CILEGON, (Persepsi.co.id) – Kantor Imigrasi Cilegon sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cikerai pada hari Jumat (13/11). Mengusung tema inovatif “Pelatihan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Cikerai melalui Pemasaran Digital UMKM sebagai Upaya Pencegahan TPPO dan TPPM”, kegiatan ini memadukan edukasi pengawasan keimigrasian dengan dorongan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Rangkaian acara diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Seksi Inteldakim, Ida Bagus Oka Adnyana. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, serta sambutan dari Lurah Cikerai, Cecep Sukarya.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto,
menegaskan pentingnya sinergi antara literasi keimigrasian dan penguatan
kesejahteraan di tingkat akar rumput.
“Banyak masyarakat yang tergiur tawaran bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural akibat faktor desakan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran Desa Binaan Imigrasi di Cikerai tidak sekadar untuk memberikan edukasi hukum keimigrasian, melainkan juga menghadirkan solusi nyata melalui pelatihan pemasaran digital UMKM. Kami meyakini, apabila ekonomi warga kuat dan mandiri, celah bagi para sindikat TPPO maupun TPPM untuk mengeksploitasi masyarakat akan tertutup dengan sendirinya,” tegas Aditya.
Kegiatan sosialisasi ini merangkul berbagai elemen penting di lingkungan warga guna
memastikan pesan tersampaikan secara menyeluruh. Peserta yang hadir meliputi
Lurah Cikerai, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RW dan Ketua RT, tokoh masyarakat, anggota Karang Taruna, para pelaku UMKM, hingga pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Cikerai.
Menambahkan perspektif dari sisi pengawasan keimigrasian, Kepala Seksi
Inteldakim, Ida Bagus Oka Adnyana, menyoroti pentingnya peran aktif warga sebagai perpanjangan tangan imigrasi.
“Melalui forum Desa Binaan ini, kami ingin membangun early warning system atau sistem deteksi dini di tengah masyarakat. Dengan pemahaman yang tepat, kami berharap warga Cikerai tidak hanya mampu membentengi diri dan keluarga dari modus penipuan sindikat internasional, tetapi juga berani melaporkan indikasi yang mencurigakan kepada pihak berwenang,” ujar Ida
Bagus.
Memasuki sesi inti, Kasubsi Intelijen Keimigrasian, M. Rifki Ardhiansyah, memberikan pemaparan komprehensif mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Edukasi yang diberikan mencakup pengertian dasar TPPO dan TPPM, ragam modus kejahatan yang patut diwaspadai, prosedur migrasi yang aman, serta peran krusial masyarakat dalam melakukan deteksi dini. Ia juga menekankan fungsi Desa Binaan Imigrasi sebagai sarana edukasi, komunikasi, fasilitasi informasi keimigrasian, dan penguatan pengawasan yang berbasis masyarakat.
Sebagai langkah preventif dari sisi kesejahteraan, sosialisasi dilanjutkan dengan materi “Branding dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemasaran” yang dibawakan oleh narasumber ahli, Rosyid Mustofa.
Dalam sesi ini, warga dan pelaku UMKM dibekali pemahaman strategis mengenai pemanfaatan media sosial (seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp), marketplace, serta website untuk mendongkrak promosi produk. Penguatan identitas produk (branding) dan perluasan
jangkauan pasar diharapkan dapat mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi. Kemandirian finansial inilah yang menjadi benteng pertahanan utama untuk mengurangi kerentanan masyarakat dari bujuk rayu bekerja di luar negeri secara nonprosedural yang berujung pada eksploitasi.
Antusiasme peserta sangat terlihat saat sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung.
Sesi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi langsung, baik terkait layanan keimigrasian maupun strategi praktis dalam mengoptimalkan pemasaran digital UMKM.
Seluruh rangkaian kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cikerai
berjalan dengan tertib dan lancar. Melalui inisiatif ini, Kantor Imigrasi Cilegon berharap kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman TPPO dan TPPM semakin meningkat, sejalan dengan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing secara ekonomi.
