Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah
Bekasi, (persepsi.co.id)- Urbanisasi pascalebaran menjadi fenomena yang berulang setiap tahunnya, terutama di kota-kota besar seperti Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyak warga dari desa memilih untuk tidak kembali ke kampung halaman setelah merayakan Idulfitri, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup melalui pencarian pekerjaan di kota.
Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 40.504 warga dari luar daerah memutuskan untuk menetap di kota ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Bekasi tetap menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin mencari peluang hidup baru, terutama karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan DKI Jakarta.
Namun, lonjakan jumlah pendatang pascalebaran ini menimbulkan berbagai tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Selain potensi peningkatan kepadatan penduduk, persoalan pengangguran juga menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menegaskan bahwa masyarakat urban yang datang harus memiliki keahlian dan kesiapan untuk bersaing di dunia kerja. “Ini memang tren, biasanya warga-warga pendatang dari daerah datang ke Kota Bekasi karena letaknya yang berdekatan dengan DKI Jakarta,” kata Rudy, dikutip pada Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan bahwa Kota Bekasi memiliki karakteristik yang menuntut daya saing tinggi bagi siapa saja yang ingin mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Rudy mengingatkan bahwa pendatang seharusnya tidak hanya datang tanpa persiapan, melainkan membawa kemampuan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
“Artinya sulit dibendungnya warga urban, kita berharap juga bukan asal datang saja. Karena Kota Bekasi adalah kota yang kompetitif untuk mendapatkan pekerjaan, jadi harus memiliki kemampuan agar bisa membantu pemerintah Kota Bekasi,” sambungnya.
Rudy juga menyoroti pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dalam mengatasi tantangan pengangguran. Menurutnya, Disnaker perlu menciptakan berbagai peluang kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan ruang bagi pendatang yang memiliki kompetensi.
“Terutama Disnaker juga harus menciptakan peluang-peluang supaya masyarakat lokal yang menganggur bisa bekerja. Karena pabrik di Kota Bekasi juga minim, apalagi didukung dengan UMK yang tinggi. Jadi warga urban juga tertarik ke Kota Bekasi harus punya daya saing yang bagus,” jelasnya.
Di tengah dinamika tersebut, Rudy berharap program 100 hari kerja dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dapat menjadi bagian dari solusi. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal maupun pendatang yang serius ingin menetap dan bekerja di Kota Bekasi.
“Tren kita kan dari dulu memang seperti itu saja, ini juga pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota tentang bagaimana Kota Bekasi juga tidak banyak masyarakat yang datang cuma untuk menganggur,” tutupnya. (ADV/Setwan)
