Serang,(persepsi.co.id) – Dalam rangka memperkuat pemahaman dan implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan penguatan analisa kebutuhan anggaran di lingkungan unit Direktorat Jenderal Pemasyakatan, Senin (20/12).
Hal ini dilaksankan berhubungan dengan Analisa Kebutuhan Anggaran perlu direncanakan secara efektif, efisien, dan akuntable sehingga menghasilkan output dan outcame yang ideal.
Membuka kegiatan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono menyampaikan dampak yang akan terjadi jikalau tidak dilaksanakannya analisa kebutuhan anggaran.
“Terdapat 4 dampak yang terjadi jika tidak dilaksanakannya analisa kebutuhan anggaran yaitu tidak terpenuhinya nilai kinerja baik satuan kerja, kepala satuan kerja, maupun nilai kinerja utama program yang diampu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang kedua adalah satuan kerja berpotensi mengalami kekurangan anggaran pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan sehingga terganggunya pemenuhan hak dasar narapidana/tahanan yang dapat mengakibatkan menurunkan tingkat kesehatan,” Ujar Heni Yuwono
Lebih lanjut Heni menyampaikan dampak ketiga yang terjadi adalah dengan adanya potensi mengalami kekurangan anggaran belanja pegawai/bahan makanan/narapidana/tahanan/belanja operasional perkantoran seperti listrik, air, dan lainnya dan terakhir satuan kerja menjadi tidak mempunyai cukup anggaran untuk melaksanakan pemeliharaan gedung bangunan dan sarana teknis operasional secara optimal yang berakibat menurunnya masa manfaat sehingga lebih mudah mengalami kerusakan
Turut hadir secara virtual dari Kanwil Kumham Banten, Kepala Bagian Program dan Humas Agus Suryana, Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Esy Saidah Syam, serta Jajaran Subbidang Program dan Perencaan dan Jajaran Divisi Pemasyarakatan ( Humas Kanwil Banten)
