Kategori
HUKUM

Selama Operasi Pekat Tahun 2024, Sebanyak 75.279 Botol Miras Berhasil Disita Polda Banten

SERANG, (Persepsi.co.id) – Polda Banten bersama Polres Jajaran melaksanakan Press Confrence Pengungkapan Minuman Beralkohol Hasil Operasi Pekat Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polda Banten, bertempat di Ruang Aula Serbaguna Polda Banten pada Rabu (30/05).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim didampingi Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dedi Supriyadi, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Yudhis Wibisana, Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Iman Imanuddin beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Banten dan diikuti Kapolres/ta Jajaran melalui zoom meeting.

Dalam kesempatannya Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menjelaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas peredaran Minuman Keras (Miras) di wilayah Hukum Polda Banten. “Polda Banten dan Polres jajaran telah melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pengungkapan Miras selama bulan April sampai dengan Mei 2024 dan berhasil menyita minuman keras berbagai jenis dan merk sebanyak 4.090 Dus / 75.279 Botol,” katanya.

Kapolda menerangkan bahwa hasil sitaan 75.279 botol tersebut merupakan jumlah gabungan dari Polda Banten dan Polres jajaran. “Hasil pengukapan Miras ini berjumlah 75.279 botol dengan kemasan dus 4.090 dus yang terdiri dari Polda Banten sebanyak 60.975 botol yang dikemas dengan dus berjumlah 3.889 Dus, Polresta Serang Kota sebanyak 1.811 botol, Polresta Tangerang sebanyak 2.412 botol dengan kemasan dus sebanyak 201 dus, Polres Serang sebanyak 2.605 botol, Polres Cilegon 4.244 botol, Polres Pandeglang sebanyak 1.432 botol dan Polres Lebak 1.800 botol,” jelasnya.

“Dengan operasi ini diharapkan keresahan masyarakat dapat berkurang dan wilayah hukum Polda Banten menjadi lebih aman dan tertib,” harapnya.

Terakhir Kapolda berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk penyakit masyarakat guna menjaga ketertiban dan keamanan warga di wilayah hukumnya.

“Kami juga mengimbau masyarakat apabila melihat kegiatan yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas, segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat,” tutupnya.

Kategori
HUKUM

Perjuangan Polisi Menangkap Pelaku Pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Harus Bermalam Di Tengah Hutan

PANDEGLANG, (Persepsi.co.id) – Polisi terus melakukan pencarian terhadap pelaku pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Hari ini, Rabu (15/05) Tim K9 Ditpolsatwa dari Korsabhara Baharkam Polri, Brimob Polda Banten dan Polhut berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial AD (29) yang merupakan warga Kabupaten Pandeglang.

Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Sutarno selaku KaTim K9 Ditpolsatwa dari Korsabhara Baharkam Polri.

Saat ditemui, Ipda Sutarno mengatakan penangkapan tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu dari hari Selasa-Rabu (14-15 Mei 2024) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sutarno juga menjelaskan bahwa selama pencarian tersebut, ia bersama personel lainnya harus bermalam di Hutan Lindung Taman Nasional Ujung Kulon. Hal ini dilakukan agar pelaku segera ditangkap.

“Selama dua hari ini kami telah melakukan pencarian terhadap pelaku pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan Alhamdulillah hari ini kita berhasil mengamankan salah satu pelaku yang berinisial AD (29),” katanya. Rabu, (15/05).

Adapun kronologisnya, Sutarno menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Tim melakukan pencarian di hutan lindung Taman Nasional Ujung Kulon dan menemukan 7 pucuk senjata jenis loco yang ditemukan di saung tempat persembunyian pelaku.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 2024 Tim K9, Brimob Polda Banten dan Polhut dibawah pimpinan Ipda Sutarno melaksanakan pencarian dengan titik tolak bekas yang ditinggalkan pelaku.

“Dari hasil pelacakan, kami berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku ini, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan tersangka dibawa turun dari hutan untuk pengembangan,” imbuhnya.

Kategori
HUKUM

Tim K9 Ditpolsatwa Berhasil Tangkap Pelaku Pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon

PANDEGLANG, (Persepsi.co.id) – Tim K9 Ditpolsatwa dari Korsabhara Baharkam Polri telah berhasil menangkap AD (29) salah satu pelaku pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Adapun penangkapan tersebut dilakukan oleh personel gabungan dari personel K9 Ditpolsatwa, Brimob Polda Banten dan Polhut. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Ipda Sutarno selaku KaTim K9 Ditpolsatwa dari Korsabhara Baharkam Polri.

Ipda Sutarno mengatakan penangkapan tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu dari hari Selasa-Rabu (14-15 Mei 2024) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Selama dua hari ini kami telah melakukan pencarian terhadap pelaku pemburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan Alhamdulillah hari ini kita berhasil mengamankan salah satu pelaku yang berinisial AD (29),” katanya. Rabu, (15/05).

Adapun kronologisnya, Sutarno menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Tim melakukan pencarian di hutan lindung Taman Nasional Ujung Kulon dan menemukan 7 pucuk senjata jenis loco yang ditemukan di saung tempat persembunyian pelaku.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei 2024 Tim K9, Brimob Polda Banten dan Polhut dibawah pimpinan Ipda Sutarno melaksanakan pencarian dengan titik tolak bekas yang ditinggalkan pelaku.

“Dari hasil pelacakan, kami berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku ini, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan tersangka dibawa turun dari hutan untuk pengembangan,” imbuhnya.

Kategori
HUKUM

AF Mantan Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT PCM Ditetapkan Tersangka Terkait Korupsi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari tahap 2

SERANG, (Persepsi.co.id) – Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten kembali menetapkan 1 orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pembangunan jalan akses Pelabuhan Warna Sari tahap 2.

Kali ini, Polda Banten menetapkan 1 orang tersangka atas nama AF selaku mantan Direktur Operasional dan Pengembangan usaha PT PCM.

Dimana sebelumnya, dalam perkara yang sama, penyidik telah menetapkan dua tersangka yang sudah divonis oleh pengadilan yaitu TB Abu Bakar Rasyid selaku Dirut PT. Arkindo yang sudah vonis 1 tahun 5 bulan berkekuatan hukum tetap dan Sugiman selaku orang yang meminjam bendera/ Perusahaan PT. Arkindo yang sudah vonis 3 tahun penjara berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut dikatakan Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan saat menggelar press rilis di aula Bidhumas Polda Banten. Senin, (06/05).

Wiwin juga menyebutkan bahwa kronologis tindak pidana ini bermula pada tahun 2021, dimana PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) BUMD Pemkot Cilegon mengadakan proses lelang untuk Pembangunan jalan akses Pelabuhan warna sari tahap 2 dan dimenangkan oleh PT. Arkino – PT Marima Cipta Pratama KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp48.438.360.000,- (Empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

“Dan kontrak pekerjaan selama 365 hari kalender ini dimulai sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022, sampai akhir kontrak pekerjaan tidak dilaksanakan karena lahan yang akan digunakan pembangunan belum di bebaskan dan tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan, dan tidak dilaksanakan addendum perpanjangan waktu atau yang lainnya,” ungkapnya.

“Sementara uang muka sudah di cairkan pada tanggal 1 februari 2021 sebesar Rp7.265.754.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tidak dikembalikan oleh pelaksana (PT. Arkindo – PT. Marina Cipta Pratama KDSO),” lanjutnya.

Selain itu, untuk modus operandinya, lanjut Wiwin menjelaskan bahwa tersangka AF selaku Direktur Operasional dan Pengembangan Usahan PT PCM turut serta dalam pengkondisian proses lelang.

“Dan ia (AF-red) mengetahui bahwa pada saat proses lelang lahan belum ada atau belum siap. Dan pada saat pencairan uang muka, tetap memaksakan untuk dicairkan sementara lahan belum ada atau belum siap sehingga pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dan uang muka dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan di bagi-bagi. Hal tersebut terbukti dengan adanya fakta persidangan hakim yang telah menjatuhkan vonis terhadap dua tersangka yaitu Sdr Sugiman dan Sdr TB Abu Bakar Rasyid,” imbuhnya.

Terakhir, Wiwin mengatakan bahwa akibat perbuatan korupsi tersebut, menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp7.001.500,000,- (tujuh milyar satu juta lima ratus ribu rupiah).

“Terkait hal tersebut, tersangka AF dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Piadana,” ucapnya.

“Dan berkas perkara tersangka AF telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21) selanjutnya tersangka akan dilimpahkan tahap dua (Penyerahan TSK dan Barang Bukti) ke Jaksa Penutut Umum Kejati Banten,” tutupnya.

Untuk diketahui bahwa dalam tindak pidana korupsi pembangunan jalan akses Pelabuhan Warna Sari tahap 2 ini, Polda Banten telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) disita dari tersangka dan saksi (uang dari uang muka projek) sudah disitia pada perkara tersangka Sugiman dan tersangka TB Abu Bakar Rasyid.

Selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita dari saksi Budi Mulyadi, dokumen kontrak, dokumen pencairan dan dokumen lainnya, SK pengangkatan AF selaku Direktur Oprasional dan pengembangan usaha PT. PCM dan hasil perhitungan auditor kerugian keuangan negara sebesar Rp7.001.500.000,- (tujuh milyar satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kategori
HUKUM

Kejagung Periksa 4 Orang Saksi Dalam Perkara Impor Gula

Jakarta, (Persepsi.co.id) – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi terkait dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 s/d tahun 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (13/3/24).

“Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 s/d tahun 2023,” ujar Ketut.

Saksi-saksi yang diperiksa Kejagung menurut Ketut, diantaranya adalah:

1. FF selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Dumai.

2. HPT selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMPB Pekanbaru.

3. SSC selaku Petugas Hangar KPPBC TMPB Pekanbaru PT SMIP.

4. YY selaku Staf Kantor Wilayah Bea Cukai Riau.

Adapun keempat orang saksi yang diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s/d tahun 2023.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tandas Ketut.

Kategori
HUKUM

Rugikan Negara 2,9 Miliar, Korporasi PT BAPI Resmi Diserahkan ke Kejaksaan

KOTA TANGERANG, (Persepsi.co.id) – Kanwil DJP Banten menyerahkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh korporasi PT BAPI ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

PT BAPI merupakan tersangka korporasi yang diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap masa Agustus s.d. Desember tahun 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari – Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus.

Atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Agustus 2018 s.d. Desember 2019, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

PT BAPI melakukan usaha di bidang real estate. PT BAPI bekerjasama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi pada pembangunan apartemen di daerah Cliedug, Kota Tangerang. Seharusnya, PT BAPI wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan menyerahkan bukti potongnya pada saat PT APIK menyerahkan pekerjaannya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh PT BAPI.

PT BAPI menjadi tersangka korporasi karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

PT BAPI dimintakan pertanggungjawaban pidana karena PT BAPI sebagai korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari hasil penyidikan, PT BAPI diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh korporasi merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

“Kanwil DJP Banten telah memenangkan sidang Praperadilan atas PT BAPI ini, sehingga kini kasusnya telah memasuki tahap PP-22 dan akan segera dilakukan sidang pokok perkara. Hal ini menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Banten dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten. Diharapkan hal ini akan memberikan peringatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” ujar Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna.

Kategori
HUKUM

8 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Diperiksa Kejaksaan Agung

Jakarta, (Persepsi.co.id) – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 8 orang saksi, terkait dugaan korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2015 s/d 2022, dalam proyek tata niaga komoditas timah.

Pernyataan ini disampaikan oleh, Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (27/2/24).

“Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 8 orang saksi, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2015 s/d 2022,” kata Ketut.

Selain itu, penyidikan terhadap 8 (delapan) orang saksi diperiksa atas dugaan tindak pidana korupsi proyek tata niaga komoditas timah yakni sebagai berikut:

1. D selaku Pegawai PT Refined Bangka Tin.

2. AS selaku Pegawai PT Refined Bangka Tin.

3. AM selaku Pegawai PT Refined Bangka Tin.

4. DHW selaku Direktur CV Aldo Artha Sanjaya dan Direktur CV Aldo Atha Andara.

5. H alias KH selaku Komisaris CV Aldo Atha Andara.

6. IS selaku Komisaris CV Aldo Atha Andara.

7. FL selaku Komisaris CV Aldo Atha Andara.

8. SBD selaku Ketua Tim Internal Audit Review Kerja Sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta.

Lebih lanjut, delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 atas nama Tersangka TN alias AN dkk.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Ketut.

Kategori
HUKUM

Tidak Setor Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direktur PT YI Ditetapkan Tersangka

SERANG, (Persepsi.co.id) – Direktur PT YI, sdr Mr YHP ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana dugaan tindak pidana tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dan tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab perusahaan dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Tindak pidana ini sesuai dengan yang diatur dalam UU 24 Tahun 2011 Pasal 19 ayat dan 2 Juncto pasal 55 ayat. Polda Banten melalui satuan reserse kriminal unit reskrimsus telah menetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan Nomor: S.TAP/135/I/RES.1.24/2024/Ditreskrimsus pada tanggal 9 Januari 2024.

Adapun penetapan tersangka ini berdasarkan alat bukti yang cukup dan hasil gelar perkara pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Dimana sdr Mr YHP secara terbukti memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo pasal 55 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.Untuk diketahui, PT YI beralamat di Jalan Pengampelan Kp Nambo Desa Kaserangan RT 3 RW 6 Ciruas. Dimana PT YI ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur furniture.

Selanjutnya penyidik Polda Banten bapak Yulius menyampaikan bahwa “ini sebagai upaya penegakan kepatuhan, dan hal ini akan terus kami lakukan khususnya jika ada laporan pengaduan pelanggaran dari pekerja. Selain itu, kejadian ini akan kami jadikan contoh bagi perusahaan lainnya agar mematuhi ketentuan serta dapat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, pasal 19 ayat (1) & (2) dan Pasal 55.

Lebih lanjut, Penyidik juga mengatakan tunggakan iuran akan berdampak terhadap hilangnya semua manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja di perusahaan tersebut. Jika hal itu terjadi, perusahaan berkewajiban untuk memenuhi seluruh manfaat perlindungan seperti yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan tentunya hal tersebut dapat memberatkan perusahaan.

“Untuk itu, penyidik mengimbau kepada seluruh perusahaan agar patuh dalam membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena selain ini merupakan amanat undang-undang juga ada risiko hukum jika perusahaan tidak patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucapnya.

“Dan kepada para pekerja Indonesia, jika mengetahui bahwa perusahaannya tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan agar segera dilaporkan. Karena program jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan hak para pekerja dan iurannya merupakan kewajiban perusahaan yang membayarnya,” tutupnya.

Kategori
HUKUM

Pengawas Kemnaker RI dan Disnakertrans Provinsi Banten melakukan Kegiatan Penegakan Kepatuhan terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Banten 

SERANG, (Persepsi.co.id) – BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten baru-baru ini melaksanakan kegiatan penegakan kepatuhan dengan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten melalui Tim Pengawasan Terpadu (Waspadu) untuk memastikan kepatuhan Pemberi Kerja/Pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh melalui Program Jaminan Sosial sesuai dengan amanat dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) beserta peraturan turunannya.

Langkah ini ditempuh karena ditengarai masih ada Pemberi Kerja yang belum patuh melaksanakan kewajibannya baik mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun kewajiban dalam memungut dan menyetorkan iuran jaminan social.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Waspadu tersebut di Tahun 2023 terhadap 14 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebanyak 2.224 orang di wilayah Banten dengan potensi tunggakan iuran sebesar Rp 27,596,528,029,- ,setelah dilakukan pemeriksaan terdapat penurunan jumlah tunggakan iuran menjadi sebesar Rp. 17.301.222.765,- dan ditemukan juga ada sejumlah 813 orang pekerja/buruh yang belum terlindungi dalam program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP serta pelaporan upah 197 orang pekerja/buruh kepada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, hal ini akan sangat merugikan pihak pekerja bila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian ataupun PHK sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perlindungan pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pada tahun 2021 Tim Waspadu melakukan kegiatan pemeriksaan ketenagakerjaan terkait dengan kepatuhan pemberi kerja dalam menerapkan norma jaminan sossial dan ditemukan ada 3 perusahaan di wilayah Provinsi Banten yang menunggak iuran jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 3.847.311.915.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Yuli Adiratna menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Waspadu tersebut adalah merupakan kerja bersama dengan tujuan untuk kepastian terhadap perlindungan hak normatif seluruh pekerja /buruh dimana salah satunya adalah Jaminan sosial.

Tujuan pemeriksaan bersama ini adalah lebih mengedepankan upaya preventif edukatif melalui pembinaan dan penasihatan teknis dalam menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai dengan amanat dari UU No 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.

Dari tindaklanjut hasil pemeriksaan Tim Waspadu tersebut ada satu Pemberi Kerja/Pengusaha yaitu PT AC yang bergerak di bidang perlengkapan rumah tangga, dilakukan tindakan Refresif Justitia setelah terlebih dahulu dilakukan upaya Preventif Educatif dan Represif Non Justitia kepada pimpinan Badan Usaha tersebut dan telah ditetapkan tersangkanya yaitu sdr BB berdasarkan surat penetapan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nomor: S-Tap/03/XII/2023/PPNS-Naker, dalam dugaan tindak pidana tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dan tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh kepada BPJS Ketenagakerjaan, serta terbukti memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo pasal 55 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ujarnya. (*)

Kategori
HUKUM

Brownis Berisi 9 Paket Narkoba Berhasil Digagalkan Petugas Lapas Banceuy

BANDUNG, (Persepsi.co.id) – Seorang pengunjung ke Lapas Banceuy Kumham Jabar yang berinisial YS (45) ditangkap petugas Lapas dikarenakan hendak memasukkan narkoba kedalam Lapas, Kamis, 24 Agustus 2023.

Kalapas Banceuy Bandung, Heri Kusrita menjelaskan kronologi kejadian terjadi sekitar pukul 10.40 WIB seorang wanita berinisial (YS) warga Sadang Serang, Kota Bandung mendaftar kunjungan tatap muka untuk mengunjungi anaknya berinisial (GJ).

“Setelah YS digeledah badan dan barang bawaan, petugas Lapas Banceuy berhasil menemukan dugaan narkoba jenis sabu dari dalam kue brownis merk Amanda sebanyak 9 paket sekira 2.58 gram,” ungkap Kalapas Heri kepada wartawan usai penangkapan, Kamis petang, 24 Agustus 2023.

Atas kejadian itu Lapas Banceuy langsung berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Bandung.

“Pengunjung YS bersama barang bukti dugaan sabu pun telah diserahkan kepada Polrestabes Bandung,” terang Heri.

Sementara itu ditempat terpisah, Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jabar, Kusnali sangat mengapresiasi petugas Lapas Banceuy yang teguh memiliki integritas dan menjalankan tugas sesuai SOP sehingga barang larangan narkoba tidak masuk kedalam Lapas, tandasnya.

Kusnali mengingatkan agar setiap jajaran Pemasyarakatan terus berkomitmen untuk memerangi narkoba.

Lebih lanjut, Kusnali mengaku bahwa pihak Kanwil Kumham Jabar terus mengintruksikan kepada seluruh jajaran baik petugas maupun warga binaan untuk tidak terlibat dengan narkoba.

“Kanwil Kumham Jabar tidak pernah melakukan pembiaran terhadap peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba dilingkungan Pemasyarakatan di Jabar,” tegas Kusnali.