Ilustrasi pembelajaran online
Persepsi.co.id – Pandemi Covid-19 membuat dunia pendidikan dan pembelajaran berubah. Membawanya ke sistem dunia pembelajaran jarak jauh atau online untuk mengganti pembelajaran tatap muka.
Pasalnya, pendidikan Indonesia mau tidak mau dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online sejak pembelajaran tatap muka dilarang lebih dari setahun yang lalu.
Para guru dan murid dipaksa untuk beradaptasi pada revolusi sistem pembelajaran. Sebagian masyarakat optimis. Ini adalah langkah maju bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.
Pada kenyataannya masih banyak juga keluhan yang disampaikan oleh orangtua murid terkait dengan pembelajaran online. Dimulai dari kendala jaringan, ataupun kendala dalam membeli alat untuk pembelajaran online (smartphone) dan kuota pulsa.
Kesulitan lain dalam pembelajaran online adalah kurangnya pemahaman anak terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini kembali memunculkan masalah lainnya.
Dilansir dari persepsi.co.id (05/06/2021), Salah satu orangtua siswa, Dewi, warga Kabupaten Lebak, Banten, mengeluhkan pembelajaran jarak jauh atau secara siber yang diterapkan tahun 2020 atau selama pandemi Covid -19.
Pembelajaran secara online tersebut, selain pembelajarannya dinilai tidak maksimal, juga berdampak pada psikologisnya.
“Saat diberlakukannya belajar secara online membuat saya tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya. Apalagi kondisi kehidupan saya biasa-biasa saja dengan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, belum lagi harus mengajari anak untuk belajar. Karena latar belakang saya bukanlah seorang guru, sehingga ketika mengajari anak saya sering emosi,”kata Dewi.
Menurut dia, selama diberlakukannya pembelajaran secara online, terkadang sering bertengkar dengan suami, karena sebagian waktunya banyak difokuskan untuk mendampingi anaknya yang terkadang tidak memahami pembelajaran.
“Iya, sudah seharusnya ketika suami saya ingin makan bersama wajib bagi saya untuk mendampingi suami saya. Apalagi saya memiliki anak yang masih berumur 6 bulan, tentu saya harus berbagi waktu mendampingi anak saya belajar secara online. Tentu hal ini membuat saya tertekan,”ujarnya.
Dengan adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut, lanjut Dewi, ia tidak menyalahkan pemerintah yang saat ini sedang fokus untuk memutus mata rantai Covid-19.
Dengan diberlakukannya pembelajaran secara online, dirinya merasa keharmonisan keluarga dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga mulai terganggu.
“Memang saya akui, anak saya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Tapi, harapan saya menyekolahkan anak saya agar dapat diberikan pembelajaran penuh oleh pihak sekolah atau guru sesuai fungsinya dan kemampuannya. Karena saya hanya ibu rumah tangga, bukanlah guru,”ungkapnya.
Oleh karena itu, tambah Dewi, dirinya berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan solusi untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka agar anaknya bisa berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya saat belajar.
“Saya berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait, dapat memberikan solusi untuk membuka pembelajaran secara tatap muka lagi. Sehingga pekerjaan rumah saya tidak terganggu dan keluarga saya bisa harmonis kembali,”ungkapnya.
Salah satu orangtua siswa yang lainnya, Komala terpaksa mengeluarkan kocek tambahan untuk memasukan anaknya yang baru masuk Sekolah Dasar (SD) ke bimbingan belajar luar sekolah (les).
Hal Ini dilakukan karena sebagai ibu rumah tangga, tentu tidak punya metode yang jitu untuk melancarkan baca anaknya.
” Awalnya saya selalu emosi, karena apa yang saya ajarkan ke anak sulit diserap,” kata dia. Namun, tambahnya, setelah dileskan kepada orang yang latar belakangnya memang guru, hasilnya berbeda.
Seharusnya, ini merupakan tanggung jawab pihak sekolah.
Meskipun mereka memberikan pelajaran secara online, sesekali wajib tatap muka untuk memberikan atau mengetahui perkembangan belajar anak didiknya secara bergilir.
“Ya sekali atau dua kali dalam seminggu harus digelar, dengan cara setiap pertemuan dilakukan kepada lima atau berapa orang siswa,” kata dia.
Menanggapi banyaknya keluhan orangtua murid atas pembelajaran online Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud ristek), Nadiem Makarim sendiri berharap pada tahun pelajaran baru pada Juli 2021 mendatang sekolah dapat menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Nadiem Makarim mengatakan sekolah harus segera dibuka. Menurutnya, tak ada tawar-menawar yang bisa dilakukan demi pendidikan.
“Tentu bapak ibu sudah pahami masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. Sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi,” kata Nadiem dalam acara yang disiarkan Youtube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).
Tabrani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Saat dikonfirmasi via telefon, Tabrani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengatakan bahwa Provinsi Banten berencana menggelar Pembelajaran Tatap Muka pada juli 2021.
Kebijakan ini diambil sesuai arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.
“Mudah-mudahan Juli nanti di Banten kasus COVID-19 terus turun kalau itu yang terjadi bismillah kita tatap muka,” kata Tabrani saat dikonfirmasi, Sabtu (12/6/2021).
Namun, selain mendukung kebijakan tersebut Tabrani memaparkan 2 poin dalam menggelar Pembelajaran Tatap Muka nanti.
Yang pertama dilihat dari status wilayah, pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah tersebut, tentunya akan berlaku jika kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Banten terus mengalami penurunan dan landai.
Namun, jika kondisi COVID-19 makin mengkhawatirkan pihaknya akan mempertimbangkan untuk memberlakukan belajar online.
“Kalau Juli ternyata kabupaten kota zona merah dan kita tetap harus koordinasi dengan Satgas COVID kita diizinkan atau tidak,” katanya.
Yang kedua dilihat dari kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM, kesediaan sarana protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak duduk antar siswa akan menjadi acuan bagi sekolah-sekolah yang akan melakukan PTM,” tutur Tabrani.(victor)
