Serang,(persepsi.co.id) – Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi dan Birokrasi, Iwan Kurniawan memberikan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diikuti jajaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara daring melalui Aplikasi Zoom berpusat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jum’at (05/11).
Dari Kantor Wilayah Banten, kegiatan diikuti oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama bertempat di Ruang Rapat Utama “Sultan Maulana Hasanudin.”
Dalam arahannya, Iwan Kurniawan menyampaikan sejak awal perjalanannya pada 2016 lalu, Kementerian Hukum dan HAM saat ini telah memiliki sebanyak 200 Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM, namun jika berbicara Pembangunan Zona Intregritas dewasa ini, yang sudah harus dibicarakan adalah terkait hal substantif yaitu pemahaman mendasar tentang Reformasi Birokrasi. Karena, ujar Iwan, ke depan Pembangunan Zona Integritas bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas.
“Merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, 3 (tiga) sasaran yang menjadi target Reformasi Birokrasi antara lain Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel, dan Pelayanan publik yang prima. Dan Predikat Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM adalah salah satu upaya dalam mengakselerasi tercapainya sasaran tersebut”, ujar Iwan Kurniawan.
Lebih lanjut, Iwan Kurniawan menerangkan bahwa Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang nantinya bertujuan mewujudkan Visi “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia” dimana Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan akan semakin baik, ditandai dengan tidak adanya korupsi, tidak adanya pelanggaran, APBN dan APBD semakin baik, semua program berjalan dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment yang konsisten dan berekelanjutan, dan hasil pembangunan nyata.
Usai paparan, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab, dimana salah satu pertanyaan datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. (Humas Kanwil Banten)
