugas di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Yusup Suprapto memastikan kesiapan dana daerah untuk menanggung seluruh kepesertaan tersebut.

“Dianggarkan Rp3 miliar untuk 6 kecamatan, 67 kelurahan. Itu meng-cover seluruh honor masyarakat, guru ngaji, pemandi jenazah, kader posyandu, dan ada ojol juga sekitar 300 ojol,” jelas Yusup.

Yusup menambahkan, besaran alokasi anggaran perlindungan sosial tersebut masih sama dengan pagu tahun 2026.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Banten Muhyidin mengapresiasi langkah Pemkot Serang yang mulai November ini memberikan perlindungan bagi 13.000 pekerja rentan dari berbagai profesi tersebut.

“Kita pengin mencapai dari 304.000 (Penerima), tahun ini paling tidak di angka 50 persennya sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” terang Muhyidin.

Untuk mengejar target 50 persen tersebut, Muhyidin menyiapkan empat strategi utama, mulai dari menggarap ekosistem vendor perusahaan skala besar dan menengah hingga mengedukasi pelaku UKM bersama Dinas Koperasi.

Selain itu, Muhyidin juga akan menyasar ekosistem pasar tradisional dan modern, serta mengajak perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) maupun donasi pribadi guna membantu pekerja tidak mampu.