SERANG, (Persepsi.co.id) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menjajaki penguatan sinergi dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten guna memperluas jangkauan pelayanan dan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, beserta jajaran ke kantor PTA Banten.
Kedatangan Hadiyanto disambut langsung oleh Ketua PTA Banten, Abdullah, didampingi Sekretaris PTA Banten Laila Istiadah, Panitera, serta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi serta membuka peluang kerja sama antarlembaga dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Hadiyanto menyoroti pentingnya optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah dibentuk di desa dan kelurahan. Menurutnya, keberadaan Posbankum perlu didukung melalui kolaborasi lintas instansi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.
“Posbankum menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman dan akses terhadap layanan hukum secara lebih mudah, termasuk ketika menghadapi persoalan keluarga maupun permasalahan hukum lainnya,” ujar Hadiyanto.
Ia menambahkan, kerja sama dengan lingkungan peradilan agama memiliki potensi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai proses dan mekanisme penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Dengan koordinasi yang baik, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang tepat sehingga dapat memahami langkah hukum yang perlu ditempuh.
Ketua PTA Banten, Abdullah, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai bentuk kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap informasi dan pelayanan hukum.
Selain optimalisasi Posbankum, pertemuan juga menjadi ruang untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bentuk edukasi dan penguatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kementerian Hukum Banten menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah dijangkau, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Provinsi Banten.
