SERANG, (Persepsi.co.id) – Keabsahan tanda tangan dan cap pejabat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan dokumen publik dapat dilegalisasi secara tepat dan akurat. Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum, bertempat di Ruang Corporate University Kanwil Kemenkum Banten.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi pemerintah, pejabat publik, serta perguruan tinggi di wilayah Banten. Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Banten, Septi Erni, dan Tim Kerja Legalisasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Dalam paparan pembuka, Septi Erni menyampaikan bahwa optimalisasi layanan legalisasi dokumen publik membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi penerbit dokumen. Menurutnya, keakuratan proses legalisasi sangat bergantung pada kejelasan tanda tangan, cap jabatan, serta data pejabat yang menerbitkan dokumen.
Ia menjelaskan bahwa Permenkum Nomor 8 Tahun 2025 mengatur penyampaian spesimen tanda tangan pejabat sebagai salah satu bahan verifikasi dalam proses legalisasi. Oleh karena itu, setiap instansi perlu memastikan tertib administrasi, termasuk memperbarui spesimen apabila terjadi pergantian pejabat, perubahan nomenklatur jabatan, maupun perubahan bentuk tanda tangan dan cap jabatan.
“Spesimen tanda tangan dan cap jabatan yang diserahkan akan dihimpun dalam pangkalan data Kementerian Hukum sebagai acuan verifikasi keabsahan dokumen publik. Dengan data yang lengkap dan mutakhir, proses pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga masyarakat memperoleh layanan legalisasi yang lancar dan tepat waktu,” jelas Septi Erni.
Lebih lanjut, ia berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para peserta mengenai layanan hukum di bidang keperdataan, khususnya legalisasi dokumen publik. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi membutuhkan sinergi antara instansi penerbit dokumen, masyarakat, dan Kementerian Hukum.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Banten mendorong terbangunnya koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh instansi dan perguruan tinggi di Banten agar penyelenggaraan layanan legalisasi dokumen publik semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
