SERANG,(persepsi.co.id)- Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Kematian Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Hotel Le Dian, Kota Serang, pada 29 Juni 2026.
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kasus kematian ibu dan bayi yang terjadi di wilayah Banten sekaligus menyusun langkah langkah perbaikan agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Audit AMPSR kali ini memfokuskan pembahasan pada penyebab kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan dan eklamsia, sementara kematian bayi dikaji berdasarkan kasus prematuritas serta asfiksia, yang hingga kini masih menjadi penyebab utama kematian neonatal.
Audit Bukan Sekadar Evaluasi Administratif
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, menegaskan bahwa Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons tidak boleh berhenti sebatas pembahasan atau pengkajian kasus.
Menurutnya, setiap hasil audit harus menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan di lapangan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Mayoritas kematian ibu sebenarnya dapat dicegah. Karena itu, AMPSR tidak boleh berhenti pada pengkajian kasus, tetapi harus menghasilkan respons dan perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan AMPSR bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian, baik dari sisi pelayanan kesehatan, sistem rujukan, kesiapan fasilitas kesehatan, maupun faktor lain yang memengaruhi keselamatan ibu dan bayi.
Fokus pada Penyebab Kematian yang Masih Dominan
Dalam evaluasi tersebut, peserta membahas secara mendalam berbagai kasus kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan dan eklamsia.
Perdarahan pasca persalinan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu karena dapat berkembang sangat cepat apabila tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat dan segera. Sementara eklamsia, yang merupakan komplikasi berat akibat tekanan darah tinggi selama kehamilan, juga membutuhkan deteksi dini melalui pemeriksaan kehamilan yang berkualitas.
Pada sisi kematian bayi, pembahasan difokuskan pada kasus prematuritas dan asfiksia. Bayi yang lahir prematur memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi karena organ tubuh belum berkembang secara optimal. Adapun asfiksia atau kondisi bayi mengalami kekurangan oksigen saat lahir masih menjadi tantangan yang membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan, peralatan medis, serta sistem rujukan yang cepat.
Melalui evaluasi tersebut, Dinas Kesehatan berharap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak masa kehamilan hingga proses persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
Libatkan Delapan Kabupaten dan Kota
Pertemuan evaluasi diikuti oleh Tim AMPSR dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten, yang terdiri atas unsur Dinas Kesehatan, puskesmas, serta rumah sakit.
Daerah yang berpartisipasi meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Keterlibatan seluruh daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas fasilitas kesehatan, serta membangun sistem pembelajaran bersama berdasarkan pengalaman penanganan kasus di masing masing wilayah.
Selain mengevaluasi kasus, forum ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi, sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, hingga penguatan kapasitas tenaga kesehatan.
Perbaikan Layanan Jadi Prioritas
Dinas Kesehatan Provinsi Banten menilai setiap kematian ibu maupun bayi harus menjadi bahan pembelajaran bersama agar sistem pelayanan kesehatan terus mengalami perbaikan.
Rekomendasi yang dihasilkan dari Audit AMPSR diharapkan dapat diterapkan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas hingga rumah sakit rujukan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan koordinasi antar fasilitas pelayanan, serta optimalisasi sistem rujukan.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, keberhasilan menurunkan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan sinergi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan secara rutin dan berkualitas.
Komitmen Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Melalui pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Banten berharap setiap kasus kematian dapat dianalisis secara objektif untuk menemukan akar permasalahan sekaligus menyusun solusi yang dapat diterapkan secara nyata.
“Pada akhirnya, rekomendasi yang dihasilkan harus mampu mendorong perbaikan layanan kesehatan dan mencegah terulangnya kasus kematian ibu maupun bayi yang sebenarnya dapat kita cegah,” tegas Dr. Ati Pramudji Hastuti.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Dinas Kesehatan Provinsi Banten optimistis kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak akan terus meningkat, sehingga target penurunan angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Banten dapat tercapai melalui sistem layanan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.(Adv)
