persepsi.co.id – Pemerintah Republik Indonesia (RI) masih memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor penanganan kasus stunting. Apalagi Presiden RI saat ini, Joko Widodo menginginkan Kasus Stunting di Indonesia harus turun diangka 14 persen.
Oleh karena itu banyak hal yang coba Pemerintah lakukan, salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin, yang menginginkan keterlibatan para tokoh agama dalam menangani stunting.
Terlebih, salah satu survei global menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 negara paling religius di dunia, sehingga karakteristik ini kian memperbesar peluang untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan keagamaan.
Hari ini, Wapres dan Kepala BKKBN Pusat berserta para Menteri RI ikuti Halaqoh Nasional dengan tema keterlibatan penyuluhan agama, da’i, dan da’iyah untuk mendukung percepatan penurunan stunting dilakukan secara daring, Kamis (06/10/2022).
Wapres RI Ma’ruf Amin, dalam Halaqoh Nasional mengatakan, dibutuhkan kerja cepat, cerdas dan kerjasama yang baik dari berbagai lintas sektoral.
“Kerja cepat, kerja cerdas, yang terpenting, kolaborasi semua pihak, termasuk partisipasi aktif penyuluh agama, da’i, dan da’iyah, dalam proses percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam kegiatan Halaqoh Nasional secara daring, mengatakan dukungan Kementerian Agama melalui penyuluh agama sangat strategis dalam mengejar target bebas stunting pada 2024 yakni di angka 14 persen.
“Kita tau pada tahun ini prevalensi stunting masih di angka 24,4 persen dan WHO memberikan standar sebesar 20%. Stunting merupakan gagal tumbuh dan kembang anak karena kurangnya asupan gizi, kurang sehat karena penyakit berulang, pengasuhan yang kurang optimal 1.000 hari pertama yakni dari pertemuan sel telur dan sperma hingga anak berumur dua tahun,” kata dia.
Anak stunting itu pendek dan tidak semua anak pendek stunting, anak stunting itu kurang cerdas dan kurang sehat, namun tidak semua anak kurang cerdas dan kurang sehat itu stunting.
Anak stunting memiliki kondisi kardiovaskuler dan metabolisme yang tidak normal dan Indonesia dihadapkan dengan tantangan bonus demografi pada 2030 hingga 2040.
“Kalau tidak dimanfaatkan sejak saat ini mempersiapkan generasi unggul maka bonus tersebut tidak akan diraih bangsa ini,” kata Kepala BKKBN RI.
Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan para penyuluh agama, dai serta petugas KUA akan memberikan pembekalan pernikahan untuk menekan angka stunting.
Menurut dia, masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus, bangsa ini akan unggul jika disiapkan dengan baik.
Edukasi masyarakat tentang stunting akan melibatkan penyuluh agama sangat tepat karena materinya disampaikan di setiap khutbah, ceramah agar pemahaman stunting dapat dimengerti
Selain itu narasi penurunan stunting ini sesuai dengan sabda nabi yakni mukmin lebih baik dan kuat itu lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah.
Selain itu persoalan ketahanan keluarga dan kesehatan itu program prioritas Kementerian Agama karena keluarga merupakan institusi lahir calon pemimpin bangsa dan siapkan keluarga melalui edukasi komprehensif dengan aspek terkait.
Mengikuti kegiatan melalui daring, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si mengaku setuju dan siap atas arahan dari Wakil Presiden dengan melibatkan tokoh agama dalam penurunan kasus stunting.
“Ini merupakan langkah yang bagus dan baik, saya sangat setuju jika tokoh agama dilibatkan dalam membantu kita dalam menurunkan kasus stunting” ucap Dadanya.
“Apalagi, Banten terkenal juga akan religius” tambah Dadi.
Sebagai informasi, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 kasus stunting di Provinsi Banten tidak termasuk ke dalam 7 (tujuh) provins terbesar, namun secara absolut masuk ke dalam 4 (empat) besar di Pulau Jawa yaitu pada angka 294.862 orang atau 24,5 %, sehingga Provinsi Banten masuk menjadi 12 provinsi prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).
Lebih lanjut, bahwa ada 3 (tiga) daerah kabupaten/kota di Banten menunjukan jumlah stunting mengalami kenaikan. Yaitu Pandeglang, yang semula 33 persen menjadi 37,8 persen, Kabupaten Tangerang yang tadinya 18 persen naik 23,3 persen, Tangsel yang tadinya 16 persen jadi 19,9 persen Sedangkan 4 daerah lainnya mengalami penurunan. yaitu Kota Tangerang 15,3 persen, Kota Cilegon 20,6 persen dan Kabupaten Serang 27,2 persen dan Kota Serang 23,4 persen” dan secara regional angka stunting di Provinsi Banten sebesar 24,5 %.
“Dalam rangka upaya percepatan stunting berbasis keluarga, di Provinsi Banten juga telah dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 8.136 Tim dan setiap tim terdiri dari 3 (tiga ) unsur, yaitu Bidan, Kader PKK dan kader IMP, sehingga anggota TPK sebanyak 24.408 orang. Adanya keterlibatan semua pihak sangat menentukan keberhasilan program percepatan penuruan stunting ini, karena untuk stunting peran sektor kesehatan hanya 30 persen, sedangkan 70 persenya harus melibatkan sektor lainnya, seperti sektor pangan, pertanian, permukiman, agama, pendidikan serta sektor pembangunan keluarga yang menjadi sebagian tugas BKKBN terutama konsep pola asuh orang tua yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan stunting melalui penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan ( 1000 HPK) . (Tr/chty)
