SERANG, (Persepsi.co.id) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar Sosialisasi Microlearning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural melalui JELAJAH (Jalan Belajar ASN Berbasis Hasil Asesmen), Kamis (12/11).
Kegiatan berlangsung di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan hasil penilaian kompetensi.
Kegiatan dihadiri Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, para Asesor Aparatur Ahli Utama, pimpinan tinggi Kanwil Kemenkum Banten, pejabat administrator, serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Banten.
Dalam sambutannya, Hadiyanto menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai implementasi pengembangan kompetensi ASN berbasis hasil asesmen melalui platform pembelajaran BPSDM Hukum. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih terarah, fleksibel, dan berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, perlu dibangun keterkaitan yang jelas antara hasil asesmen, kebutuhan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pembelajaran melalui Massive Open Online Course (MOOC), hingga peningkatan kinerja pegawai. Hal tersebut penting agar pengembangan kompetensi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pengembangan kompetensi ASN harus lebih terarah dan tepat sasaran. Kita berharap hasil asesmen dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembelajaran, sehingga apa yang dipelajari nantinya benar-benar mendukung peningkatan kinerja pegawai,” ujar Hadiyanto.
Ia juga menyampaikan bahwa hampir seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Banten telah mengikuti penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam rangka pemetaan jabatan. Namun, masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti asesmen karena mengalami kenaikan jenjang atau perpindahan jabatan dari pelaksana ke jabatan fungsional.
Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, menegaskan bahwa kualitas organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya untuk terus berkembang. Organisasi yang kuat tidak hanya ditopang oleh pegawai yang mampu menjalankan tugas saat ini, tetapi juga aparatur yang siap menghadapi tantangan dan perubahan di masa mendatang.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan dan terintegrasi. Sejalan dengan hal tersebut, BPSDM Hukum terus memperkuat pendekatan Corporate University agar pembelajaran terhubung dengan pelaksanaan tugas serta berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kinerja organisasi.
“Melalui platform MOOC, ASN dapat belajar secara mandiri dengan lebih fleksibel tanpa harus meninggalkan tanggung jawab pekerjaannya. Inovasi JELAJAH menghubungkan hasil penilaian kompetensi dengan pilihan pembelajaran sesuai kebutuhan pengembangan masing-masing ASN,” jelas Wisnu.
Wisnu juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk memanfaatkan platform MOOC BPSDM Hukum sebagai sarana pengembangan kompetensi mandiri sekaligus membangun budaya kerja yang mendorong pembelajaran, berbagi pengetahuan, dan penerapan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Banten diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengembangan kompetensi pegawai berbasis hasil asesmen. Dengan dukungan sistem pembelajaran yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas ASN diharapkan berkontribusi terhadap penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
